Mubaligh ‘Dilarang’ Berdakwah, Sama halnya Premanisme Demokrasi Dibiarkan

0
1182

KLIKMU.CO – Fenomena pelarangan dan penghadangan terhadap beberapa mubaligh dalam berdakwah oleh kelompok tertentu merupakan praktek premanisme demokrasi yang sangat bertentangan dengan nilai toleransi. Dan nilai hak asasi manusia dalam konteks kebebasan bersuara dan menyampaikan pikiran.

“Pelarangan berdakwah oleh kelompok tertentu tersebut menunjukkan bahwa masih sangat dangkal pemahaman keislamannya. Kedangkalan pemahaman keislaman seseorang terindikasi oleh sikapnya yang selalu memusuhi orang atau kelompok islam lain yang tidak sama dengan pemahamannya sendiri,” kata Dr. Mahsun Jayadi,M.Ag. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya.

Kepada KLIKMU.CO Kyai Mahsun menuturkan, biasanya kelompok penghadang sikapnya lebih didominasi emosional, mengutamakan kekerasan, dan menuduh kelompok lain intoleran. Anehnya, mereka (penghadang) sendiri tidak menunjukkan sikap toleransi. Bahkan, menuduh pihak lain radikal, padahal sesungguhnya dia sendiri yang mempraktekkan radikalisme.

Menurut Kyai Mahsun, penghadangan terhadap dakwah sesungguhnya merupakan pengulangan sejarah Nabi Muhammad saw. Rasullullah pernah mendapat rintangan yang luar biasa di kalangan suku Quraisy Makkah. Suatu ketika Nabi mencoba berdakwah di Thaif dengan harapan mendapat respon positif.

Nyatanya setali tiga uang, Mahsun menjelaskan, masyrakat Thaif bukan hanya menolak, melainkan terjadi penghadangan dan tindak anarkhis berupa pelemparan batu kepada Nabi Muhammad Saw.

“Penghadangan berdakwah yang dilakukan pihak muslim kepada sesama muslim ini kan pemandangan yang sangat tidak rasional,” jelas Mahsun di Kantor PDM Kota Surabaya, Rabu (12/9). Walaupun penghadangan dakwah kepada juru dakwah beda aqidah bukan berarti tindakan rasional. Ini sungguh naif dan diluar nalar, na’udzu billahi min dzalik.

Sementara itu, Sholikhul Huda, M.Fil.I Sekretaris Umum KNPI Jawa Timur mengatakan, bahwa pelarangan berdakwah oleh kelompok tertentu kepada para da’i sangat berbahaya bagi keharmonisan berbangsa dan bernegara.

Menurut Sholikh, setiap orang atau kelompom memiliki posisi yang sama dan hak yang sama di depan Undang-undang. Artinya yang memiliki weweng memutus salah benar adalah aparat negara, polisi atau pengadilan bukan kelompok ormas tertentu.

“Jika yang terjadi pelarangan yang dilakukan oleh sesama ormas, maka hal ini syarat dengan kepentingan dan berpotensi konflik. Sebab berebut kebenaran,” kata pria yang juga sebagai Wakil Ketua PWPM Jatim Bidang Keagamaan ini.

“Mari kita biasakan berdiskusi bermujadalah “billati hiya ahsan”, mari saling menghormati dan bukan saling membenci,” pungkasnya. (Dul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here