Muballigh Moderat sebagai Pencerah Umat

0
958
Moderat: pelatihan muballigh modern oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur.(Foto:Kholiq)

KLIKMU.CO – Pelatihan Mubaligh Moderat oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur merupakan bentuk konsistensi Persyarikatan menempuh jalan Ummatan Washatan (Umat Tengahan atau Moderat).

Pengkaderan dengan mengusung tema ‘Menggembirakan Dakwah Menggelorakan Islam Berkemajuan’, selama tiga hari Jumat-Ahad dua pekan lalu yang diikuti dari perwakilan seluruh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) se-Jatim, itu dimaksudkan supaya Da’i Muhammadiyah mempunyai kapasitas, dari aspek keilmuan, manajemen dakwah serta metode cara penyampaian paham keagamaan Muhammadiyah yang komprehenship. Juga wawasan politik kebangsaan dimasukan dalam sub materi perkaderan tersebut.
“Muhammadiyah dalam berdakwah tidak boleh sendiri-sendiri,” kata M.Sholihin Fanani, MPSDM Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim.

Persyarikatan selalu mengutamakan kebersamaan atau kolektif. Menurutnya, ada 5 nilai dasar yang harus harus dimiliki organisasi termasuk bagi seorang da’i. Pertama, profesional. Kedua, kolektifitas, ketiga, humanitas, moralitas dan spiritualitas.

Sholihin menuturkan, bahwa target jelas, landasan jelas dan gerakannya jelas merupakan makna profesionalitas. Dia menilai, kolektifitas dipersyarikatan sekarang ini sedikit kendur.

“Jangan sampai terkesan sering bersama, tapi tidak bersama-sama,” katanya inilah yang ia lihat.

Aspek terpenting dalam humanitas adalah memanusiakan manusia, mengangkat derajat manusia. Yang dahulunya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Tengoklah Panti Asuhan Muhammadiyah, Lembaga sosial yang dimiliki persyarikatan, yang semua itu bagian dari cara memanusiakan manusia. Begitu aspek moralitas harus dijunjung tinggi. Sebab, nilai tertinggi dalam kehidupan beragama ada moral akhlaknya. Dari situ perwujudan amal tidak lain adalah tingkat moralnya.

Sementara itu, M. Khoirul Abduh, M.Si Wakil Ketua PDM Jombang mengatakan, data dan sosiokultural masyarakat setempat harus difahami para mubaligh Muhammadiyah, sehingga dakwahnya bisa diterima masyarakat luas.

*Pemahaman Politik*

Dalam dokumen-dokumen kebangsaan, kader Muhammadiyah tercatat menjadi bagian penting dari sistem perpolitikan kebangsaan indonesia. Misalnya, saat itu Kasman Singadimejo, Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Mudzakkir menjadi tim perumus bangsa.

“Kalau ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah jauh dari politik itu tidak benar,” kata Prof Zainuddin Maliki Wakil Ketua PWM Jatim. Terlebih setelah reformasi sahwat politik meluas, bersamaan dengan bermunculan partai beririsan dengan Muhammadiyah. Seperti PAN, PMB.

Dia meminta, politik itu harus dijadikan instrumen dakwah. Namun, Zainuddin tidak menampik bahwa Muhammadiyah sejauh ini belum memiliki ilmu marketing politik yang jitu. Mengingat, masih ada surat edaran yang menjadi pro dan kontra. Sementara Muhammadiyah merupakan elemen strategis karena memiliki (mesin) gerakan dakwah, baik pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
Kendati demikian, mengkoordinasi di Muhammadiyah perlu kecerdasan khusus.

Muhammadiyah sebagai komponen strategis umat dan bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban kolektif dan telah berkiprah lebih dari satu abad untuk mendakwahkan islam mengajak pada kebaikan, menyeruh pada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar sebagaimana misi awal kelahirannya yang terkadung dalam QS Ali Imran: 104.

Selain itu, Muhammadiyah berkomitmen untuk menjadikan umat Islam sebagai khoiru ummah, umat terbaik. Yang mana tampil sebagai golongan tengahan yang berperan sebagai syuhada ala’nnas, saksi kehidupan umat Islam.

Dalam hal politik, tentu politik Muhammadiyah dan politik praktis jelas beda. Meski begitu, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

“Pelatihan ini merupakan konsistensi Muhamadiyah menempuh jalan ummatan washatan,” kata Dr. Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR RI yang mana sejalan dengan Bung Karno yang menempuh jalan tengah baik dalam pemikiran maupun tindakan-tindakan politiknya.

Dari situ, segenap umat Islam termasuk di dalamnya Muhammadiyah harus berkomitmen menjadikan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa al-Syahadah.

“Sebuah pembuktian diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan yang bermakna menuju kemajuan disegal bidang kehidupan,” tandas Basarah.

Tidak kalah penting, menurut Solikhul Huda Ketua Panitia, sepulang dari pelatihan para Mubaligh semakin berwawasan luas. Juga menjadi Da’i tengahan tidak ekstrimis fundamentalis maupun liberal dan menjadi percerahan di masyarakat sekitarnya.

Hadir sebagai narasumber di kesempatan tersebut, Dr. dr. Sukadiono, MM. Rektor UMSurabaya, M. Nur Arifin Bupati Trenggalek, Nadjib Hamid, M.Si Wakil Ketua PWM Jatim, Dr. Biyanto Wakil Sekretaris PWM Jatim, Prof. Thohir Luth, MA Wakil Ketua PWM Jatim. (Kholiq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here