Muhammadiyah Ancam Gugat Pemerintah jika Kasus Covid Naik Usai Pilkada

0
153
Galamedia

KLIKMU.CO – Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan mengambil jalur hukum jika keputusan pelaksanaan pilkada 2020 berdampak buruk terhadap upaya pencegahan pandemi Covid-19. Sebelumnya, pemerintah diperingatkan terkait potensi kenaikan angka penularan Covid-19 jika pilkada tetap diadakan.

Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah Abd. Rohim Ghazali mengatakan, Muhammadiyah tetap menyarankan pelaksanaan pilkada serentak ditunda. Meski penerapan protokol kesehatan dilakukan secara ketat, pilkada belum tentu aman dari persebaran korona. Malah dikhawatirkan bisa timbul klaster baru pilkada.

“Pelaksanaan pilkada sangat berbahaya. Pada tahap pendaftaran bakal calon 4–6 September lalu saja, terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan,” ujarnya seperti diberitakan Jawa Pos, Jumat (25/9).

Pihaknya khawatir protokol kesehatan yang telah ditetapkan tidak berjalan secara maksimal.
Karena itu, Muhammadiyah siap mengawal pilkada serentak. Meskipun demikian, pihaknya juga tetap bersikukuh bahwa pilkada serentak harus ditunda.

”Kami akan menggugat pemerintah jika jumlah kasus Covid-19 setelah pilkada 9 Desember mengalami kenaikan,” tegasnya dalam diskusi daring yang diselenggarakan Mappilu PWI, Kamis (24/9).

Rohim mengatakan, gugatan yang dilakukan mungkin berupa class action. Gugatan akan dilayangkan melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN).

“Kita tetap berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa tahapan pilkada serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi Covid-19 belum berakhir. Presiden beralasan bahwa tiap daerah harus memiliki kepala definitif untuk menangani kasus luar biasa seperti korona. Sedangkan Plt tidak memiliki kewenangan sejauh itu. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here