Muhammadiyah dan MUI Dukung RUU Larangan Miras

0
119
Foto dari tirto.id

KLIKMU.CO – Belakangan ramai dibahas soal pentingnya Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Miras). RUU tersebut terus memicu pro-kontra.

Banyak pihak yang menganggap peraturan tentang minuman keras perlu segera dirumuskan. Dua di antaranya dari MUI dan Muhammadiyah.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr Anwar Abbas MM MAg mengatakan, minuman keras/beralkohol jelas tidak baik. ’’Baik menurut agama maupun menurut ilmu, terutama ilmu kesehatan,’’ katanya dikutip dari Jawa Pos, Sabtu (14/11/2020).

Tugas pemerintah, kata Anwar Abbas, adalah melindungi rakyatnya. Pemerintah juga mengetahui bahwa miras/mihol berbahaya bagi mereka yang mengonsumsi.

“Maka, sudah sewajarnya DPR bersama pemerintah membuat aturan untuk melindungi rakyat supaya tidak jatuh sakit. Selain itu, supaya tidak melanggar ajaran agama,” paparnya.

Menurut tokoh Muhammadiyah itu, fakta menunjukkan bahwa meminum minuman keras bisa berdampak buruk bagi kesehatan, bahkan bisa mengakibatkan seseorang meninggal.

’’Karena itu, menurut saya, dalam membuat UU tentang miras ini, pemerintah jangan tunduk pada keinginan pedagang mihol,’’ katanya lagi.

Dia menegaskan, pemerintah bersama DPR harus mengambil sikap tegas. Mereka harus membuat kebijakan terbaik untuk rakyat. Menurut Anwar, miras memiliki dampak buruk yang jauh lebih besar daripada dampak baiknya.

Sekum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti MEd setali tiga uang. RUU Mihol, baginya, sangat penting dan mendesak. Sebab, konsumsi alkohol merupakan salah satu masalah yang berdampak buruk terhadap kesehatan, kejahatan, moralitas, dan keamanan.

“Banyak tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas yang fatal, dan berbagai penyakit yang bermula dari konsumsi alkohol yang berlebihan,’’ ujar Mu’ti dikutip dari Jawa Pos, Sabtu (14/11/2020).

“Maka, konsumsi minuman beralkohol harus diatur secara ketat,” tegasnya.

Menurut guru besar Islam UIN Syarif Hidayatullah itu, RUU Mihol minimal harus mengatur empat hal. Pertama, kadar alkohol maksimal dalam minuman yang diperbolehkan. Kedua, batas usia minimal yang boleh mengonsumsi. Ketiga, tempat konsumsi yang legal. Terakhir, tata niaga atau distribusi yang terbatas.

’’Banyak juga negara Barat yang mengatur sangat ketat konsumsi dan distribusi minuman beralkohol,’’ tandas tokoh asal Kudus tersebut.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Majelis Hukum dan HAM Dr Busyro Muqoddas MHum menambahkan, RUU itu sudah sesuai dengan landasan Pancasila. Busyro menjelaskan, ada dua landasan utama, yakni filosofis dan sosiologis. Filosofis itu adalah masyarakat sebagai negara. Lembaga negara menjalankan tugas dan kewenangannya, berdasarkan landasan filosofis yang disepakati di Indonesia.

”Berbasis pada nilai-nilai ideologi Pancasila. Tapi itu akan menjadi sama sekali tidak berfungsi jika tidak diturunkan, dikonkretkan, dan diejawantahkan ke dalam peraturan kenegaraan,” kata Busyro sebagaimana diberitakan detikcom.

“Atas dasar itu, RUU alkohol itu muatan moralnya kan tinggi dan itu sesuai dengan nilai-nilai filosofis tadi. Sehingga sesuai dengan landasan Pancasila,” tutur Busyro.

Secara sosiologis, lanjut Busyro, riset menggambarkan bahwa beredarnya miras sangat berkorelasi dengan timbulnya kejahatan-kejahatan sosial. Kejahatan itu bertentangan dengan kemanusiaan.

“Dengan demikian, kalau ada RUU itu tadi, itu sebagai wujud dari aktualisasi implementasi Pancasila yang merespons perlindungan sosial kemasyarakatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, pada 10 November lalu, Badan Legislasi DPR berencana membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol. RUU itu diusulkan 21 orang dari fraksi PPP, PKS, dan Gerindra.

Salah satu pasal dalam RUU tersebut mengatur sanksi pidana kepada peminum atau orang yang mengonsumsi mihol/miras berupa pidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp 50 juta. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here