Muhammadiyah dan Problem Sindrom Intoleransi Politik

0
50

Oleh: Nurbani Yusuf

KLIKMU.CO

Bagaimana jika umat tengahan (wasath), umat terbaik (khairu ummah), dan umatan wahidah (tunggal) terkoreksi oleh perilaku umat Islam sendiri yang terus berpecahan menjadi firqah kecil, tapi beringas?

Demokrasi Indonesia pascareformasi juga bernasib sama: bukannya terkonsolidasi, tapi malah compang-camping tidak keruan dengan berbagai isu sektarian yang terus mengeras (Aspinall and Mietzner 2010; Fealy 2011).

Daniel S. Lev memberikan banyak bukti bahwa yang menjadi penyebab utama adalah arus informasi yang salah tentang praktik demokrasi yang kemudian diyakini menjadi penyebab intoleransi dalam berpolitik.

Meski diakui dalam banyak kajian berbagai kasus intoleransi politik justru kerap bias dan tidak jeli mengilustrasikan realitas. Lantas apa soal besarnya? Bagaimana mengukur intoleransi politik itu terhadap praktik demokrasi. Sebab, bagaimanapun isu tentang sektarian jauh lebih menjual dan cepat laku di pasar politik.

Kelompok-kelompok yang menggunakan isu ini cukup diuntungkan karena militansi para pengikutnya. Tapi apakah bisa menyelesaikan masalah? Kabar buruknya: tidak sama sekali. Bahkan sebaliknya, konflik dan selisih terus membakar dan tidak ada tanda bakal berakhir. Bahkan ironisnya isu sektarian dan primordial kerap berbalik saling menyerang.

Negara-negara yang menggunakan isu sektarianisme dan primordialisme justru negara dengan reputasi demokrasi paling buruk. Sebut saja Yaman, Iraq, Afghanistan, Mesir, Aljazair, dan Libya adalah contoh buruk bagaimana sektarian mendominasi dan gagal menciptakan stabilitas politik dan sosial.

Gelombang besar sektarianisme dalam praktik demokrasi di Indonesia telah melahirkan intoleransi politik. Inilah problem besarnya? Jadi, yang dihadapi sekarang adalah perilaku politik masyarakat yang sedang berproses dalam sebuah tahapan yang mengerikan, jika dibiarkan tumbuh dalam praktik demokrasi. Tapi, siapa bisa cegah?

Sikap PP Muhammadiyah tetap kritis meski tak ikut turun aksi adalah cermin sikap politik inklusif, kooperatif dan terbuka. Suasana kebatinan tahun 1912 masih sangat kental terasa, meski dengan berbagai soal yang dihadapi.

Setidaknja Muhammadiyah berikhtiar menciptakan suasana kondusif, sembari terus melakukan ikhtiar politik yang bermartabat. Konsistensi sikap ini perlu diambil, meski dirasa kurang populer atau bahkan ada yang menganggap lemah kurang gereget, tapi di situlah letak sejatinya politik tinggi yang diperankan dengan strategis dan taktis, untuk menjaga keutuhan umat.

Sampai di sini Muhammadiyah mengambil peran penting menjaga tolerasi politik dalam praktik demokrasi yang santun dan beradab.

@nurbaniyusuf
Komunitas Padhang Makhsyar

Nurbani Yusuf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here