MUI tentang Penundaan Pilkada: Meninggalkan Kemafsadatan Lebih Baik daripada Mengambil Kemaslahatan

0
171
Petugas kesehatan mengangkat pemilih yang pingsan saat simulasi Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (14/9/2020). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/wsj.(ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA)

KLIKMU.CO – Banyak pihak yang menginginkan pilkada 2020 ditunda. Hal itu disebabkan persebaran virus yang belum kunjung mereda. Apalagi ditambah tiga pimpinan KPU yang terpapar Covid-19 beberapa waktu lalu. Termasuk ketua KPU sendiri.

Salah satunya datang dari Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Anwar Razak. Dia mengatakan, korona tidak hanya berpotensi menulari para penyelenggara. Para kontestan pun bisa mengalami nasib serupa. Seperti bakal calon wali kota Surabaya MA yang beberapa waktu lalu juga terpapar.

Karena itu, Anwar menilai pelaksanaan pilkada 2020 berisiko menciptakan klaster persebaran baru. ’’Klaster ini akan sangat berbahaya menjadi sumber persebaran ke masyarakat di saat proteksi terhadap penyelenggara dan masyarakat oleh pemerintah juga sangat lemah,’’ ujarnya seperti diberitakan Jawa Pos, Ahad (20/9).

Dia pun mendorong pelaksanaan pilkada di tengah pandemi dikaji ulang. ’’Perlu mempertimbangkan penundaan pilkada,’’ tegasnya.

Menurut dia, opsi penundaan pilkada diatur dalam pasal 120 UU Nomor 6 Tahun 2020, yakni dibukanya opsi penundaan jika kondisi tidak memungkinkan.

 

Perludem juga menyampaikan harapan serupa. ’’Kami mendesak KPU, pemerintah, dan DPR untuk mempertimbangkan pilihan menunda tahapan pelaksanaan pilkada,’’ tegas Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dikutip Jawa Pos.

Dia menulai pilkada perlu ditunda sampai adanya indikator yang terukur dan akurat sehingga penularan Covid-19 dapat dikendalikan.

Dari MUI, Sekretaris Jenderal Anwar Abbas juga meminta pelaksanaan pilkada Desember nanti dipertimbangkan lagi. Menurut Anwar, dalam ajaran agama, meninggalkan kemafsadatan atau akibat buruk harus didahulukan ketimbang mengambil kemaslahatan atau dampak baik. ’’Pilkada serentak tentu dimaksudkan akan membawa kemaslahatan kepada kehidupan politik dan demokrasi negeri ini. Tetapi, negeri ini sedang dilanda pandemi Covid-19. Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan pilkada cukup mengkhawatirkan, baik saat masa kampanye maupun penghitungan suara nanti,” tandasnya.

Menanggapi desakan itu, anggota Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, keputusan penundaan pilkada tidak dapat diambil oleh KPU, tapi harus disetujui bersama pemerintah dan DPR. Opsi penundaan pilkada 2020 karena Covid-19 pun telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020.

“Kita lihat dari aspek hukum sebetulnya sudah diatur mekanismenya di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020. Maka, lembaga yang berwenang mengambil keputusan itu tentu tidak hanya KPU, tetapi KPU, DPR dan Pemerintah,” kata Raka dikutip dari Okezone, Ahad (20/9).

Dia menjelaskan, sebelum adanya kesepakatan bahwa pilkada ditunda, KPU tetap melaksanakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020. PKPU itu berisi tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan.

“Sbelum ada perubahan tentang keputusan penundaan, sikap KPU tetap melaksanakan PKPU Nomor 5 tahun 2020. Tahapan itu tentu dilaksanakan karena sebagai satu peraturan KPU, maka ia masih berlaku dan mengikat semua pihak,” ujarnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here