Pakar: Nasib Demokrat Akan Sama seperti Partai Berkarya

0
698
Ujang Komarudin. (Akurat.co)

KLIKMU.CO – “Saya prediksi nasib Partai Demokrat akan sama dengan Partai Berkarya. Demikian disampaikan Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin terkait dualisme partai berlambang Mercy tersebut usai digelarnya KLB Deli Serdang, dikutip dari Jawa Pos Senin (8/3/2021).

Apa kesamaannya? Ujang menjelaskan, kepengurusan resmi dikudeta, lalu kepengurusan baru akan disahkan oleh Kemenkum HAM.

“Sama halnya dengan Berkarya, dualisme kepengurusan Demokrat berpotensi diselesaikan di pengadilan. Permainan panjangnya di PTUN,” paparnya.

Ujang juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan KSP Moeldoko sangatlah ugal-ugalan. Namun, Ujang menilai hal itu tidak akan menghambat proses di Kemenkum HAM. Apalagi, Demokrat adalah partai oposisi.

”Moeldoko tidak mungkin mau mengambil kalau nggak ada restu SK. Nggak mungkin melakukan yang sia-sia,” tegasnya.

Ujang menilai Demokrat tidak akan lebih baik, kalau tidak mau dikatakan malah lebih buruk, jika diambil alih Moeldoko. Faktor pertama, tindakan kudeta sejauh ini mendapat sentimen negatif dari publik. ”Ketidakadilan terjadi di depan mata rakyat,” kata Ujang.

Faktor kedua, Moeldoko bukan kader partai. “Bagi simpatisan fanatik Demokrat, itu akan menjadi persoalan, terlebih melihat prosesnya yang ugal-ugalan. Kemungkinan pemilih akan pindah ke partai lain,” ulasnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah masih mengakui AHY sebagai ketua umum Demokrat yang sah. “Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang sampai sekarang ada,” kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (6/3/2021).

Namun, Mahfud menyatakan bahwa pemerintah sejauh ini tidak bisa menghalangi pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) kubu kontra AHY yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat lalu (5/3/2021). Sebab, dalam pandangan pemerintah, pelaksanaan KLB kubu kontra AHY tak ubahnya acara kumpul-kumpul kader Demokrat.

“Di situ dikatakan bahwa boleh kok orang berkumpul mengadakan rapat umum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya itu bukan di Istana Negara, artinya tidak melanggar larangan tertentu,” kata Mahfud.

Mahfud juga menjelaskan, pemerintah belum bisa menilai sah atau tidaknya pelaksanaan KLB kubu kontra AHY selama belum ada laporan yang diterima pemerintah. Karena itu, sebelum adanya laporan resmi dari acara tersebut, KLB kubu kontra AHY tidak ada masalah hukum hingga kini.

“Sehingga, kalau ditanya apakah sah KLB di Medan atau di Deli Serdang, Medan? Bagi pemerintah kita tidak berbicara sah dan tidak sah sekarang. Karena bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi enggak ada masalah hukum sekarang,” kata Mahfud. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here