Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang, Prof Zainuddin Maliki: PP No 57 Tahun 2021 tentang Sisdiknas Harus Dibatalkan

0
628
Anggota Komisi X DPR Prof Zainuddin Maliki. (Istimewa)

KLIKMU.CO – Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tidak mencantumkan Pancasila dan tidak secara tegas menyebut bahasa Indonesia pada kurikulum wajib pendidikan tinggi dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dikeluarkan 30 Maret lalu mendapat sorotan dari kalangan dewan.

Prof Zainuddin Maliki menyebut keputusan tidak mencantumkan Pancasila dan tidak secara tegas menyebut bahasa Indonesia dalam PP Standar Nasional Pendidikan pada kurikulum pendidikan tinggi itu bertolak belakang dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Peraturan turunan dari undang-undang seharusnya menjabarkan lebih detail dan tidak boleh menyimpang dari undang-undang yang menjadi acuan,” kata anggota Komisi X DPR itu.

“Dalam pasal  35 ayat (3) UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, sangat jelas PP 57/2021 telah menyimpangi isi UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi,” lanjut mantan rektor UM Surabaya tersebut.

Menurut Prof Zainuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim sudah angkat bicara dan menyatakan bahwa PP SNP ini disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan substansi kurikulum wajib dibuat tertulis persis dengan UU tersebut.

Namun, lanjut dia, kurikulum wajib pendidikan tinggi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak dijadikan rujukan. Sehingga dalam pasal 40 ayat (3) dinyatakan Kurikulum Pendidikan tinggi wajib hanya memuat (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, dan (c) bahasa.

“Tidak tercantum dalam pasal tersebut mata kuliah Pancasila dan bahasa Indonesia,” tegas dia.

Karena secara nyata bertentangan dengan norma hukum yang di atasnya, PP 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah cacat hukum. “Oleh karena itu, harus dibatalkan,” paparnya.

Prof Zainuddin melanjutkan, Mendikbud berjanji segera mengusulkan revisi. Namun, perlu diingatkan kepada semua pejabat pengambil keputusan agar setiap melakukan pengambilan keputusan dilakukan secara cermat. Terutama menyangkut masalah sefundamental Pancasila.

“Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia. Tidak selayaknya diabaikan, apalagi terkait pengaturan penyelenggaraan pendidikan. Notabene pendidikan adalah wadah pembentukan jiwa kepribadian dan pandangan hidup anak-anak didik yang akan menentukan roda kehidupan bangsa Indonesia di masa depan yang harus tetap dalam koridor falsafah Pancasila,” jelas pria asal Lamongan itu. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here