Pascapemilu, Upaya Kriminalisasi dan Permainan Hukum terhadap Pengurus PP Pemuda Muhammadiyah Periode 2014-2018 Makin Terang dan Vulgar

0
1058
Foto Dahnil A Simanjutak diambil dari facebook

KLIKMU.CO – Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali menggulirkan kasus dugaan penyelewengan anggaran dalam Kemah Pemuda Islam Indonesia. Mereka mengklaim ada kerugian negara Rp1 miliar. Acara Kemah Pemuda Islam Indonesia yang berlangsung 2017 lalu melibatkan dua organisasi kemasyarakatan, Gerakan Pemuda Ansor dan PP Pemuda Muhammadiyah. Dua organisasi itu mendapat dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan total uang Rp5 miliar.

Nah, selang beberapa hari pasca pencoblosan pada Rabu, 17 April 2019, Polda Metro Jaya malah makin gencar melakukan pemanggilan para saksi, baik yang di Jakarta maupun Yogyakarta.

Berdasar surat panggilan tanggal 22 April 2019, ada delapan saksi di Yogyakarta yang dimintai keterangan atau klarifikasi berkaitan dengan pengelolaan dana dukungan fasilitas layananan kepemudaan dan kemah pengurus kepemudaan yang diberikan kepada Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang bersumber dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun anggaran 2017.

Akan tetapi, tim kuasa hukum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah 2014-2108 menilai, ada yang janggal dan menimbulkan pertanyaan besar dalam surat panggilan bernomor S.Pgl/1525/IV/RES.3.3./2019/Dit Reskrimsus tersebut. Yakni, ternyata surat pemanggilan itu bukan untuk diperiksa oleh Polda Metro Jaya, melainkan klarifikasi atau dimintai keterangan dalam proses audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta.

“Pertanyaan besarnya, apa kewenangan BPKP dalam audit dana kemah pemuda ini? Bukankah sejak awal BPK diminta audit mengenai kerugian negara kegiatan Kemah Pemuda Islam oleh pihak kepolisian,” tegas tim kuasa hukum PPPM 2014-2018.

Padahal, menurut mereka, BPK pun sejak awal menyatakan tidak menemukan potensi kerugian negara terkait kegiatan tersebut. Namun, anehnya pihak kepolisian memanggil beberapa saksi di daerah Yogyakarta untuk dimintai keterangan oleh BPKP DKI Jakarta.

Juga yang mengherankan bagi tim kuasa hukum, Direktur Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Dariyan beberapa waktu lalu menyatakan ada kerugian negara Rp 1 miliar lebih. Selanjutnya pihaknya akan berkoordinasi dengan auditor BPK untuk melakukan pengecekan langsung.

“Tentu pernyataan Kombes Adi tersebut harus dibantah karena informasinya cenderung menyesatkan. Karena pada realitanya yang melakukan pengecekan bukanlah BPK, melainkan BPKP DKI Jakarta. Ini yang harus diluruskan ke publik,” terang Dr H.M. Busyro Muqoddas SH MHum selaku tim kuasa hukum dalam rilis resminya di Jakarta,Senin, 29 April 2019.

Ketika ditanya ketua Majelis Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Periode 2015-2020 tersebut
terkait mengapa tiba-tiba menggunakan BPKP, padahal proses audit sudah dilakukan oleh BPK dan dinyatakan tidak ada temuan, bahkan BPK atas permintaan polisi melakukan audit investigasi, Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti dengan ringan menjawab bahwa hal itu dilakukan untuk efisiensi dan menghindari proses-proses lama yang formal.

“Bagi kami, jawaban AKBP Bhakti menyiratkan adanya ketidakpercayaan kepada BPK dalam kewenangannya dalam menetukan kerugian negara,” ujarnya. “Padahal, tidak boleh ada lembaga pemeriksaan yang bisa dan boleh melakukan pemeriksaan ketika BPK sedang bekerja,” tegasnya.

Bahkan, sebagaimana dalam Surat Edaran MA (SEMA) No 4 Tahun 2016 bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional. Sementara itu, instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian negara.

“Oleh karena itu, kami tim kuasa hukum atas nama Pengurus Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2014-2018 sangat keberatan dan menolak dilibatkannya BPKP untuk melakukan audit kerugian negara dalam kasus Kemah Pemuda Islam dengan melakukan serangkaian klarifikasi atau keterangan terhadap beberapa saksi atau upaya lainnya,” kata Busyro Muqoddas mewakili tim kuasa hukum.

Sebab, mereka menilai sudah ada BPK yang berwenang melakukan audit. Ketika BPK sudah menyampaikan bahwa tidak ada temuan kerugian negara, semestinya kasus itu harus dihentikan dan polisi mesti mengeluarkan SP3.

Kalau mau bicara profesionalitas kepolisian, kata mereka, seharusnya polda juga segera melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan kasus Dana Liga Santri Nusantara 2017. Dalam kegiatan tersebut, jelas ditemukan kerugian negara berdasar temuan BPK senilai 2,4 miluar.

“Bagi kami sederhana saja, mengapa yang jelas ada kerugian negara polisi tidak kejar siapa saja yang terlibat. Tapi yang tidak ditemukan kerugian negara, malah polisi mengejar-ngejar panitia dan pengurus PP Pemuda Muhammadiyah,” tegasnya.

Ketidakadilan hukum tampak terang di negara ini. Maka, temuan semua fakta ini kian menguatkan adanya upaya kriminalisasi dan permainan hukum dalam kasus Kemah Pemuda Islam yang dilakukan secara terang dan vulgar oleh pihak kepolisian.

Jakarta, 29 April 2019

*Tim Kuasa Hukum*
1. Dr H.M. Busyro Muqoddas SH MHum
2. Haris Azhar SH MA
3. Prof Dr Denny Indrayana SH LLM
4. Nurkholis Hidayat SH LLM
5. Gufroni SH MH
6. Jamil Burhan SH

*Kontak person:*
Gufroni SH MH
085714158130

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here