Pecat Dua Warek, Rektor UIN Jakarta Diminta Dicopot dari Jabatannya

0
5421
Istimewa

KLIKMU.CO – Polemik antara Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Amany Lubis dan dua wakil rektor (Warek) yang dipecatnya, Prof Masri Mansoer dan Prof Andi M. Faisal Bakti, memasuki babak baru. Keduanya mengajukan banding administratif kepada menteri agama terkait dengan pemberhentian mereka dari jabatan wakil rektor UIN Syarif Hidayatullah.

“Selain pemulihan jabatan, Menag diminta memberhentikan Prof Amany Lubis dari jabatan sebagai rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karena dianggap telah melakukan tindakan melanggar hukum atas pemecatan tersebut,” kata kuasa hukum Prof Masri dan Prof Andi, Mujahid A. Latief SH MH, Rabu siang (10/3/2021).

Dari informasi yang dihimpun Klikmu.co, Mujahid datang ke Kementerian Agama untuk menyerahkan berkas banding administratif atas pemberhentian kliennya dari posisi sebagai Warek. Menurut Mujahid, upaya ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Mujahid A Latief (kiri) menyerahkan berkas banding administratif ke menteri agama terkait pemberhentian dua wakil rektor UIN Jakarta. (Istimewa)

Mujahid mengatakan, apabila banding tersebut tidak direspons maupun ditolak oleh Kemenag, pihaknya akan melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mujahid menegaskan, tindakan Prof Amany Lubis memberhentikan Prof Masri dan Prof Andi tidak sesuai dengan landasan hukum yang kuat. “Melainkan, patut diduga, dilandasi alasan politik,” ujarnya.

Mujahid menjelaskan, politik yang dimaksud adalah karena kedua Warek UIN tersebut menjadi saksi dalam laporan kepolisian mengenai dugaan tindak pidana pada pembangunan asrama yang menyeret salah satu guru besar di UIN Jakarta.

Kasus tersebut dilaporkan oleh UIN Watch pada 2020 lalu. Mereka menilai ada dugaan kuat korupsi dan pemalsuan keterangan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terkait pembangunan asrama mahasiswa di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mujahid menjelaskan, SK Rektor Nomor 167 dan Nomor 168 tahun 2021 tertanggal 18 Februari 2021 itu menyebutkan alasan pemberhentian. Yaitu, karena tidak dapat bekerja sama lagi dalam melaksanakan tugas kedinasan.

“Alasan demikian tidaklah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,” ujarnya.

Alasan itu tidak masuk ke dalam sembilan syarat seseorang dapat berhenti/diberhentikan dari jabatan di dunia akademik. Pertama, telah berakhir masa jabatannya. Kedua, mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Ketiga, diangkat dalam jabatan lain.

Keempat, melakukan tindakan tercela. Kelima, sakit jasmani atau rohani terus-menerus. Keenam, dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketuju, menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara. Kedelapan, cuti di luar tanggungan negara. Dan terakhir atau kesembilan, karena meninggal dunia. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here