Pegawai Ngantor Lagi 25 Mei, Menteri BUMN Dinilai Tak Peka pada Rasa Keagamaan Publik

0
5505
Menteri BUMN Erick Thohir (kiri)

KLIKMU.CO – Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN mengeluarkan surat edaran yang berisi pegawai BUMN yang berusia 45 tahun ke bawah mulai masuk kerja pada 25 Mei 2020. Meskipun dilakukan klarifikasi bahwa bekerja di kantor tersebut menyesuaikan status PSBB daerah masing-masing dan menerapkan protokol ketat pencegahan Covid-19, surat edaran itu memunculkan pertanyaan publik.

Menanggapi pertanyaan publik dan segenap kontroversi yang muncul terkait hal tersebut, Said Aqil Siroj Institute (SAS Institute) perlu menyampaikan hal-hal.

Dr M. Imdadun Rahmat, direktur Said Aqil Siroj Institute, menyampaikan, Keputusan bahwa pegawai BUMN usia 45 tahun ke bawah akan mulai bekerja pada 25 Mei 2020 bisa dinilai tidak peka terhadap rasa keagamaan publik. Menurut keputusan pemerintah sendiri tanggal 24-25 Mei adalah Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

“Merayakan hari besar keagamaan adalah bagian penting hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara yang harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya. Maka sudah benar jika hari tersebut diliburkan. Maka keputusan masuk kerja tanggal 25 Mei jelas merupakan pelanggaran hak asasi atas kebebasan beragama,” ujarnya di Jakarta, Ahad (17/5/2020).

Imdadun Rahmat menambahkan, memulai kerja di kantor H+1 Hari Raya Idul Fitri juga mencerminkan dangkalnya pertimbangan akan rasa keadilan kaum beragama, terutama umat Islam. Demi menyukseskan pencegahan Covid-19, hampir 3 bulan kaum beragama menutup rumah-rumah ibadahnya dan beribadah di rumah. Termasuk rangkaian ibadah bulan Ramadlan terpaksa dilakukan di rumah masing-masing.

“Bahkan tak jarang penutupan rumah-rumah ibadah ini melibatkan aparat pemaksa, yakni aparat penegak hukum. Ibadah di rumah tentu merupakan pengorbanan dan kesabaran yang harus diapresiasi,” katanya.

Hingga hari ini pun sesuai instruksi pemerintah, pelaksanaan shalat Idul Fitri masih harus dilakukan di rumah dan umat Islam harus mentaatinya. “Maka ketika ada keputusan kerja kantor sejak tanggal 25 Mei di BUMN, muncul kesan pemerintah meremehkan umat Islam,” kecamnya.

Oleh karena itu, SAS Institute mengimbau Menteri BUMN untuk merevisi keputusan tersebut dengan mengundurkan tanggal masuk kantor, beberapa hari setelah Idul Fitri.

“Mengimbau pihak-pihak tertentu agar hal ini tidak dimanipulasi untuk membentuk opini publik bahwa pemerintah Jokowi-Makruf Amin anti-Islam atau narasi-narasi adu domba yang akan merusak upaya bersama seluruh bangsa mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19,” ujarnya.

Di tengah pandemi Covid-19, segenap warga negara Indonesia apapun latar belakang ras, etnis, agama, dan kepercayaannya harus terus bahu-membahu untuk mengatasi situasi krisis ini.

“SAS Institute berpendapat bahwa pemerintah menunjukkan tekad kuat dan bersungguh-sungguh mengatasi pandemi Covid-19 dan segala dampaknya. Maka, pemerintah perlu terus diberikan dukungan positif. Baik dukungan secara moril, materiil, maupun dukungan berupa pandangan ilmiah yang berbasis keumatan,” ungkapnya.

Imdadun Rahmat menuturkan, bulan Ramadhan adalah sebuah kesempatan besar bagi umat muslim untuk memperbanyak ibadah. Namun demikian, demi kepentingan bersama segera mengatasi persebaran virus ini, kita dituntut bersabar untuk konsisten melakukan ibadahdi rumah masing-masing.

“Dalam rangka menjalankan perintah syariat untuk menghindari wabah, ibadah di rumah di bulan Ramadhan kali ini tidak mengurangi esensi serta pahala ibadah,” katanya. (Achmad San)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here