Pemerintah Resmi Tolak Demokrat Kubu Moeldoko, AHY Bersyukur

0
127
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Tangkapan layar AS/Klikmu.co)

KLIKMU.CO – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) resmi menolak Partai Demokrat kubu Moledoko hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumut. “Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang, Sumut, 5 Maret 2021 ditolak,” tegas Menkum HAM Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/3/2021).

Pihak Moeldoko dan Jhoni Allen sebelumnya mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat berdasarkan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang. Mereka juga mengusulkan perubahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB. Kemenkum HAM lantas memeriksa dan memverifikasi surat dari Demokrat kubu Moeldoko.

Politikus PDIP itu mengatakan, Kemenkum HAM meminta pihak Moeldoko melengkapi kekurangan dokumen sebagai persyaratan. “Terkait surat ini, pihak KLB Deli Serdang menyampaikan beberapa tambahan dokumen,” ujarnya.

Namun, setelah memeriksa dokumen yang dilengkapi itu, Kemenkum HAM masih menemukan sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD dan DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

Kemenkum HAM menggunakan rujukan AD/ART yang terdaftar dan disahkan di Kemenkum HAM tahun 2020. Ada argumen yang disampaikan KLB Deli Serdang. Namun mereka tidak berwenang menilainya. Sebab, itu menjadi ranah pengadilan.

Jika KLB Deli Serdang AD/ART tersebut tidak sesuai dengan UU Partai Politik, pihaknya mempersilakan untuk menggugat di pengadilan sesuai dengan hukum dan berlaku. “Pemerintah bertindak objektif dan transparan dalam memberi keputusan partai politik ini,” ujarnya. “Karena itu, kami menyayangkan statemen sebelumnya yang menuding pemerintah ikut campur tangan dan sebagainya,” tegasnya.

Mahfud MD menambahkan, dengan demikian, kekisruhan partai demokrat di bidang hukum administrasi dianggap selesai. Pemerintah tidak berurusan lagi dengan demokrat. “Itu sudah cepat. Begitu mereka melapor, dipelajari seminggu, sesuai debgan ketentuan hukum, dikembalikan, kemudian diputuskan hari ini,” kata Menko Polhukam tersebut.

“Pemerintah sampai saat ini juga masih merujuk pada AD/ART Partai Demokrat yang ada (kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono, Red),” paparnya.

Respons AHY

Sementara itu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono secara terpisah mengatakan, dengan keluarnya keputusan pemerintah, pihaknya menganggap tidak ada lagi dualisme Partai Demokrat. “Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Demokrat. Ketua umum yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono,” ujarnya.

Pihaknya bersyukur, kepengurusan pemerintah ini kabar baik bagi demokrat. “ Hukum telah ditegakkan seadil-adilnya,” katanya.

Demokrat juga berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam  Moh. Mahfud MD, serta Menkum HAM Yasonna Laoly, dan unsur-unsur pemerintah lainnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here