Pemkot Surabaya Dinilai Inkonstitusional, IMM dan Warga Gelar Aksi Tolak Ruislag Waduk Sepat

0
393
Jas Merah: Puluhan aktivis IMM Kota Surabaya saat menggelar aksi peduli Waduk Sepat di depan Kantor DPRD Kota Surabaya. (Foto: Spesial)

KLIKMU.CO – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bersama elemen warga Sepat Kota Surabaya melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya. Aksi tersebut untuk mendesak legislator membatalkan Tukar Guling (Ruislag) yang mengancam keberadaan waduk, Rabu (30/5).

Menurut Mulyo Haqiqi Ketua Pimpinan Cabang IMM Kota Surabaya, bahwa aksi tersebut merupakan tanggapan terhadap diskresi Pemkot Surabaya yang mengadakan pertemuan dengan beberapa elemen masyarakat sekitar Waduk Sepat yang intinya Pemkot telah melegitimasi perusahaan properti tersebut untuk melakukan pembangunan proyek perumahan Citraland.

Haqiqi menuturkan bahwa Pemkot Surabaya berdalih telah melakukan sosialisasi terkait pembangunan saluran air dan rencana pembangunan Waduk Sepat oleh Ciputra dengan pengelolaan 1 Hektare untuk warga sekitar Waduk Sepat. Padahal, dalam pertemuan tersebut tidak melibatkan warga Sepat secara keseluruhan, terutama warga yang berkeinginan mempertahankan Waduk Sepat.

Lebih lanjut, kata Haqiqi, realitas faktualnya, warga bersama Walhi Jatim dan LBH Surabaya berhasil memenangkan gugatan informasi publik terhadap Pemkot Surabaya, terkait dokumen-dokumen lingkungan, yakni AMDAL, UKL/UPL, dan Izin Lingkungan atas PT Ciputra Surya Tbk. dalam melaksanakan usaha di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon tersebut.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung, lanjut Haqiqi, yang menolak Peninjauan Kembali (PK) Pemkot Surabaya dengan nomor gugatan 111PK/TUN/2017, maka Pemkot Surabaya harus membuka dokumen-dokumen yang diminta oleh Warga. Maka, warga kembali melakukan aksi di Balai Kota meminta Pemkot Surabaya membuka dokumen-dokumen terkait Waduk Sepat. Alhasil, Pemkot Surabaya tidak dapat menunjukan dokumen yang diminta oleh warga.

“Ini jelas kontradiktif dengan statemen Pemkot terkait legalitas Waduk Sepat yang mereka yakini sudah berkekuatan hukum tetap, dengan fakta rill yang sudah terpapar jelas berdasarkan pengakuannya, maka Pemkot Surabaya telah melakukan kesalahan fatal dengan mengaburkan fakta yang sesungguhnya,” tegas Haqiqi.

Dia menilai, Pemkot tidak dapat semena-mena memutuskan solusi yang mereka berikan kepada warga, terkait pengelolaan 1 Hektare lahan Waduk Sepat, karena tidak berdasarkan musyawarah dan proses hukum masih berjalan.

Haqiqi menegaskan, dalam waktu dekat akan menggugat Pemkot Surabaya melalui mekanisme Citizen Law Suit (CLS). Adapun, katanya terkait rencana 1 pembangunan saluran air untuk langkah preventif terhadap banjir, sudah merupakan tugas serta tanggung jawab Pemkot Surabaya terhadap keselamatan warganya, sehingga tidak ada kaitannya dengan problem sengketa Waduk Sepat.

“Jadi pada intinya, Waduk Sepat tidak boleh dibangun apapaun dan harus tetap lestari sebagaimana fungsinya. Waduk seyogyanya menjadi tempat imbuhan air, muara dari beberapa saluran air, sehingga perannya sangat vital sekali untuk menunjang kehidupan warga sekitar agar lebih baik terbebas dari banjir,” katanya karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 pasal 25 menyebutkan bahwa kawasan konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan pantai.

Sudah jelas, tambah Haqiqi, jika rencana pelepasan Waduk Sepat oleh Pemkot untuk dijadikan kawasan perumahan, merupakan tindakan yang inkonstitusional karena tidak mematuhi Undang-Undang tersebut.

“Oleh karena itu, kami meminta DPRD Kota Surabaya untuk mengembalikan Waduk Sepat sebagaimana fungsi awalnya. Membatalkan ruislag yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dengan PT Ciputra. Juga meminta Waduk Sepat harus utuh seperti sedia kala. Waduk Sepat harus dipertahankan,” pungkasnya (Kholiq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here