Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor Kritisi Tambang Emas di Trenggalek

0
843
Ketua Pemuda Muhammadiyah Trenggalek Trigus Dodik Susilo (dua dari kanan) diskusikan tambang emas bersama GP Ansor Trenggalek. (NOJ/MJ)

KLIKMU.CO – Pemuda Muhammadiyah bersama Gerakan Pemuda (GP) Ansor Trenggalek mengadakan ngobrol bareng (ngobar) dengan topik yang sedang ramai jadi polemik di Bumi Menak Sopal itu, tambang emas. Sebab, tambang emas di Trenggalek dinilai sudah memiliki izin eksploistasi.

Ketua GP Ansor Kabupaten Trenggalek M. Izuddin Zakki mengatakan, kegiatan ngobrol bareng tersebut sebagai respons keputusan pemerintah terhadap tambang emas dan menyikapi masyarakat agar mengetahui betapa pentingnya menjaga alam.

“Kita intinya lebih mengadvokasi masyarakat agar mereka waspada tentang hal-hal yang merusak alam di Trenggalek,” kata Gus Zakki dikutip dari laman jatim.nu.or.id, Jumat (5/3/2021).

Terkait sumber air yang ada di sekitar pertambangan, Gus Zakki mengungkapkan tidak ingin berbenturan terhadap hukum. Namun, ada yang perlu digarisbawahi. Yakni, daerah yang dikeluarkan izin menurut peraturan bupati adalah daerah kars.

“Daerah kars itu tidak boleh dilubangi, karena itu akan mengakibatkan hilangnya sumber air, di situ mungkin titik tekan kita,” paparnya.

Dampak yang ditimbulkan, kata dia, tidak harus menunggu 10 tahun ke depan. Namun, mungkin bisa dirasakan satu dua bulanan. Ketika musim kemarau, air akan habis. “Air yang semula mengalir sesuai aliran akan masuk ke lubang galian tambang,” jelasnya.

“Masyarakat akan kehilangan segalanya, apalagi masyarakat kita sangat bergantung kepada alam,” ujarnya.

Dia menambahkan, sekitar 70 persen masyarakat Trenggalek bergantung kepada alam. Hasil komoditas di antaranya, petani di hutan, menanam cengkih, pisang, kelapa, dan seterusnya.

Ia mengungkapkan, sebetulnya emas itu tidak meningkatkan ekonomi masyarakat. Mungkin hanya satu dua sebagai pekerja serta juga butuh skill.

“Ini kan memang tambang butuh operator alat berat dan sebagainya. Justru ketika tambang itu dibuka, keuntungan ini hanya pada yang dilevel atas birokrasi,” paparnya.

Sementara itu, Trigus Dodik Susilo, ketua Pemuda Muhammadiyah Trenggalek, mengatakan  bahwa izin WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM harus mengantongi rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/wali kota. Terkait siapa yang memberikan rekomendasi tersebut, bisa langsung menanyai kedua tokoh muda tersebut.

“Yang jelas, polemik tambang di Kabupaten Trenggalek telah terjadi sejak masa eksplorasi. Faktanya, penolakan dari masyarakat terjadi lantaran mereka takut jika alam dan lingkungan Trenggalek yang telah memberikan mereka penghidupan dan kehidupan, rusak oleh segelintir orang yang hendak memperkaya diri beserta sanak-kadang dan kroninya,” tuturnya.

Dodik menjelaskan, izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) telah diterbitkan oleh gubernur Jawa Timur pada tahun 2019. Izin tersebut mengantongi Nomor SK P2T/57/15/.02/VI/2019 berlaku sejak 24 Juni 2019 hingga 24 Juni 2029.

Surat IUP OP ini secara legal mengizinkan PT. SMN melakukan eksploitasi emas di Kabupaten Trenggalek di lahan seluas 12813 hektar yang berlokasi di Kecamatan Kampak, Watulimo, Dongko, Munjungan, Gandusari, Tugu, Karangan, Pule dan Kecamatan Suruh. Data tersebut bisa dilihat di pranala: https://modi.minerba.esdm.go.id/portal/historyPerizinanPerusahaan/7160?jp (AS)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here