Pengamat: Buat Apa BKPM Menjadi Kementerian Investasi?

0
180
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. (Voa Indonesia)

KLIKMU.CO – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui pembentukan Kementerian Investasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disebut-sebut yang akan berubah menjadi Kementerian Investasi ini.

Akan tetapi, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira justru mempertanyakan langkah itu dan berpendapat pembentukan kementerian ini tak menjamin akan menaikkan investasi. Pembentukan Kementerian Investasi justru menimbulkan banyaknya belanja anggaran. Sebab, persiapan pembentukan kementerian baru tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Bhima justru melihat tak ada urgensi perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi. “Sebetulnya BKPM kan sudah setara kementerian. Jadi buat apa jadi kementerian? Belum tentu investasi bisa naik karena masalahnya bukan hanya menggaet calon investor lewat promosi,” ujar Bhima dikutip dari Kontan, Rabu (14/4/2021).

Bagi Bhima, yang penting untuk menaikkan investasi adalah tindak lanjut dari komitmen ke realisasi investasi. Menurutnya, berbagai tindak lanjut tersebut antara lain mengatasi hambatan yang ada di lapangan. Mulai persoalan biaya logistik yang mahal, infrastruktur tidak terintegrasi, hingga ke pungli dan kurangnya SDM yang dibutuhkan industri.

”Mau berubah jadi Kementerian Investasi juga nggak akan ada lingkupnya. Itu ranahnya di Kemendag dan Kemenkeu. Jadi, isunya bukan hanya di BKPM, tapi di kementerian teknis lainnya,” lanjut Bhima dikutip dari Jawa Pos.

Maka, upaya mengubah BKPM menjadi Kementerian Investasi dianggap bukan solusi yang tepat atas persoalan investasi. Justru pemerintah dianggap kurang pede dengan kondisi saat ini.

“Sudah ada UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, kenapa perlu BKPM jadi kementerian? Artinya, pemerintah ya sebenernya nggak pede. Masalah meningkatkan investasi itu multisektor, bukan semata-mata mengubah BKPM jadi kementerian. Tidak semudah mengubah nomenklatur lantas investasi bisa naik,” tegasnya.

Walaupun BKPM sudah menjadi kementerian, lanjut Bhima, ada hal-hal subsektor yang tidak bisa ditangani lembaga ini bila mengacu pada indeks kemudahan berbisnis atau EODB 2020.

Hal ini terkait dengan peringkat trading accross border atau perdagangan lintas batas yang menjadi tugas dari Kementerian Keuangan, regulasi terkait perdagangan ekspor-impor yang menjadi tanggung jawab Kemendag, hingga komponen dealing with construction permit atau masalah izin mendirikan bangunan yang menjadi masalah lintas sektor.

“Mengubah BKPM jadi kementerian pesimistis bisa atasi komponen yang ada di EODB,” katanya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here