Pengamat Politik UMJ: Ada Sistem yang Bobrok di Negeri Kita dengan Maraknya Kepala Daerah yang Ditangkap KPK

0
1441

KLIKMU.CO – Bupati Kabupaten Malang, Rendra Kresna dicokok Komisi tindak anti rasuah. Rumah pribadi hingga pendopo digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin malam (8/10). Pemeriksaan itu diduga terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan pada Tahun 2011

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy menyatakan tidak habisnya kepala daerah yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disebabkan karena sistem politik bobrok dan biaya yang mahal.

Ma’mun menuturkan jumlah kepala daerah yang tertangkap komisi tindak anti rasuah itu dalam beberapa tahun terakhir ini grafiknya selalu meningkat. Kendati begitu, tak terlihat ada keseriusan untuk memperbaiki sistem yang dinilainya bobrok tadi.

Bagi dia, sudah semestinya mekanisme pemilihan kepala daerah harus diubah, juga berbiaya ringan.

“Jelas-jelas sudah terbukti pilkada langsung dan biaya mahal juga menghasilkan pemimpin pengemplang uang rakyat kok masih dipertahankan,” ungkap Ma’mun kepada KLIKMU.CO Selasa (9/10) melalui sambungan seluler.

Dia juga menyoroti perilaku KPK, bahwa banyaknya kepala daerah yang ditangkap tangan olehnya seakan cermin kegagahan KPK. “Sepertinya KPK tampak lebih bangga melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) daripada melakukan kinerja pencegahan,” jelas politikus PAN ini.

Ma’mun menilai, terlihat ada unsur show of force dalam penegakan pemberantasan tindak kejahatan korupsi. Pendek kata, lebih terlihat unsur politisnya. Apalagi, kerap terdengar isu miring di seputar KPK, terutama terkait kerja para menyelidiknya yang konon gemar “mempermainkan” kasus.

Mengingat sistem demokrasi terbuka dan liberal, menurutnya sebaiknya kembali ke DPRD dengan catatan setiap masing-masing partai yang akan mengajukan calon kepala daerah digelar konvensi diinternal partai.”Orang yang didorong untuk ikut konvensi harus serius, bukan bohong-bohongan,” papar Ma’mun.

Sementara itu, Ach. Zainul Arifin Ketua LKHP PDM Kota Surabaya menyatakan, sesungguhnya perilaku tersebut adalah mental para pejabat yang korup. Kesungguhan para pejabat uuntuk mewujudkan Clean Governance & Good Goverment harus tinggi.

“Ada benarnya pendapat sistem demokrasi kebablasan membuat pejabat makin korup. Dan harus diakui pula ada sistem pemerintahan yang salah, dan butuh keseriusan utk memperbaiki Sistem tersebut dari Hulu hingga Hilir” tandas Arifin, kendati demikian Semua juga tergantung pada Mentalitas dan Moralitas Pemimpin yg telah diberi mandat oleh rakyat. (Abd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here