Penjelasan tentang Bantuan saat Pandemi Covid-19

0
414
Radar Bansos Jatim

KLIKMU.CO

Bantuan kepada masyarakat pada saat pandemi Covid-19 cukup beragam. Ada yang bersumber dari presiden, Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota/kabupaten. Total ada empat macam. Bantuan satu dengan lainnya tentu juga berbeda bentuk dan nominalnya.

Nah, bagi yang masih bingung tentang bantuan langsung dari pemerintah terkait Covid-19, berikut redaksi KLIKMU.CO paparkan penjelasannya. Semoga bermanfaat.

Pertama, bantuan presiden. Sumber dananya berasal dari Kementerian Sekretariat Negara (APBN) dalam bentuk sembako.

Kedua, bantuan Kementerian Sosial. Sumber dananya dari APBN dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) sebesar Rp 600.000/KK selama 3 bulan untuk 174.332 KK dan akan dibagikan via kantor pos mulai 11 Mei 2020.

Ketiga, bantuan dari pemprov. Dalam hal ini Pemprov Jatim. Sumber dananya dari APBD provinsi dalam bentuk sembako. Syaratnya:

  1. Domisili Jatim.
  2. Bukan penerima program keluarga harapan (pkh), bantuan pangan nontunai (bpnt), dan bantuan langsung tunai (BLT).
  3. Belum mendapat bantuan dari pemkab.
  4. Tidak mendapat bantuan dari pemerintah kota.

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir di https://radarbansos.jatimprov.go.id

 

Keempat, bantuan dari pemkot/pemkab. Dalam hal ini Pemkot Surabaya. Sumber dana dari APBD kota dan CSR perusahaan dalam bentuk sembako.

Atas seluruh bentuk bantuan tersebut, masyarakat hanya bisa menerima salah satu. Tidak bisa lebih dari satu.

 

Bantuan dari Pemkot Surabaya

Untuk bantuan dari Pemkot Surabaya, yang berhak menerima bantuan adalah warga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan warga terdampak Covid-19. Terdampak di sini bisa dalam artian kena PHK, tidak memiliki pendapatan karena Covid-19, dan lain-lain.

Warga terdampak bisa mengajukan diri untuk didaftarkan. Kewenangan mendaftarkan ada di ketua RW melalui aplikasi e-pemutakhiran data. Ketua RW memiliki username dan password untuk melakukan input. Dalam penginputan ini warga juga akan difoto.

Apabila pihak RW tidak aktif, tidak mau menginput, memiliki masalah dengan warga, dan lain-lain, warga bisa meminta bantuan pihak kelurahan untuk dibantu input. Untuk memperlancar, warga didampingi pengurus kampung (bisa RT, wakil RT, sekretaris RT) untuk mempermudah verifikasi.

Data yang sudah masuk melalui aplikasi tersebut akan diverifikasi pihak dinas sosial dan membutuhkan waktu 14 hari kerja.

Saat ini kuota yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya adalah sebesar 45.000 paket dan bersifat dinamis karena setiap hari jumlahnya berkurang. Sebab, ada pendaftar yang diterima dan bisa juga bertambah karena ada bantuan CSR perusahaan yang masuk.

Nah, bila warga ingin mengetahui apakah sudah terinput atau tidak, bisa melakukan pengecekan di website: https://epemutakhirandata.surabaya.go.id. (Achmad San)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here