Penyelenggaraan Ibadah Haji Batal, Muhammadiyah Nilai Sudah Tepat

0
381
Wajah Ka'bah, gambar diambil pada 31 Mei 2019 dari Mecca Royal Hotel Clock Tower. (AFP/BANDAR ALDANDANI)

KLIKMU.CO – Kementerian Agama memastikan bahwa tahun 2020 ini penyelenggaraan haji dibatalkan. Keputusan ini diambil karena Arab Saudi belum membuka akses dan waktu yang sangat mepet. Padahal, pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

Ada tujuh poin penting yang disampaikan. Pertama, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada penyelenggaran ibadah haji tahun 2020 menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

”Setoran pelunasan Bipih pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” bunyi poin kedua pernyataan itu.

Selain itu, Kemenag memastikan jemaah haji yang batal mendapatkan kembali biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). ”Setoran Bipih bisa diminta kembali kalau memang dia butuhkan. Silakan bisa diatur dan kami mendukung itu,” ujar Menag Fachrul Razi.

Sementara itu, Muhammadiyah menanggapi positif keputusan Kemenag tersebut. Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, keputusan pemerintah tentang pembatalan haji 1441 H merupakan langkah yang tepat dan tepat waktu. Secara syariah, kata Mu’ti, tidak melanggar karena di antara syarat haji selain mampu secara ekonomi, kesehatan, mental, dan agama, juga aman selama perjalanan.

”Secara undang-undang juga tidak melanggar. Dengan belum adanya keputusan pemerintah Arab Saudi mengenai haji, sangat sulit bagi pemerintah Indonesia untuk dapat menyelenggarakan ibadah haji tahun ini,” ujar Mu’ti sebagaimana diterima KLIKMU.CO.

Abdul Mu’ti memerinci tiga konsekuensi yang harus dicarikan solusi. Pertama, antrean haji yang semakin panjang. Kedua, biaya haji yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat dan mungkin dikelola oleh biro haji dan KBIH. Ketiga, pertanggungjawaban dana APBN haji.

”Masyarakat, khususnya umat Islam, hendaknya tetap tenang dan dapat memahami keputusan pemerintah. Keadaannya memang darurat. Semuanya hendaknya berdoa agar Covid-19 dapat segera diatasi,” tandasnya. (Achmad San)

Berikut selengkapnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

KMA Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here