Perludem: Ada Lembaga yang Merasa Lebih Tinggi dari Lainnya

0
269
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati. (Tangkapan layar AS/Klikmu.co)

KLIKMU.CO – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau yang biasa dikenal Perludem turut mengomentari persaingan antartiga lembaga penyelenggara pemilu. Khususnya pascakasus pemberhentian Ketua KPU Arief Budiman oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Direktur Eksekutif Perludem  Khoirunnisa Nur Agustyati menyatakan, salah satu ciri pemilu demokratis adalah penyelenggara pemilu harus mandiri, kompeten, dan berintegritas. Aktor pentingnya adalah lembaga penyelenggara pemilu. Begitu katanya mengutip Ramlan Surbakti, seorang akademisi sekaligus praktisi pemilihan umum.

Sebetulnya, kata Khoirunnisa, KPU, Bawaslu, dan DKPP menjadi satu kesatuan fungsi. Tapi, semakin ke sini justru tidak menyatu menjadi satu kesatuan fungsi. Yang terjadi justru berdiri sendiri.

Khoirunnisa menuturkan, DKPP malah menjadi momok bagi penyelenggara pemilu. KPU diliputi kekhawatiran karena bisa jadi langkah mereka dalam tahapan pemilu bisa dilaporkan DKPP kapan saja.

“Misalnya, anggota KPU di suatu daerah sebentar-sebentar dipanggil DKPP, sebentar-sebentar  menjadi teradu, sebentar-sebentar diadukan,” ujarnya dalam diskusi “Memperkuat Kelembagaan Penyelenggara Pemilu” Rabu (20/1/ 2021) yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah.

Perludem menilai ada beberapa masalah yang dihadapi lembaga penyelenggara pemilu saat ini. Pertama, perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap regulasi pemilu. Kedua, ego sektoral kelembagaan.

Selain itu, syarat komisioner belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga. Kemudian, masalah hukum pemilu tidak diselesaikan di tingkat bawah sehingga kian lama kian bertumpuk.

“Masalah lainnya juga ada satu lembaga yang merasa lebih tinggi daripada lembaga lainnya karena mampu memberhentikan penyelenggara pemilu,” katanya.

Masalah dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Lalu, DKPP dan Bawaslu sering menjadi lembaga penerima pengaduan kekalahan peserta pemilu yang seharusnya menjadi ranah MK.

“Terakhir, kompetensi SDM di sekretariat perlu ditingkatkan secara merata sehingga dapat maksimal membantu kerja-kerja penyelenggara pemilu,” tuturnya dalam diskusi yang dimoderatori oleh Neni Nur Hayati, anggota LHKP PP Muhammadiyah, tersebut. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here