PERNYATAAN SIKAP PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH, TERHADAP PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 10 TAHUN 2021

0
397

PERNYATAAN SIKAP
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 13/PER/I.0/A/2021
TENTANG
TANGGAPAN TERHADAP PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)
NOMOR 10 TAHUN 2021

Bismillāhirrahmānirrahīm
Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan perhatian seksama terhadap materi
Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang antara
lain menyatakan bahwa minuman keras (miras) dikategorikan sebagai bidang usaha
dengan persyaratan tertentu. Sebagaimana dalam lampiran III Perpres tersebut, pada
poin nomor 31, 32, 33, dan pasal-pasal yang lainnya, ditetapkan bahwa bidang usaha
industri minuman keras mengandung alkohol dengan berbagai jenis merupakan salah
satu bidang usaha yang terbuka. Investasi dan produksi dibuka di Provinsi Bali, Nusa
Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan
budaya serta kearifan setempat. Investasi dimungkinkan dibuka di provinsi lain dengan
persetujuan dan syarat tertentu.
Di dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa alasan dibukanya
investasi, distribusi, dan tata niaga miras antara lain peluang ekspor dan alasan-alasan
ekonomi yang lainnya. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 sama sekali tidak
mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan, norma-norma sosial, dan moral agama.
Sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan:

1. Sangat berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 10 Tahun 2021,
khususnya yang terkait dengan investasi, produksi, distribusi, dan tata niaga miras.
Perpres Nomor 10 Tahun 2021 berpotensi menimbulkan masalah kesehatan,
kerusakan akhlak, dan meningkatnya tindak kriminal. Pemerintah tidak seharusnya
mengambil kebijakan yang hanya mengutamakan aspek ekonomi dengan
mengesampingkan aspek-aspek budaya bangsa yang luhur dan ajaran agama karena
tidak sesuai dengan Pancasila.

2. Pemerintah hendaknya mendengarkan, memahami, dan memenuhi arus terbesar
masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dan menolak keras
pemberlakuan Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Dalam ajaran Islam, miras (khamr)
adalah zat yang diharamkan. Miras adalah pangkal berbagai kejahatan dan
menimbulkan kerusakan jasmani, mental, spiritual, ekonomi, moral-sosial, akhlak,
dan kerusakan lainnya. Sejalan dengan arus utama aspirasi umat dan masyarakat,
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Pemerintah untuk merevisi atau
mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

3. Pembukaan investasi di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan
Papua dengan pertimbangan kearifan budaya lokal dapat menimbulkan masalah
politik dan disintegrasi bangsa. Indonesia adalah negara kesatuan yang
meniscayakan satu kesatuan hukum dan perundang-undangan. Kekhususan pada
empat provinsi tersebut -pada tingkat tertentu- menimbulkan citra negatif
masyarakat setempat yang memegang teguh dan mengamalkan ajaran agama,
khususnya masyarakat yang beragama Islam.

4. Mendukung usaha-usaha pemerintah dalam memajukan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, usaha-usaha tersebut hendaknya senantiasa
berpijak pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, norma-norma budaya bangsa
yang utama, dan nilai-nilai ajaran agama. Selain meningkatkan kesejahteraan
material, pemerintah juga berkewajiban membina mental, spiritual, dan akhlak
bangsa yang sejalan dengan spirit Indonesia Raya serta memelihara budaya bangsa
yang berkeadaban sesuai nilai Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah sebaiknya
memprioritaskan peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berbasis kekayaan
sumber daya alam dan hajat hidup masyarakat seperti pertanian, kelautan, dan usaha
kecil-menengah.
Pernyataan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini merupakan wujud tanggung
jawab kebangsaan dan komitmen amar ma’ruf nahi munkar untuk kemaslahatan dan
kemajuan bangsa.

Naṣrun min Allāh wa fatḥun qarīb
Yogyakarta, 18 Rajab 1442 H/2 Maret 2021 M
Ketua Umum, Sekretaris Umum,
Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si. Prof. Dr. H. ABDUL MU’TI, M.Ed.
NBM 545549 NBM 750178

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here