Peta Politik dan Ekspektasi Keterwakilan Muhammadiyah Di Pemilu 2019

0
843

KLIKMU.CO – Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama dalam sejarah Indonesia. Terdapat lima surat suara yang berbeda, dan akan digunakan dalam waktu yang bersamaan. Lima surat suara tersebut terdiri dari surat suara untuk memilih presiden/wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. KPU menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Perbaikan per 16 September 2018, sebanyak 185.084.629 juta ditambah dengan 2.025.344 pemilih luar negeri berdasarkan rapat bersama yang digelar dengan Bawaslu.

Karena itu dalam kontestasi politik persyarikatan setidaknya harus memiliki peta politik. Peta ini yang akan membuat apa yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, apa yang dilakukan bisa lebih terukur dan impactnya bisa diprediksi. Dalam membaca peta politik 2019, kita bisa gunakan beberapa pendekatan, di antaranya adalah pendekatan isu, pendekatan basis dukungan, pendekatan bohir, pendekatan birokasi, dan pendekatan geo politik. Obyek pemetaannya adalah calon presiden dan calon DPR RI/DPD RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

Peta Politik membicarakan tentang kekuatan politik yang berkembang dalam suatu perhelatan elektoral atau pemilu. Dalam sejarah pemilu, sering sekali terjadi perubahan peta politik yang cukup mencengangkan. Peta politik nasional, sering kali berbeda dengan peta politik lokal. Peta politik menjadi penting difahami oleh pelaku politik untuk memenangkan pertarungan. Menurut para ahli, pemenang partarungan ditentukan oleh kedalamannya memahami peta politik.

Dalam kajian online yang bertajuk ‘Peta Politik dan Ekspektasi Keterwakilan Muhammadiyah di Pemilu 2019 oleh Kedai Jambu Institute bekerja sama Kajian Kebon Jambu (KKJ) Kabupaten Jombang, M.Khoirul Abduh, M.Si Ketua KKJ mengupas akan hal itu pada, Selasa malam (2/10).

Menurut Abduh, terlait dengan espektasi, diperlukan survei politik di semua daerah seluruh Indonesia. Survei itu bisa dilakukan oleh LHKP PP Muhammadiyah, bekerjasama dengan LHKP Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sumber daya finansial bisa diambil dari lembaga kampus PTM dengan program riset perubahan sosial dan politik. Namun isinya adalah riset survei politik. Dalam survei itu, nama-nama Caleg dari Muhammadiyah muncul dalam daftar nama yang hendak disurvei dalam daftar pertanyaan. Bila perlu, wawancara mendalam diperlukan untuk menggali keterpilihan calon legigslatif dari Muhammadiyah.

“Diperlukan koordiasi intensif antara caleg yang berlatar Muhammadiyah dengan LHKP untuk merancang strategi politik yang elegan dengan agenda memenangkan kandidat yang berlatar Muhammadiyah,” papar pria mantan Ketua PWPM Jawa Tumur yang menginginkan sensus warga Muhammadiyah harus segera dilakukan sebab disitulah akan mengetahui pasti akan kuantitas bahkan kualitas warga.

Pentingnya strategi politik itu, lanjut Abduh mengingat basis atau jamaah Muhammadiyah di akar rumput tidak banyak, atau bukan mayoritas. Dari pengakuan responden dalam riset-riset survei politik, responden yang menyatakan dirinya bagian dari Muhammadiyah sangat kecil sekali dibanding responden dari ormas NU.

Untuk itu, yang harus dipikirkan bagaimanag meraih suara dari luar ceruk basis Muhammadiyah.
Diperlukan pengetahuan kader dan elit Muhammadiyah tentang studi perilaku pemilih.

Perilaku pemilih, dideferensiasi menjadi kategori rasional, kategori psikologis, dan kategori sosiologis. Kemampuan melihat pemilih di kelompok mana, akan sangat menentukan langkah politik yang diambil oleh caleg. Jika di suatu daerah, atau dapil, mayoritas pemilih rasional, maka aspek imbalan berupa barang atau uang menjadi patut dipertimbangkan.

Sedangkan pada aspek psikologis lebih karena ia memiliki kedekatan dengan parpol atau kandidat tertentu. Sementara kategori sosiologis menitikberatkan aspek kelas sosial tertentu.

Sementara itu, menurut Ach. Zainul Arifin Ketua LHKP PDM Kota Surabaya, meski bukan sebagai organisasi politik, Muhammadiyah adalah organisasi terbesar di indonesia. Dengan demikian sangatlah diperhitungkan bilamana ada kader persyarikatan yg berkontestasi di politik.

“Walaupun bukan sebagai bentuk dukungan secara organisatoris, tentu warga muhammadiyah akan sangat paham dan mengerti bila ada kader persyarikatan ikut berkontestasi dalam politik tadi. Tentu warga persyarikatan akan melihat jejak rekam dari sang calon,” pungkas tim pemenangan Arif An SH Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur itu.(Abd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here