PHK Besar-besaran Guru Swasta, Jika Pemkot Surabaya Tidak Mematuhi Permendikbud

0
3218
Jumpa Press: K3 SMP Muhammadiyah melakukan jumpa pers di Pusat Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Surabaya.( Foto: Abdul)

KLIKMU.CO – Kesatuan Kerja Kepala SMP Muhammadiyah (K3S) se-Surabaya berkumpul di Pusat Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya, membahas problematika penurunan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dialami sekolah swasta se-Surabaya, Kamis (12/7).

Menurut Drs. Kaumin Ketua K3S Kota Surabaya, bahwa kuota berlebihan dengan sistem program mitra warga di sekolah negeri memberikan efek kurang menyenangkan kepada sekolah swasta di Surabaya.
Dia menghimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya supaya mematuhi Permendikbud 22/2016 mengenai jumlah  rombel (rombongan belajar).

“Yang terjadi sekarang ini kan jumlah per rombelnya ditambah. Awalnya maksimal 32 siswa menjadi 42 siswa,” katanya yang jelas mengkhawatirkan kualitas pendidikan. Padahal, Surabaya menginginkan sebagai barometer pendidikan nasional.

Dia menyayangkan, bahwa kebijakan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya yang terkesan sepihak. Bahkan, sama sekali tidak ada koordinasi atau pemberitahuan sebelumnya.

“Silakan saja sekolah negeri menerima siswa sebanyak-banyaknya, kendati demikian hendaknya pemerintah melalui Dinas Pendidikan mendiskusikan atau mengajak rembug sekolah swasta sebelum kebijakan dikeluarkan,” ungkapnya yang mana mencerdaskan kehidupan bangsa pihak swasta selama ini juga sangat berperan.

Karena itu, dia mendesak supaya pemerintah lebih bijaksana dalam hal tersebut. Sebab, kata Kaumin menyangkut nasib guru swasta.

“Akibat dari kebijakan pelaksanaan PPDB di SMP-Negeri, dimungkinkan akan ada PHK besar-besaran guru swasta, sebab rasio jumlah guru dan murid tidak terpenuhi,” ungkapnya dalam jumpa persnya.

Kaumin mengaku pihaknya bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta se-Surabaya sudah mengkomunikasikan dengan pemerintah melalui surat audiensi. Namun, sejauh ini tidak ditanggapi.

“Kami bersama MKKS sudah memasukkan surat tertanggal 4 Juli 2018 dengan No. Surat 001 tidak diindahkan,” tukas Kaumin.

Sementara itu, Diky Syadqomullah Humas K3S Kota Surabaya mengatakan, jika pemerintah tidak menerima itikad baik, maka akan mendudukkan seluruh guru di Pemkot Surabaya.

“Sekolah swasta di Surabaya berjumlah 250 sekolah, jika masing-masing sekolah menurunkan 5 guru saja, maka cukup meramaikan di pemkot,” pungkasnya. (Abdul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here