Pilkada Aceh 2022 atau 2024 Bergantung Keputusan Politik Pemerintah Pusat

0
347
Foto istimewa

KLIKMU.CO – Terkait dengan polemik Pilkada Aceh tahun 2022 jadi atau ditunda tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak pernah melarang serta belum membatalkan hasil keputusan KIP Aceh tentang penetapan jadwal, program, dan tahapan pilkada 2022.

Hal itu ditegaskan Ketua KIP Aceh Samsul Bahri dalam sesi webinar yang dilaksanakan Le’Meuriya Centre (LMC) bekerja sama dengan Forkamapa pada Sabtu (20/3/2021) yang berlangsung secara virtual. Acara itu mengusung tajuk Menakar Kesaktian UUPA terkait Tarik Ulur Pilkada Aceh Tahun 2022.

Hadir juga sebagai narasumber Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin SIP, Ketua Partai SIRA/mantan Wagub Aceh Muhammad Nazar SAg, Muammar SH MH CPrM dari LMC Reseach & Studies dan  Komisi Politik Hukum Formad, serta dimoderatori dosen Ilmu Politik Unimal Dr Muhammad Abubakar.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada publik di tengah-tengah polemik tarik-ulur Pilkada Aceh yang belum ada kepastian. Berdasar UUPA pilkada digelar tahun 2022. Tapi, kalau mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016, pilkada akan dilaksanakan secara serentak pada 2024.

Ketua KIP Aceh Samsul Bahri menegaskan bahwa KPU hanya meminta KIP Aceh untuk menunda sementara waktu tahapan pilkada. Selanjutnya, kata Samsul Bahri, KIP Aceh menetapkan Pilkada Aceh tahun 2022 merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Sesuai dengan kewenangan Aceh dalam melaksanakan pilkada.

“Yang sangat penting dilakukan saat ini adalah sikap gubernur Aceh dan DPRA dalam melobi dan mengadvokasi keputusan politik di tingkat pemerintah pusat,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRA Aceh Dahlan Jamaluddin juga berkomitmen untuk memperjuangkan Pilkada Aceh tetap digelar pada 2022. UUPA sebagai legal standing yang kuat, kata dia, menjadi bagian dari hasil resolusi penyelesaian konflik yang dimuat dalam kesepakatan MoU Helsingki.

Dahlan juga mengatakan bahwa kesiapan anggaran untuk pelaksanaan pilkada tidak menjadi masalah karena sudah dianggarkan pada tahun 2021 dan 2022 pada pos BTT (belanja tidak terduga). Selain itu, pihaknya telah bertemu dengan beberapa pihak untuk mendapatkan dukungan seperti DPR RI dan Kemendagri.

“Kami juga telah menyurati Presiden Jokowi untuk kepastian mendapatkan keputusan politik terkait pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022,” paparnya.

Terakhir, Dahlan mengajak semua stakeholder di Aceh untuk sama-sama memperjuangkan Pilkada Aceh tetap digelar tahun 2022.

Sementara itu, Muammar SH MH, peneliti Le’Meuriya Centre, mengungkapkan, dari berbagai kajian dan aspek hukum tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk menunda Pilkada Aceh tahun 2022. Harapan ke depan, tidak terjadi disharmonisasi antara UUPA dengan UU Pemilu Nasional. “Haruslah dilakukan upaya harmonisasi kedua UU tersebut secara menyeluruh,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Partai SIRA Muhammad Nazar menekankan seharusnya elite politik Aceh tidak hanya fokus terhadap tarik-ulur pilkada Aceh. Akan tetapi juga harus berfokus juga  pada kekosongan jabatan wakil gubernur Aceh. Sebab, hal tersebut menyangkut kepentingan Aceh yang juga yang harus diperjuangkan karena itu merupakan mandat dari UUPA.

“Sakti atau tidak sakti  UUPA tergantung dari mana melihat dan kepentingannya,” ujar Nazar yang juga mantan Wagub Aceh. (Eri/AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here