Polemik Impor Beras, Muhammadiyah: Rakyat Kecil yang Jadi Korban

0
108
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. (Foto istimewa)

KLIKMU.CO – Muhammadiyah turut buka suara menanggapi silang sengkarutnya wacana impor beras 1 juta ton pemerintah. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menyayangkan kejadian itu. Sebab, yang dirugikan adalah rakyat kecil.

“Saya melihat masalah ini adalah cermin dari buruknya koordinasi di antara para pejabat negara di negeri ini. Informasi yang mereka miliki tidak sama serta kepentingan dan sudut pandang yang mereka pakai dan pergunakan juga berbeda-beda,” kata Anwar Abbas, Ahad (21/3/2021).

“Sehingga yang menjadi korban dalam hal ini adalah rakyat,” teragnya dikutip dari Muhammadiyah.or.id.

Wacana pemerintah soal impor beras memang mengalami simpang siur informasi. Masing-masing punya pendapat yang berbeda. Yakni antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Direktur Utama Bulog Budi Waseso.

“Sengkarut komunikasi itu justru berbalik dari amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dalam melindungi dan menyejahterahkan rakyat,” tegas Anwar Abbas.

Menurut dia, kalau alasannya beras rakyat tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, yang disalahkan harusnya juga pemerintah.

Anwar Abbas pun berharap kebijakan pemerintah senantiasa pro terhadap rakyat kecil. Seperti ucapan Presiden Joko Widodo yang meminta mengutamakan produk dalam negeri ketimbang produk asing.

“Tujuannya jelas, agar kita bisa memperbaiki nasib rakyat kita dan menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi mereka. “Kalau alasannya kualitas produk beras kita tidak memenuhi standar, lalu siapa yang akan membeli beras rakyat?” tanya Anwar retoris

Pengusaha beras juga melihat tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan impor. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menjelaskan, selama ini pemerintah menimbang tiga aspek untuk impor beras: produksi, cadangan, dan harga beras.

“Soal produksi, Badan Pusat Statistik (BPS) meramalkan tahun ini terjadi peningkatan produksi. Bahkan, produksi sampai April mencapai 14 juta ton. Sementara kebutuhannya sekitar 10-11 juta ton. Artinya, terdapat kelebihan atau surplus 4 juta ton,” jelas Sutarto.

Aspek kedua adalah stok atau cadangan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah melakukan perhitungan bahwa ada stok di lapangan sekitar 6,3 juta ton dan ditambah stok Bulog sehingga total ada lebih dari 7 juta ton.

“Kalau melihat angka stok, kemudian dibandingkan, apalagi mau panen raya, tadi itung-itungannya aman,” ujarnya.

Terakhir, aspek harga. Sutarto mengatakan, harga beras saat ini cenderung turun. Bahkan, pada kasus-kasus tertentu harganya di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

“Tiga hal ini pertimbangan perlu atau tidaknya impor tampaknya hari-hari ini belum tepat waktunya,” tegasnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here