POLITIK GRASAH-GRUSUH

0
595

KLIKMU.CO – Menyimak praktik politik saat ini, rasanya mudah sekali untuk mengatakan bahwa para elite kita tengah dijejali oleh kegetiran. Ini bisa dilihat dari beberapa instrumen, seperti sikap Presiden Joko Widodo yang mudah mengeluh hanya karena kritik, kepala daerah dan perangkatnya yang dengan tak berdosa melakukan korupsi, hingga melonjaknya harga kebutuhan emak-emak (dalam hal ini, pangan), dan melonjaknya utang negara. Perilaku politisi yang demikian secara perlahan akan mendorong praktik demokrasi keluar dari jalur. Demokrasi bukan lagi menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti tujuan hakikinya, tetapi mengabaikan kehendak rakyat dan melayani kehendak pengusaha.

Memang di media massa (mainstream) yang dominan menonjolkan pencitraan Presiden Jokowi, menggambarkan Presiden Jokowi bersikap baik kepada rakyatnya dengan misalnya mengunjungi UMKM dan beberapa kebijakan yang bisa dinilai pro rakyat. Namun, di saat bersamaan Presiden juga seolah melakukan pembiaran terhadap kebijakan para pembantunya yang kerap melukai hati rakyatnya. Contohnya kebijakan Menteri Perdagangan yang terus mengizinkan impor produk bahan pangan, padahal di dalam negeri sedang panen raya. Parahnya lagi, alasan impor karena adanya data yang berbeda terkait persediaan dan hasil panen yang ada. Memang, menurut Faisal Basri, angka ekspor meningkat di tahun 2018 sebesar 165.8 milliar US Dolar.

Namun yang menyedihkan, adanya impor besar-besaran dari pemerintah totalnya sebesar 173.3 milliar US Dollar. Fakta ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak berpikir dengan akal sehat. Yang dipikirkan adalah profit gila-gilaan, meminjam istilah Faisal Basri.

Akal Sehat

Benar dan cerdas kritik Prabowo Subianto bahwa kondisi Indonesia saat ini jika tidak ditangani dengan benar bahwa Indonesia akan Punah. Tidak ada generasi penerus bangsa yang berakal sehat, tidak becus mengurusi negara dengan utang, dan sebagainya. Tetapi, benar juga bantahan pendukung petahana bahwa praktis yang terjadi bukan sekadar tidak becus mengurusi negara, sekecil apa pun pemerintah pasti ada prestasi.

Bantahan itu cukup. Idealnya, pemerintah saat ini fokus sajalah ke infrastruktur yang katanya akan mensejahterakan rakyat. Nyatanya, meminjam kata dari Faisal Basri, jalan tol dibangun untuk mempermudah jalan masuk impor yang besar-besaran, ini namanya profit gila-gilaan. Di manakah akal sehat pemerintah saat ini? Impor besar-besaran hanya untuk kepentingan politik dan kepentingan golongan pengusaha atau konglomerat.

Apalagi baru-baru ini pemerintah kembali berkurang akal sehatnya. Para pengkritik pemerintah dijerat jeruji besi, dihantam dengan kasus SARA dan lainnya. Para pembantu Presiden seakan-akan kegetiran menghadapi manuver oposisi. Hal ini didasari oleh pergeseran akal sehat pemerintah, ditandai oleh dua pergeseran. Pertama, terjadi kehancuran ideologi dan digantikan oleh kapital. Dalam kontestasi politik dari pemilihan ketua partai sampai pemilihan presiden, kapital menjadi faktor utama. Setiap kepala ada harganya. Ideologi yang dicanangkan pada saat pemilihan presiden 2014 gagal. Bahkan, revolusi mental yang diagung-agungkan pun gagal. Kalau yang ini saja gagal, kerja yang lain juga gagal. Makanya ada satire “Indonesia akan punah” ya kalau begini terus sikap Presidennya (klamar-klemer) betul adanya satire tersebut. Kedua, perbaikan utang rezim ini katanya lazim kalau dilihat dari besarnya GDP dan inflasi yang rendah. Hal ini dikritik keras oleh Rizal Ramli, hutang dilihat bukan dari itu saja. Bahkan, dilihat dari seberapa mampunya negara membayar hutang. Aneh sekali memang menteri yang kita miliki sudah diakui internasional sebagai menteri terbaik dunia, namun stabilitas ekonomi belum “meroket” di era pemerintahan Presiden Jokowi. Bagaimanapun kebenarannya, jika dilihat dari kasat mata memang benar adanya. Ia bekerja untuk Tuan Yang Maha Agung (IMF, Bank Dunia, dll) demi melancarkan elektabilitas diri sendiri dan haus akan prestasi.

Langkah untuk memperbaharui Indonesia penting untuk dilakukan masing-masing pihak. Urusan kritik sementara ini biarlah menjadi urusan para pemanggul akal sehat. Ini terkait dengan kontestasi politik yang akan memanas tahun ini. Jika hal itu tidak disikapi secara arif oleh para elit pendukung pemerintah itu sendiri, kemiskinan, pengangguran, naiknya harga kebutuhan emak-emak, dan naiknya utang negara menjadi gelombang ketidakstabilan masyarakat untuk berbangsa dan bernegara. Jangan pernah mengurung (penjara) seseorang karena ia mengkritik kesalahan pemerintah, berhenti untuk menjadi pemerintah yang kasar dan tidak mau menerima kritikan masyarakat.

Sekadar Embel-Embel

Rakyat sadar, mereka yang tertipu akan gerakan citra pemerintah untuk menaikkan elektabilitas figur, dibelakangnya seperti membuat shaf (barisan dalam shalat) para pengusaha konglomerat yang ingin mengambil kekayaan sumber daya alam negara sebesar-besarnya untuk kepentingan satu golongan, jelas ini melanggar undang-undang yang berbunyi di Pasal 33 “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” bukan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran pengusaha konglomerat.

Rakyat sadar, program bagi-bagi sertifikat tanah yang katanya untuk memajukan agraria dan meloloskan 9juta hektar tanah, nyatanya hanya simbolis saja dan terbukti baru-baru ini masyarakat sudah semakin sadar akan gerakan embel-embel (terjadi di daerah Ciputat, Tangerang Selatan) Presiden bagi-bagi sertifikat namun tidak ada warga yang hadir, bahkan rakyat seakan sadar akan pentingnya kehidupan berpolitik dengan gamblang mengatakan “Ganti Presiden”. Reformasi agraria bukan soal bagi-bagi tanah, sedikitnya reformasi agraria itu berlaku adil dan memakmurkan rakyat petani.

Jika situasi ekonomi, politik, dan sosial disorientasi seperti sekarang dipelihara terus, khawatir fiksi “Indonesia akan punah” benar terjadi. Bukannya menakuti, hanya satire nyeleneh kok dari penulis, jangan diseriusin. Hipotesis penulis lebih dramatis dalam hal ini, yaitu kita akan saling merintih akibat kemiskinan meluas dan mencekik, semua serba mahal, mulai dari bahan pangan hingga air bersih. Awalnya penulis berharap saat pemilihan 2014 lalu, yang diangung-agungkan adalah sosialisme. Namun, nyatanya sosialisme itu benar-benar tidak digalakkan. Seakan Presiden terkurung oleh menteri-menteri berstatus pengusaha yang mendorongnya untuk melakukan manuver kapital beberapa tahun belakangan ini. Tetapi semangat revolusi tetap harus dicanangkan oleh pemerintah maupun oposisi agar ada stabilitas politik demokrasi di negara tercinta.

Padahal para bapak bangsa sudah mengajarkan pentingnya spirit masa depan yaitu kemerdekaan sebagai jembatan emas menuju masyarakat adil makmur tempat seluruh anak bangsa seharusnya hidup bahagia. Bahagia rakyatnya, maju negaranya, dan hidup tentram lahir batin. Ia ibarat bintang, tidak mungkin kita menggapainya. Namun, dia menjadi petunjuk bagi kita kemana perahu harus menuju. Jadi, anda pilih siapa? Saya pilih menebar harapan! Karena dari harapan akan lahir sebuah gerakan berkemauan untuk membahagiakan rakyatnya dan memenangkan negaranya.

Oleh: Joli Apriansyah
Peneliti pada Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here