Politik Kebijakan Agraria Semakin Memberatkan Petani, DPP IMM: Monopoli Kekayaan Agraria Harus Dihentikan

0
296

KLIKMU.CO – 24 September ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional. Meski tidak lagi seksi menjadi petani, namun salah satu roda penggerak ekonomi nasional dihasilkan dari sektor pertanian.

Menurut Ryan Betra Delza Ketua DPP IMM Bidang Agraria dan Maritim, bahwa teori pertumbuhan ekonomi klasik dan studi Bank Dunia menunjukan sukses perkembangan sektor industri disuatu negara selalu diiringi dengan perbaikan produktifitas dan pertumbuhan berkelanjutan disektor pertanian.

Kata Ryan, selain menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduk serta menyerap tenaga kerja, sektor pertanian juga merupakan pemasok bahan baku bagi sektor industri dan menjadi sumber penghasil devisa.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), imbuh Ryan pada triwulan II 2017, sektor pertanian terus memberi kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia.

“Besaran produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp 3.366,8 triliun. Artinya, jika dilihat dari sisi produksi, pertanian merupakan sektor kedua paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, setelah industri pengolahan. Posisi sektor pertanian masih di atas sektor lainnya, seperti perdagangan maupun konstruksi,” ujarnya dalam konferensi pers di Menteng Jakarta Pusat, Senin (24/9).

Kendati demikian, lanjut Ryan tentu banyak persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh pemerintah, salah satunya masih seringnya importer bahan pangan yang dilakukan pemerintah, seperti beras, garam dll. kemudian juga masalah reforma agraria yang masih belum tuntas terselesaikan.

Kata Ryan, monopoli kekayaan agraria terjadi di hampir semua sektor kehidupan rakyat. Dari seluruh wilayah daratan di Indonesia, 71 % dikuasai korporasi kehutanan, 16 % oleh korporasi perkebunan skala besar, 7 % dikuasai oleh para konglomerat. Sementara rakyat kecil, hanya menguasai sisanya saja.

Dalam konteks itu, aku Ryan politik kebijakan agraria nasional semakin tidak bersahabat dengan petani, sebab tanah dan kekayaan agraria lainnya telah dirubah fungsinya menjadi objek investasi dan bisnis oleh pemerintah yang berkuasa. Tercatat, rata-rata pemilikan tanah petani di pedesaan kurang dari 0,5 dan tidak bertanah. PerMaret 2017, sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di pedesaan dan ditandai dengan terus naiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.

“Keadaan ini telah berkontribusi besar dalam meningkatkan angka pengangguran danupah buruh murah di perkotaan akibat arus urbanisasi yang terus membesar,” paparnya.

Oleh karena itu dalam menanggapi persoalaan tersebut hendaknya, semua lini harus sadar dan berkontribusi memberikan pengawalan terhadap kinerja pemerintah guna merevisi serta mengoptimalkan dengan sebaik-baiknya potensi agraria dan pertanian agar bisa digunakan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

“Dengan momentum hari tani nasional ini marilah sama-sama kita memulihkan kembali semangat untuk menegakan kedaulatan akan hasil pertanian, dan reforma agrarian, dengan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada petani sebagai basis tunggal bahan pokok, serta menjadi tuan rumah atas lahan yang mereka miliki,” ujarnya dengan meminta menghentikan eksploitasi lahan yang hanya menguntungkan elit oligarki.(Dul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here