Politik (Tanpa) Nilai [Bagian 2 Selesai]

0
72
Gambar ini dilansir dari www.qerja.com

KLIKMU.CO – Dalam kasus yang saya sangat pahami terkait penghancuran secara sistematis dan terencana terhadap karir politik Anas Urbaningrum. Saya tentu paham betul dengan kasus Anas. Penghancuran atas karir politik Anas dimulai sejak menjelang Kongres Bandung 2010.

Sebagaimana tertuang dalam buku yang saya tulis: “Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas,” terang bahwa SBY memang tidak merestui Anas maju sebagai calon Ketua Umum pada Kongres Bandung. Namun citra yang dibangun, seolah SBY merestui semua calon ketua umum: Anas Urbaningrum, Marzuki Alie dan Andi Alfian Mallarangeng.

Dengan rekayasa sedemikian rupa, tentu dengan memanfaatkan kuasa yang ada di tagannya, SBY akhirnya berhasil “mengandangkan” Anas dari hiruk pikuk politik dengan memenjarakannya sebagai koruptor. Kejam banget bukan? Inilah contoh dari politik comberan tanpa nilai.

Sebelum kasus Anas, SBY juga telah tega “membiarkan” besannya Aulia Pohan masuk penjara 2009. Mungkin SBY terilhami oleh hadits, “demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku akan memotong tangannya.”

Sayangnya, hadis tersebut justru hanya sebatas pencitraan. SBY hanya mencoba membangun citra bahwa dirinya mempunyai komitmen untuk menegakkan hukum. Buktinya, besannya pun bisa masuk penjara. Kalau memang komitmen menegakakan hukum, kenapa sikapnya terhadap Aulia Pohan ini tidak diberlakukan juga kepada misalnya putranya Edhy Baskoro Yudhoyono (Mas Ibas) yang namanya terlalu kerap disebut dalam beberapa persidangan Tipikor?

Saat Pilpres 2014, terlihat SBY yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden mencoba memposisikan diri sebagai King Maker, namun peran ini gagal dimainkan dengan baik. Karena gagal, SBY akhirnya memilih untuk bersikap “netral”.

SBY mengambil posisi untuk tidak mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla maupun Prabowo-Hatta Radjasa. Sikap SBY ini sebenarnya semakin menegaskan bahwa yang ada dalam pikirannya itu hanya yang terkait dengan kepentingan diri dan keluarganya.

Padahal tengok saja, pada Pilpres 2014 itu, besannya Hatta Radjasa menjadi kontestan cawapres dari Prabowo. Dengan segala kelebihan dan kelemahan yang dimiliki Hatta Radjasa, sepatutnya SBY mendukung pasangan Prabowo – Hatta Radjasa. Namun hal ini tidak (bisa) dilakukan oleh SBY.

Belakangan, dari informasi terbatas yang saya terima, tidak didukungnya pasangan Prabowo – Hatta Radjasa karena SBY memang merasa lebih nyaman dengan pasangan Jokowi – Jusuf Kalla. Bahkan dari informasi terbatas yang saya terima tersebut, SBY sebenarnya yang menjadi “penentu” kemenangan Jokowi – Jusuf Kalla.

Kemudian sikap SBY pada saat Pilkada Jakarta 2017. SBY mempunyai calon bernama Agus Harimurti Yudhoyono (Sang Putra Mahkota). Wajar kalau SBY mendukungnya. SBY tentu saja juga menikmati pertarungan “politik identitas” yang berbau SARA selama berlangsungnya Pilkada, sesuatu yang sah saja dalam politik.

Tak ada yang salah dari politik identitas. SBY ikut memainkan sentimen-sentimen keagamaan umat Islam yang anti Ahok. Beberapa kali SBY membuat pernyataan yang menyudutkan Ahok.

Ketika Sang Putra Mahkota dinyatakan kalah di putaran pertama, sekali lagi, info terbatas yang saya terima, SBY sebenarnya lebih mendukung pasangan Ahok – Djarot. Konon SBY tidak yakin kalau Anies – Sandi akan berhasil mengalahkan Ahok – Djarot yang modal pendanaannya nyaris tak terhingga. Pilihan dukungan SBY kepada Ahok – Djarot rasanya sulit menyebut sebagai pilihan penuh nilai.

Dengan rentetan sikap SBY yang demikian, menjelang akhir-akhir masa penetapan pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2019, saya dibikin kaget (tentu dengan pendekatan politik nilai) ketika SBY mendekat ke Prabowo. Apa SBY tidak ingat hampir lima tahun lalu ketika dirinya lebih memilih bersikap netral meski di akhirnya justru menjadi “penentu” kemenangan Jokowi – Jusuf Kalla daripada mendukung Prabowo yang berpasangan dengan besannya Hatta Radjasa?

Kalau konsisten dengan sikapnya, mestinya SBY memilih lagi sikap netral pada Pilpres 2019. Capresnya hampir pasti tidak berubah, yaitu Jokowi dan Prabowo (masih memungkinkan Prabowo mendorong Gatot Nurmantyo). Dan kalaulah tidak suka dengan besannya, sekarang Hatta Radjasa tidak mencalonkan lagi.

Saya menggunakan sebutan “mendekat”, karena sejatinya SBY yang lebih membutuhkan Prabowo ketimbang Prabowo membutuhkan SBY. Untuk mendekat ke kubu Jokowi (Megawati) hampir mustahil akan terwujud. Penyebabnya lebih karena belum membaiknya komunkasi SBY dengan Megawati. Sementara mengambil posisi netral jelas secara politik (kekuasaan) tidak menguntungkan SBY.

Maka pilihannya, meski harus menabrak nilai-nilai politik yang selama ini sudah dinafikan SBY– adalah mendekat ke kubu Prabowo.

Politik tanpa nilai bukan hanya dilakukan para “tetua” bangsa ini, di kalangan politisi muda pun tak jauh berbeda. Kalangan politisi muda saat ini lebih sibuk menawarkan (menjual) dirinya untuk sebatas menjadi wakil presiden.

Wajah sebagai negarawan yang semestinya sibuk dan prihatin memikirkan nasib bangsa dan negaranya, sama sekali tak terlihat pada diri wajah-wajah politisi muda yang menonjol saat ini, tak terlihat ada politik nilai yang ditawarkan, kecuali hanya sebatas perebutan kekuasaan dan kepentingan itu. Sekian.

Oleh Ma’mun Murod Al-Barbasy (Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here