Politikus NTT Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

0
68
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena. (Ruini/Man)

KLIKMU.CO – Pemerintah didesak untuk menetapkan status bencana nasional terhadap banjir bandang dan longsor di sebagian besar daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu lalu (4/4/2021). Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena. Ia beralasan bencana di NTT telah menimbulkan kerusakan dengan skala luas.

“Penting untuk segera ditetapkan menjadi bencana nasional agar pemerintah pusat turun tangan penuh mengendalikan bencana di NTT bersama Pemprov NTT dan pemda se-kabupaten atau kota di NTT,” kata Melki, Senin (5/4/2021).

Melki telah merasakan dan mendengarkan laporan dari beberapa kabupaten dan kota di NTT terkait dampak hebat bencana yang terjadi. Mulai korban jiwa, kerusakan fasilitas-fasilitas publik, kerusakan rumah penduduk, hingga aktivitas masyarakat di beberapa daerah yang lumpuh total. Termasuk listrik yang padam di sejumlah daerah.

Karena itu, menurut Melki, bencana NTT tidak bisa hanya ditangani oleh skala kabupaten atau kota dan provinsi. “Penetapan bencana di NTT sebagai bencana nasional akan membuat kerja pemerintah pusat dan daerah lebih optimal, khususnya terkait pemulihan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat di NTT,” ujarnya.

“Dengan status bencana nasional, kami juga berharap pemerintah pusat bisa membantu untuk memastikan tidak ada penularan Covid-19 atau penyakit lainnya seperti malaria dan demam berdarah pascabencana,” imbuh anggota DPR asal NTT tersebut.

Darurat Bencana

Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Yohan juga meminta pemerintah pusat segera menetapkan status darurat bencana di NTT.

“Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian yang serius terhadap semua musibah yang terjadi. Khusus untuk NTT, kami berharap Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat bencana karena cuaca ekstrem masih berlangsung di wilayah NTT,” kata anggota dewan asal dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Yohan juga menyampaikan rasa dukanya yang mendalam atas bencana alam banjir bandang dan longsor di Flores Timur, Alor, dan Lembata. Apalagi, bencana terjadi saat warga NTT sedang merayakan Paskah.

“Insya Allah saya akan membuka posko peduli di beberapa titik untuk memberikan dukungan kepada keluarga besar kami di sana,” tutur anggota Komisi XI DPR tersebut.

Belum Perlu Status Bencana Nasional

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan bahwa pemerintah belum perlu menetapkan status banjir bandang di NTT sebagai bencana nasional. Status bencana nasional, kata dia, baru ditetapkan saat kegiatan pemerintahan daerah lumpuh total.

“Sejauh ini kegiatan pemerintahan masih berjalan,” kata Doni dikutip dari Tempo.co, Senin (5/4/2021).

Doni menambahkan, saat ini pemerintah daerah masih bisa menangani bencana banjir bandang. Tidak ada satu pun pemerintah daerah yang lumpuh. Pengungsi juga masih dalam batas kemampuan daerah untuk melakukan penanggulangan bencana. “Kami rasa tidak perlu usulan bencana nasional,” tuturnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here