Potret Ideal Hubungan Muhammadiyah dan Negara

0
768

Oleh: Pradana Boy ZTF
(Asisten Staf Khusus Presiden Urusan Keagamaan Internasional)

KLIKMU.CO – Dalam sebuah seminar terbatas, di luar sesi, seorang peserta berdiskusi dengan saya. Ada yang menarik dari diskusi kami berdua. Dia mengeluhkan kepada saya tentang tidak adanya wakil Muhammadiyah di Kabinet Indonesia Bersatu II. Atau tepatnya lagi, dia mengeluhkan tentang lepasnya pos menteri pendidikan nasional dari Muhammadiyah.

Menurut konvensi politik yang selama ini berlaku, menteri pendidikan nasional selalu menjadi jatah Muhammadiyah; karena asumsi atau pertimbangan bahwa Muhammadiyah sangat berpengalaman dalam mengelola pendidikan. Sementara Departemen Agama, selalu menjadi jatah Nahdlatul Ulama’. Entah benar atau tidak, tetapi keyakinan itu dipegang sangat kuat oleh sejumlah kalangan, baik di Muhammadiyah maupun NU.

Peserta seminar itu lalu menanyakan pandangan saya tentang masalah ini, khususnya tentang ketidakterwakilan Muhammadiyah dalam KIB II. Atas pertanyaan ini, saya kemudian menyatakan bahwa tidak perlu merisaukan masalah ini, karena memang sudah seharusnya begitu. Bahwa sebagai salah satu pilar civil society di Indonesia, Muhammadiyah sudah seharusnya tidak terlibat dalam proses-proses kekuasaan seperti ini. Apa yang disebut dengan civil society atau masyarakat sipil dalam kajian ilmu politik memang masih sering diperdebatkan. Tetapi satu hal yang cukup pasti adalah bahwa civil society memutlakkan adanya sebuah ruang kosong di luar negara, pasar dan keluarga. Jika demikian, maka menjaga jarak dengan negara merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh gerakan-gerakan civil society.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa pandangan seperti ini memang mendominasi cara pandang sebagian besar warga Muhammadiyah. Ada semacam ketakutan bahwa jika Muhammadiyah tidak memiliki “bagian” dalam negara dan pemerintahan, maka kepentingan-kepentingan Muhammadiyah tidak akan terakomodasi. Maka terhadap pandangan yang semacam ini, kita harus segera melakukan penyadaran kepada kalangan-kalangan di Muhammadiyah, bahwa ketika Muhammadiyah tidak memiliki peran dalam proses-proses politik penyelenggaraan negara, sesungguhnya itulah jalan yang semestinya diambil oleh Muhammadiyah.

Adalah benar bahwa sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam turut memajukan bangsa ini. Tetapi tidak berarti bahwa itu semua harus dilakukan dalam kerangka kekuasaan.

Jika melihat sejarah panjang kekuasaan bangsa ini, sesungguhnya kaum modernis seperti Muhammadiyah selalu berada di dalam lingkaran kekuasaan. Lihatlah ketika pada masa Orde Lama, Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi, dan hampir dipastikan bahwa Masyumi menjadi kendaraan politik resmi Muhammadiyah, meskipun itu tidak termaktub dalam keputusan-keputusan resminya. Demikian pula, ketika Orde Baru menggantikan Orde Lama. Meskipun pada awal-awal masa kekuasaan Orde Baru, Islam cenderung dimarginalisasikan dalam konteks kekuasaan, tetapi pada masa-masa berikutnya, ketika Orde Baru mulai mengalami kedekatan dengan Islam, kelompok Islam modernis memiliki peran cukup besar dalam lingkaran kekuasaan negara.
Pada masa Orde Baru, sebuah doktrin politik yang secara kuat dipegang oleh Muhammadiyah adalah “Muhammadiyah tidak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana.” Doktrin ini telah menjadikan bebas leluasa mengartikulasikan sikap politiknya, atau lebih tepatnya Muhammadiyah bisa memainkan sejumlah peran –melalui anggotanya—di berbagai partai politik. Pada saat Orde Baru berkuasa, tentu saja tiga partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Konsekwensinya adalah, kader-kader Muhammadiyah yang menyebar di berbagai partai ini, utamanya Golkar, menjadi pintu gerbang bagi proses masuknya Muhammadiyah ke dalam pusaran kekuasaan. Terlebih ketika Soeharto merestui pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), di bawah kendali B.J. Habibie, maka proses akomodasi negara terhadap kalangan Islam modernis menjadi lebih nyata lagi. Pada kerangka inilah kita bisa memahami penolakan Gus Dur terhadap ICMI. Meskipun penolakan itu tidak semata-mata karena persoalan persaingan kaum modernis dan tradisionalis; tetapi itu bisa menjadi indikasi bagaimana peran yang dimainkan oleh kalangan modernis pada tingkatan negara.

Sebaliknya, kelompok tradisionalis atau khususnya NU, cenderung dimarginalisasi oleh penguasa. Sepanjang sejarah Orde Baru, marginalisasi NU juga nampak dari fakta bagaimana NU pernah mengalami intervensi oleh negara dalam Muktamarnya ke-29 di Cipasung terdapat upaya-upaya untuk menyingkirkan Gus Dur yang waktu itu sangat kritis terhadap pemerintahan. Karena itu, bisa dimaklumi ketika saat ini NU merasa berada di dalam kekuasaan, berbalikan dengan Muhammadiyah. Dalam sebuah kesempatan berdialog dengan wartawan seusai berceramah di Universitas Islam Malang (Unisma), Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengungkapkan bahwa saat ini banyak sekali kader NU yang masuk ke dalam lingkaran kekuasaan dan itu patut disyukuri. Pada saat yang bersamaan, Mahfud juga mengingatkan agar hal ini dijadikan kesempatan untuk tetap berlaku Islami dalam mengemban amanah kekuasaan.

Dalam konteks semacam inilah, maka sebenarnya ada beberapa argumentasi yang perlu dikemukan di sini berkaitan dengan posisi Muhammadiyah dalam konteks kekuasaan negara belakangan ini.
Pertama, pemaparan situasi singkat di atas menyatakan bagaimana Muhammadiyah hampir selalu berada di lingkaran kekuasaan. Pada satu konteks, kenyataan ini memang memberikan keuntungan bagi Muhammadiyah. Tetapi pada sisi yang lain, hal ini akan menjadikan Muhammadiyah kurang kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara. Sikap tidak kritis itu bisa lahir, misalnya, dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mengamankan setiap agenda negara yang diwakili oleh pejabat-pejabat dari Muhammadiyah. Telah terlampau sering kita mendengar bagaimana pimpinan-pimpinan Muhammadiyah menyerukan warga Muhammadiyah untuk mendukung sebuah kebijakan, karena menteri yang menelurkan kebijakan itu adalah dari Muhammadiyah.

Ini tentu saja menjadikan Muhammadiyah tidak cukup kritis terhadap negara. Memang ada argumentasi yang selama ini dikembangkan bahwa dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh kader-kader Muhammadiyah layak didukung karena mengedepankan kepentingan publik dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengeruk keuntungan primordial bagi Muhammadiyah. Betapapun pendapat semacam ini bisa dibenarkan, tetapi menampilkan alasan-alasan seperti ini untuk memberikan dukungan tanpa reserve kepada kebijakan-kebijakan itu adalah sebuah tindakan yang apologetik sekaligus tidak kritis.
Kedua, posisi yang terlalu dekat dengan negara akan menjadikan Muhammadiyah terlihat seperti tidak independen dalam mengelola sejumlah amal usahanya.

Padahal, kemampuan independensi Muhammadiyah lebih dari sekadar memadai dalam menjalankan sejumlah lembaga yang ia miliki. Ketika Prof. Malik Fadjar menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional, misalnya, terdapat keluhan-keluhan dari sejumlah pengelolan perguruan tinggi Muhammadiyah. Keluhan itu tidak berkaitan dengan “keuntungan primordial” yang diterima Muhammadiyah, tetapi lebih kepada adanya prasangka yang dikembangkan oleh orang luar terhadap Muhammadiyah. Prasangka itu adalah, misalnya, bahwa Muhammadiyah bisa memiliki kampus-kampus besar dan maju karena menteri-menteri pendidikan berasa dari Muhammadiyah. Tentu saja kenyataan ini menjadikan sejumlah pimpinan PTM merasa prihatin, karena kerja keras Muhammadiyah dalam mengelola pendidikan atau sejumlah lembaga sosial sama sekali tidak dilihat dan dianggap sebagai “belas kasihan” negara.

Jika situasi ini berlanjut, maka kerja-kerja indenpenden Muhammadiyah akan cenderung tertutupi oleh kesan-kesan seperti itu. Padahal apa yang sesungguhnya terjadi justru sebaliknya. Bahwa Muhammadiyah sesungguhnya memainkan peran penting dalam membantu negara menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang tidak seluruhnya bisa dikerjakan oleh negara. Pendidikan adalah salah satu contoh yang terlampau gamblang bagaimana Muhammadiyah justru memainkan peran penting dalam mmperkuat negara.

Kedua, dengan berada di luar kekuasaan, kita seharusnya menyadari bahwa Muhammadiyah bukanlah partai politik. Bagi saya, adalah sebuah paradoks ketika Muhammadiyah selalu berusaha menjaga gerakan apolitis, tetapi pada saat yang sama justru melakukan hal-hal yang sebenarnya merupakan hakikat kerja partai politik. Kesadaran bahwa Muhammadiyah bukan partai politik seharusnya dikembangkan kembali mengingat telah terlampau banyak warga Muhammadiyah yang terbius dengan logika-logika politik dan semua itu dilakukan atas nama Muhammadiyah. Tentu saja ini tidak menyehatkan bagi Muhammadiyah. Karena logika politik yang merasuk ke dalam kerangka fikir Muhammadiyah tidak hanya berpotensi melemahkan sensitivitas sosial Muhammadiyah, tetapi juga memiliki andil dalam mengoyak kesatuan Muhammadiyah sebagai sebuah satu organisasi yang kohesif.

Di samping itu, kenyataan-kenyataan seperti ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi para pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkat untuk tidak tergoda dalam membawa-bawa Muhammadiyah ke ranah politik. Di berbagai tempat kita menyaksikan kenyataan itu secara massif. Jika itu berlangsung terus menerus, maka sebenarnya kita tengah mendegradasi posisi Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi keagamaan. Artinya, jika dibawa ke dalam konteks pola hubungan antara penguasa dengan pemimpin agama, maka khazanah Islam memiliki pola bahwa pemimpin agama tidak seharusnya datang kepada penguasa untuk meminta-minta kekuasaan. Sebaliknya, posisi pemimpin agama adalah sebagai penasehat bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaan mereka. Karena itu, jika kesadaran semacam ini harus kembali digaungkan agar Muhammadiyah bisa memainkan peran penyeimbang bagi kekuasaan negara.

Dalam konteks inilah, maka menjadi penting untuk kembali mengangkat doktrin high politics atau politik adiluhung Muhammadiyah yang dulu pernah sangat populer dikembangkan oleh M. Amien Rais. Terbukti, pada masanya, doktrin ini mampu menjadi penyeimbang bagi proses-proses penyelenggaraan kekuasaan negara. Gegap gempita reformasi telah memalingkan warga Muhammadiyah dari doktrin politik ideal ini. Bahkan perkembangan politik yang semakin jauh telah menyeret-nyeret Muhammadiyah ke dalam konteks kekuasaan negara secara langsung; dan secara fisik kenyataan itu telah sedikit banyak menyalahi doktrin politik ideal itu.

Sampai hari inipun, kesadaran Muhammadiyah akan pentingnya doktrin politik adiluhung yang selama cukup lama didefinisikan sebagai bermain politik pada wilayah etik dan bukan pada wilayah praksis, seperti merebut kekuasaan, berebut tempat di parlemen, lembaga eksekutif dan seterusnya, cukup lemah. Karena itu, kita mesti melihat tidak terakomodasinya Muhammadiyah dalam kekuasaan negara saat ini sebagai langkah yang cukup tepat bagi Muhammadiyah untuk kembali memposisikan diri sebagai pemegang politik etis yang akan memberikan nasihat al-mulk kepada penguasa, ketimbang tunduk di bawah perintah para penguasa, sehingga tak mampu lagi memainkan peran kontrol etis itu. Sekarang adalah saat yang sangat tepat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here