Presidium KAMI Din Syamsuddin Kecam Keras Penangkapan Aktivisnya

0
139
Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo, presidium KAMI. (foto Tagar.id)

KLIKMU.CO – Penangkapan tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) atas nama Dr Anton Permana, Dr Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan beberapa orang dari Jejaring KAMI Medan, membuat para inisiator KAMI bersikap.

Mereka menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

“Penangkapan mereka, khususnya Dr Syahganda Nainggolan, jika dilihat dari dimensi waktu dasar laporan polisi dan keluarnya sprindik pada hari yang sama jelas aneh atau tidak lazim dan menyalahi prosedur,” kata Din Syamsuddin, salah satu inisiator KAMI, Rabu (14/10/2020).

Terlebih jika dikaitkan dengan KUHAP pasal 17 tentang perlu adanya minimal dua barang bukti, dan UU ITE pasal 45 terkait frasa “dapat menimbulkan”, penangkapan para tokoh KAMI patut diyakini mengandung tujuan politis.

Atas pengumuman pers Mabes Polri oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono tentang penangkapan tersebut, Din Syamsuddin menilai hal itu mengandung nuansa pembentukan opini (framing), melakukan generalisasi dengan penisbatan kelembagaan yang bersifat tendensius, dan bersifat prematur yaitu mengungkapkan kesimpulan dari proses pemeriksaan yang masih berlangsung.

“Semua hal di atas, termasuk membuka nama dan identitas seseorang yang ditangkap, menunjukkan bahwa Polri tidak menegakkan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang seyogianya harus diindahkan oleh lembaga penegak hukum/Polri,” kecam presidium KAMI itu.

KAMI, lanjut Din, menegaskan bahwa ada indikasi kuat¬†handphone¬†beberapa tokoh KAMI dalam hari-hari terakhir ini diretas/dikendalikan oleh pihak tertentu sehingga besar kemungkinan disadap atau “digandakan” (dikloning).
Hal demikian sering dialami oleh para aktivis yang kritis terhadap kekuasaan negara, termasuk oleh beberapa tokoh KAMI. Sebagai akibatnya, “bukti percakapan” yang ada sering bersifat artifisial dan absurd.

Oleh karena itu, KAMI menolak secara kategoris penisbatan atau pengaitan tindakan anarkistis dalam unjuk rasa kaum buruh, mahasiswa, dan pelajar dengan organisasi KAMI.

“KAMI mendukung mogok nasional dan unjuk rasa kaum buruh sebagai bentuk penunaian hak konstitusional, tapi KAMI secara kelembagaan belum ikut serta, kecuali memberi kebebasan kepada para pendukungnya untuk bergabung dan membantu pengunjuk rasa atas dasar kemanusiaan,” tegas Din.

Polri justru diminta untuk mengusut adanya indikasi keterlibatan pelaku profesional yang menyelusup ke dalam barisan pengunjuk rasa dan melakukan tindakan anarkis termasuk pembakaran (sebagaimana diberitakan oleh media sosial).

KAMI pun meminta Polri membebaskan para tokohnya dari tuduhan dikaitkan dengan penerapan UU ITE yang banyak mengandung pasal-pasal karet dan patut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan konstitusi yang memberi kebebasan berbicara dan berpendapat kepada rakyat warga negara.

Kalaupun UU ITE tersebut mau diterapkan, lanjut dia, Polri harus berkeadilan. Dalam artian tidak hanya membidik KAMI, sementara banyak pihak di media sosial yang mengumbar ujian kebencian yang berdimensi SARA tapi Polri berdiam diri.

“KAMI bersyukur bahwa dengan berbagai tantangan dan ujian, termasuk penangkapan para tokohnya, KAMI semakin mendapat simpati dan dukungan rakyat. KAMI semakin bertekad untuk meneruskan gerakan moral menegakkan keadilan dan melawan kelaliman,” tandasnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here