Ramai-Ramai Kecam Kerumunan Massa di Petamburan

0
69
Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab saat berceramah dalam acara Maulid Nabi di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020). (YouTube Front TV)

KLIKMU.CO – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang dalam jumlah banyak, seperti yang terjadi di Petamburan, Jakarta Barat, pada Sabtu (14/11/2020) tidak pernah mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Doni sebagaimana sesuai informasi yang dia dapatkan dari pihak Balai Kota DKI Jakarta.

“Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah mengizinkan. Tolong diperhatikan. Jadi saya ulangi, Pemerintah DKI tidak pernah mengizinkan,” ujar Doni dalam konferensi pers secara virtual dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu (15/11)

Lebih lanjut, Doni menjelaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan surat perihal larangan terkait kegiatan yang menimbulkan kerumunan selama massa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi melalui wali kota Jakarta Pusat. Karena itu, Doni minta agar informasi tersebut tidak menjadi kekeliruan di tengah masyarakat.

“Gubernur DKI melalui wali kota Jakarta Pusat telah membuat surat. Kami peroleh dari Pemerintah DKI Jakarta. Ya, sekali lagi, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pemberitaan bahwa Pemerintah DKI Jakarta dari awal tidak memberikan izin ya,” kata Doni.

Satgas DKI Beri Sanksi Tegas

Dalam hal ini, Satgas DKI Jakarta telah memberikan sanksi tegas dan tidak pandang bulu terhadap para pelanggar Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Adapun sanksi tersebut telah diberikan kepada 17 orang berupa denda Rp 1,5 juta rupiah dan sanksi fisik kepada 19 orang yang melanggar protokol kesehatan pada kegiatan di Petamburan. Atas hal itu, Doni mengapresiasi tim Satgas DKI Jakarta atas penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku tersebut.

Di sisi lain, Doni juga mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melayangkan surat denda administrasi Rp 50 juta kepada panitia penyelenggara kegiatan yang menimbulkan banyak kerumunan orang di Petamburan.

“Denda ini adalah denda tertinggi. Apabila di kemudian hari masih terulang, menurut Gubernur Anies, denda tersebut akan dilipatgandakan menjadi 100 juta rupiah,” jelas Doni.

Kesadaran Individu Adalah Modal Utama

Di sisi lain, Doni meminta kepada seluruh pihak agar dapat memiliki kesadaran penuh untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik pada masa pandemi Covid-19. Sebab, hanya dengan cara itu setiap orang dapat terlindung dari virus SARS-CoV-2 atau corona jenis baru penyebab Covid-19.

“Kita sekali lagi mengajak kepada semua pihak, betul-betul ada kesadaran. Jangan karena dipaksa, jangan karena mungkin adanya sanksi, baru patuh. Tidak boleh,” pinta Doni dalam keterangan pers itu.

Selanjutnya, Doni mengatakan bahwa Covid-19 dapat menyerang manusia kapan pun, di mana pun, dan dalam kondisi apapun. Oleh sebab itu, kesadaran dari diri sendiri untuk menerapkan protokol kesehatan menjadi sangat penting.

“Kami bertugas sejak akhir Januari yang lalu setelah Bapak Presiden menugaskan warga negara kita pulang dari Wuhan. Sampai hari ini nyaris tidak ada waktu istirahat,” tutup Doni.

Respons Presiden

Presiden Joko Widodo menuturkan, ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan adalah suatu keharusan. Ketegasan  diperlukan mengingat angka-angka kasus aktif dan kesembuhan Covid-19 di Indonesia menunjukkan perbaikan, lebih baik dari rata-rata dunia.

Angka-angkayang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan.

“Saya ingin mengingatkan perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan para dokter, perawat, tenaga medis, dan paramedis yang dengan sukarela selama berminggu bahkan berbulan-bulan mencurahkan tenaga untuk merawat pasien Covid-19 dan tidak dapat bertemu dengan keluarga mereka,” tegasnya Senin (17/11/2020).

“Jangan sampai apa yang telah dikerjakan oleh para dokter, perawat, tenaga medis, paramedis menjadi sia-sia karena pemerintah tidak bertindak tegas untuk kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada,” ungkapnya.

Mahfud MD Turut Kecam

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan secara nyata terlihat dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan terakhir. Hal itu bisa membuyarkan segala upaya yang telah dilakukan pemerintah delapan bulan belakangan.

“Orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan, berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan,” tegas Mahfud dikutip dari Tirto.

Mahfud mengeluhkan perjuangan dalam penanganan Covid-19 seakan tak dihargai. “Negara tak boleh kalah dan tak melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan, pembangkangan, premanisme, dan pemaksaan kehendak, serta tindakan lain yang dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa,” tutur dia. (AS/Diolah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here