Rawan “Sesat”, MUI Minta SKB 3 Menteri Direvisi

0
88
Sekjen MUI Amirsyah Tambunan. (Foto istimewa)

KLIKMU.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sikap resmi terkait de ngan SKB 3 menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut kekhususan agama di lingkungan sekolah oleh menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri dalam negeri, dan menteri agama. Sikap tersebut terangkum dalam tausiah Dewan Pimpinan MUI, Kamis (11/2/2021).

Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, SKB ini harus memastikan hak peserta didik menggunakan seragam dengan kekhasan agama sesuai keyakinannya dan tidak boleh dilarang oleh pemerintah daerah dan sekolah. Selain itu, SKB ini melarang pemerintah daerah dan sekolah memaksakan seragam kekhasan agama tertentu pada penganut agama yang berbeda.

Majelis Ulama Indonesia pun meminta dilakukan revisi atas isi SKB tiga menteri. Agar tidak memicu polemik, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum. Sebab, menurut MUI, Ketentuan pada diktum ketiga dari SKB ini mengandung tiga muatan dan implikasi yang berbeda.

Pertama, implikasi “pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh melarang penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu” patut diapresiasi karena memberi perlindungan pelaksanaan agama dan keyakinan masing-masing peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Akan tetapi, ketentuan yang mengandung implikasi “pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan mensyaratkan, dan mengimbau penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu” harus dibatasi kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berbeda agama. Sehingga tidak terjadi pemaksaan kekhasan agama tertentu kepada pemeluk agama yang lain.

“Bila pewajiban, perintah, persyaratan, atau imbauan itu diberlakukan terhadap peserta didik yang seagama, pemerintah tidak perlu melarang. Sekolah dapat saja memandang hal itu bagian dari proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia terhadap peserta didik,” terang Amirsyah.

MUI menilai hal itu seharusnya diserahkan kepada sekolah dengan bermusyawarah dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk komite sekolah, untuk mewajibkan atau tidak dan mengimbau atau tidak.

“Pemerintah tidak perlu campur tangan pada aspek ini,” tegasnya.

Amirsyah menuturkan, pemerintah hendaknya membuat kebijakan yang memberikan kelonggaran kepada sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk membuat pengaturan yang positif yang arahnya menganjurkan, membolehkan dan mendidik para peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agama sesuai keyakinannya, termasuk dalam berpakaian seragam kekhasan agama.

Hal ini sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 ayat (1) negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa serta ayat (2) negara menjamin kemerdekaan tia-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Majelis Ulama Indonesia berpandangan bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga penanaman nilai-nilai (transfer of values), dan pengamalan ilmu serta keteladan (uswah).

“Oleh karena itu, sekolah yang memerintahkan atau mengimbau peserta didik dan tenaga kependidikan agar menggunakan seragam dan atribut yang menutup aurat, termasuk berjilbab, merupakan bagian dari proses pendidikan untuk mengamalkan ilmu dan memberikan keteladanan,” jelas tokoh Muhammadiyah itu.

Berikutnya, SKB 3 menteri pada diktum kelima huruf d yang menyatakan bahwa “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan pemerintah lainnya yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”  tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” dan ayat (2) “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

“Hal-hal yang menimbulkan kontrovesi semestinya dihindari oleh semua pihak sehingga bangsa Indonesia lebih ringan dalam menghadapi Covid-19 dan dapat menyelesaikan masalah-masalah nasional lainnya untuk kepentingan bersama,” tendasnya. (AS)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here