Refleksi Pascapilkada: Wajah Baru Politik Muhammadiyah

0
277
Suara Muhammadiyah

Oleh: Nugraha Hadi Kusuma *)

KLIKMU.CO

Muhammadiyah memandang politik sebagai bagian dari muamalah duniawiyah yang harus diurus dalam kerangka menjalankan dan mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan umat dan bangsa. Sebagaimana prinsip bermuamalah, dasarnya boleh kecuali hal yang dilarang. Artinya, di satu pihak diberi keleluasaan, tetapi tidak berarti serbaboleh atau serbabebas, tanpa dasar nilai dari ajaran Islam itu sendiri. Selain itu, nilai-nilai yang diperintahkan dan dianjurkan dalam Islam harus dijalankan dalam politik. Sebaliknya, hal-hal yang dilarang harus dihindarkan atau tidak boleh dilakukan.

Tentang mana yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan salah, yang baik dan buruk, yang pantas dan tidak pantas, selain dalam ajaran Islam sendiri terdapat kandungan nilai yang mengaturnya secara sharis atau jelas. Tentunya, terdapat nilai-nilai politik yang menjadi tanah ijtihad, karena menyangkut urusan muamalah duniawiyah.

Generasi Milenial dalam Politik

Keberadaan generasi milenial dalam kacamata kita dalam konteks kekinian memang menumbuhkan spirit baru dalam berdemokrasi. Animo ini boleh kita apresiasi, sebab banyak pihak mengakui bahwa dunia politik Indonesia selama ini haus akan pemimpin dengan elektabilitas tinggi.

Hal ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas calon pemimpin yang diusung oleh partai politik (parpol) dan barangkali juga calon yang diusung oleh parpol hanya mampu menjawab kepentingan primordial. Untuk itulah para milenial sepertinya ingin mencari sendiri calon pemimpin mereka, dengan cara terjun langsung ke dalam dunia politik lewat partisipasinya dalam gerakan kerelawanan.

Akan tetapi, di satu sisi, kita perlu mengkritisi keberadaan milenial dalam hubungannya dengan kualitas demokrasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, semangat fly together merupakan bahaya yang mungkin sulit terdeteksi. Kecenderungan berprinsip ‘yang penting hadir’ membuat demokrasi tetap akan berjalan di tempat, karena tidak ada aksi nyata yang dituangkan lewat kehadirannya. Milenial ditandai dengan banyaknya pemilih muda, disebut memiliki potensi kekuatan politik di luar partai politik, namun mereka cenderung tidak ingin ikut dalam dunia politik dan tidak ingin berpihak pada parpol manapun.

Kedua, sempitnya ruang diskusi. Arena politik di masa generasi milenial sejatinya berpindah ke ruang maya. Dari sini, ruang diskusi tidak memperluas pemahaman. Komentar-komentar yang pendek meminimalkan diskusi berkualitas dan komprehensif.

Ketiga, pertemanan di dunia maya cenderung beralas slogan “sepikir dan sepaham.” Tendensi berpikir yang sama ini, membuat apa yang dikatakan satu pihak akan dengan mudah diiyakan oleh yang lain. Ketidakhadiran pemikiran yang kontra mengakibatkan diskusi tidak hidup.

Strategi Berpolitik

Proses penyusunan strategi sejatinya memasukkan elemen-elemen berikut:

Pertama, upaya kandidat menempatkan citranya di benak pemilih (positioning).

Kedua, upaya kandidat memengaruhi pemilih dengan mengemas produk kandidat dan parpol layak jual, termasuk di sini berkaitan dengan slogan dan simbol yang digunakan, dan

Ketiga, distribusi produk politik ke konsumen, yakni dengan campaign. Kampanye politik adalah salah satu senjata yang dipakai untuk memenangkan produk politik tertentu (kandidat dan parpol).

Kampanye bisa dilakukan melalui “serangan udara” (media cetak dan elektronik) dan juga “serangan darat”, yakni melalui tatap muka dengan pemilih.

Berhadapan dengan generasi milenial, seorang kandidat perlu mempertimbangkan penggunaan internet dan media sosial sebagai infrastruktur memenangkan kampanye. Dengan kata lain, kampanye harus mampu merangkul semua masyarakat, baik societas online maupun societas offline.

Ketiga, upaya evaluasi dan pemantauan (scorecard). Evaluasi dan monitoring sangat penting untuk memantau kinerja tim pemasaran politik dan sebagai bahan masukan untuk perbaikan implementasi strategi pemasaran politik berikutnya.

Lalu, bagaimana dengan pendidikan politik dan peran partai politik yang melibatkan generasi milenial?

Tantangan lain yang dihadapi ketika berpapasan dengan generasi milenial adalah bagaimana pendidikan politik dikembangkan dan bagaimana peran parpol dalam memberikan political education. Selama ini, Indonesia cenderung belajar mekanisme politik dan cara berdemokrasi hanya melalui materi politik yang diolah oleh sebuah parpol.

Problemnya, banyak partai politik yang masih mengusung gagasan lama atau orientasi politik masa lalu hingga sekarang. Keterhubungan dengan orientasi politik masa lalu –katakanlah Orde Baru yang masih menyimpan stok kroni-kroni koruptif– membuat masyarakat akan selalu terbius untuk menyetujui produk politik demikian. Bahkan, masyarakat akan merasa terbiasa dengan model politik yang koruptif dan primordial. Bagaimana menjembatani spasi transisi ini?

Partai politik sejatinya tidak akan melepaskan begitu saja orientasi politiknya ketika berhadapan dengan konsumen baru, yakni generasi milenial. Walaupun generasi milenial memiliki interes pada produk politik yang memiliki kualitas bagus, sebuah parpol akan tetap memperhatikan kepentingan orientasi politiknya masing-masing.

Generasi milenial sebagai konsumen baru memang tidak mudah untuk ditaklukkan sebagai pelanggan tetap produk politik tertentu, akan tetapi pengaruh mereka sebagai pemilih mayoritas memaksa partai politik untuk membuat gerakan baru dengan memenuhi keinginan mereka. Di sini, sebuah parpol, mau tidak mau harus bekerja keras untuk memengaruhi pasar konsumen terbanyak.

Partai Cyber dan Muhammadiyah

Tantangan lain yang juga perlu disikapi secara serius berhadapan dengan partisipasi generasi milenial dalam berdemokrasi dan politik adalah terobosan partai baru yang dikelola secara pribadi atau kelompok. Warga daring dalam hal ini bisa saja menjadi ketua partai tertentu dengan membuat sebuah situs atau grup tertentu di cyberspace. Seorang yang melek teknologi bisa saja mendirikan sebuah partai baru dan dalam sekejap bisa merangkul ratusan anggota partai. Prosesnya tidak serumit partai-partai politik pada umumnya.

Partai cyber tidak melihat latar belakang, kualitas anggota partai atau berapa jumlah kontribusi finansial seseorang terhadap kemajuan partai, akan tetapi orientasinya lebih pada hal kepatuhan atau ketaatan –apakah seseorang taat pada ketentuan atau ideologi yang digagas dan seberapa banyak yang menglike partai atau kelompok tersebut. Ketika partai cyber bermanuver, partai-partai politik dengan sistem kepengurusan nyata, merasa tersaingi dan terbebani.

Mengutip pendapat Prof Ahmad Jaenuri, kondisi seperti di atas menjadi daya tarik (pull) sebagian kader Muhammadiyah untuk terjun ke politik kekuasaan. Tujuannya mulia, ingin berperan dalam penataan kehidupan bernegara melalui politik praktis. Yang ada dalam benak diri mereka, karena negara salah urus, rakyatlah yang menderita. Hal ini dikuatkan ungkapan lama, apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja saat kehancurannya.

Keinginan terjun ke dunia politik praktis memang penting untuk diperhatikan. Perdebatan di internal persyarikatan harus berakhir dan menghasilkan keputusan organisasi untuk memfasilitasi keinginan mereka. Secara normatif, keputusan ini akan menjadi faktor pendorong (push) diperluasnya perjuangan Muhammadiyah di arena politik kekuasaan. Mari kita mulai menyiapkan kader kader yang tangguh untuk lahan dakwah politik kita pascapilkada 2020 ini, sehingga lahir tokoh-tokoh baru yang kredibel dan memiliki keadaban politik yang lebih baik dari kita. Aamiin. (*)

Malang, 9 Desember 2020

*) Nugraha Hadi Kusuma adalah Wakil Ketua LPCR PWM Jawa Timur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here