Revisi UU KPK: Memperkuat atau Justru Melemahkan?

0
1253

Oleh: Roni Versal

Komisi Internal Korkom IMM UMM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga negara yang disegani dan ditakuti oleh pejabat-pejabat negara yang berniat untuk korupsi. Pergerakan KPK hampir menjangkau segala lini lembaga negera mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Tentunya ada aspek yang diatur dalam UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tersebut sehingga membuat KPK itu perkasa.

Misalnya disebutkan dalam pasal 12 UU KPK sebelum direvisi bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, di antaranya KPK bisa melakukan penyadapan, merekam pembicaraan, menghentikan transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwah serta bisa juga meminta Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Adanya undang-undang yang belum direvisi inilah yang diyakini membuat KPK begitu superpower dalam menangani korupsi.

Prestasi KPK pun tidak bisa kita pandang sebelah mata dalam menangkap koruptor kerah putih. Sebagaimana yang dimuat di Jarkarta, ID Times, pada 28 Oktober 2018: KPK telah berhasil menangkap 100 kepala daerah dalam 15 tahun tarakhir dengan waktu 2004-2006 enam kepala daerah yang bermasalah, 2007-2009 bertambah 3 kali lipat dengan 18 kepala daerah, 2010-2012 ada 10 kepala derah, 2013-2015 ada 22 orang, dan rekor terjadi tahun 2018 dalam sejarah OTT yaitu 26 orang.

Tidak hanya berhenti pada Kepala Daerah atau Lembaga Eksekutif, KPK juga berhasil mengadili lima petinggi partai politik yang hari ini partai tersebut memiliki kader di pemerintahan dan lembaga legislatif. Jawapos.com 15 Maret 2019 menyebutkan ada lima mantan ketua umum parpol yang tersangkut kasus korupsi. Romahurmuziy (PPP) adalah yang terbaru tersandung kasus korupsi menyusul empat senior koruptor sebelumnya, yaitu Suryadarma Ali (PPP), Lutfi Hasan Ishaaq (PKS), Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), dan Setya Novanto (Partai Golkar). Penangkapan Novanto merupakan penilaian tersendiri bagi KPK, karena ia bernyali besar berani menangkap petinggi legislatif yang notabene lembaga ini adalah pembuat undang-undang untuk antikorupsi dan kemudian dengan undang-undang tersebut malah digunakan oleh KPK sebagai dasar menangkap petinggi legislatif.

Tidak ketinggalan juga di wilayah yudikatif. Detik.com Kamis 29 November 2018 membuat piagam prestasi untuk KPK yang dimuat dalam beritanya yaitu Deretan Hakim yang Kena OTT KPK. Menyebutkan, yaitu RA Harini Wijoso (mantan hakim PT Yogyakarta), Syarifuddin Umar (hakim PN Jakarta Pusat), Imas Dianasari (hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial PN Bandung), Toton (hakim Tipikor Bengkulu) Akil Mochtar (hakim konstitusi/Ketua MK), dan lain-lain.

Maka, secara umum sepak terjang KPK ini sudah membuktikan bahwa ia tidak main-main dalam meyelesaikan kasus korupsi meski sekalipun itu adalah elite politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, dengan segala perangkat yang ada KPK sudah melaksanakan pemberantasan korupsi dengan luarbiasa.

Mari kita buat penilaian secara objektif dalam bentuk pertanyaan terhadap KPK, yaitu dengan banyaknya lembaga negara yang ditangkap, apakah ini menunjukkan bahwa KPK gagal melakukan pencegahan kejahatan korupsi? Kenapa KPK malah lambat dalam beberapa kasus seperti BLBI dan kasus Bank Century? Serta juga ada yang mempersoalkan bahwa KPK tidak boleh jadi superpower yang kebal dari pengawasan lembaga lain sehingga di KPK dirasa perlu ada checks and balances sebagai lembaga negara? Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan pro-kontra revisi UU KPK dan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Revisi ini ingin memperkuat KPK atau justru ingin melemahkan KPK?

Belum klir saling curiga, DPR RI mengetok palu mengesahkan UU KPK terbaru hari Selasa 17 September 2019. Publik yang kontra bahkan yang pro dengan revisi ini wajib menyelesalkan hal tersebut karena publik masih mempertanyakan, undang-undang tersebut memperlemah KPK atau membuat KPK makin perkasa dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Akhirnya akibat ketidakpuasan pengesahan dari DPR RI ini, banyak pihak yang menyesalkan hal tersebut, ada yang masih berdomonstrasi, dan menggelar petisi tolak UU KPK hasil revisi.

Apa Yang Berubah dari UU KPK?

Substansi yang dipersoalkan dalam revisi ini adalah independensi KPK dalam menangani kasus Korupsi serta kekuatan KPK dalam melakukan menyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dari interpensi lembaga lain. Dalam UU KPK yang direvisi pasal 1 Ayat 3 menyebuhkan bahwa KPK berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan bukan lagi lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Kemudian dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam undang-undang KPK yang telah direvisi pasal 12B menyebutkan, penyadapan baru bisa dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas ini kabarnya akan berjumlah lima orang yang semuanya dipilih oleh pemerintah atau presiden. Namun sejatinya pemilihan langsung lewat pemerintah atau presiden ini hanya sebatas masa awal dari terbentuknya dewan pengawas ini, dan pada akhirnya nanti akan tetap dipilih oleh pansel sebagaimana pemilihan ketua KPK. Ini yang patut disayangkan, KPK berada di bawah lembaga eksekutif khususnya dalam hal ini di tangan presiden yang kemudian menentukan dewan pengawas yang terpilih. Dan dari adanya dewan pengawas KPK maka akan ada dua kepemimpinan di KPK, yaitu ketua KPK yang dipilih pansel dan ketua dewan pengawas yang berasal dari pemerintah atau selanjutnya akan diangkat oleh panitia seleksi.

KPK sebagai anak kandung dari reformasi saya yakin bisa menjawab segala problematika yang ada, khusunya dalam hal prestasi penindakan pelaku korupsi seperti yang telah beberapa disebutkan di atas. Menurut saya KPK akan tetap berprestasi meskipun undang-undangnya diubah dan dalam hal ini saya melihat: “Jika sebelumnya KPK banyak melakukan tidankan penangkapan sebagai bentuk prestasi dari KPK, maka selanjutnya KPK akan menunjukkan kesuksesan barunya bukan dari jumlah pejabat yang ditangkap, tapi karena koruptor yang berhasil dicegah saat akan ditangkap”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here