SAKP IMM Malang Raya Dihadiri Novel Baswedan hingga Haris Azhar

0
413
Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengisi studium generale Sekolah Advokasi Kebijakan Publik PC IMM Malang Raya. (Farros/KLIKMU.CO)

KLIKMU.CO – PC IMM Malang Raya mengadakan Sekolah Advokasi Kebijakan Publik (SAKP) secara daring. Kegiatan yang berlangsung selama lima hari pada 22-26 Juli 2021 itu mengusung tema keberpihakan politik IMM.

Pada studium generale yang berlangsung pada Kamis (22/7/2021), hadir Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sebagai narasumber. Novel menyampaikan bahwa kewajiban memberantas kurupsi sebenarnya adalah tugas negara dengan memperkuat penegakan hukum.

“Kita lihat, semua negara maju ketika bisa memberantas korupsi yang baik selalu memulai dari penegak hukum terlebih dahulu,” ujarnya lewat Zoom Meeting.

Novel juga menyoroti pelemahan KPK. Mulai dari pembentukan opini, disusupi revisi UU, hingga sekarang yang dipercaya sebagai tahap akhir pelemahan KPK dengan menyingkirkan 75 pegawai yang menjadi penggerak masing-masing bidang kerja.

Selain Novel Baswedan sebagai penyidik senior, hadir pula dalam rangkaian acara sejumlah pemateri lain. Di antaranya, Haris Azhar (Founder Lokataru), Subhan Setowara (Direktur Eksekutif RBC Institute A. Malik Fajar), dan Nafik Muthohirin (Direktur Program RBC Institute A. Malik Fajar).

Kemudian juga turut hadir sebagai narasumber Sekjen Mahutama Aulia Kasanofa, Khamid Istakhori dari Federasi SERBUK Indonesia, Anjar N. Yuski Founder Neratja Law Office, dan Wahyudi Kurniawan Bidang Hukum HAM dan Advokasi PWPM Jawa Timur.

Menurut Roni Versal, Master of Training (MoT), yang juga menjadi topik penting di SAKP dan menjadi pembahasan selama FGD adalah kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Baginya, pemerintah dinilai belum maksimal dalam menangani pagebluk.

“Seharusnya penanganan Covid-19 melalui PPKM disertai dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, pemerintah malah sibuk membuat istilah-istilah baru yang membingungkan masyarakat seperti PSBB atau PPKM, yang akhirnya mengaburkan kewajiban pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19,” bebernya.

Kegiatan ini berakhir dengan menghasilkan kesepakatan bersama dan aksi di media. Yakni, IMM mendesak pemerintah menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan mendesak pemerintah untuk menghentikan politisasi kesehatan masyarakat. (Farros/AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here