Salah Kelola Impor Pangan, Ini yang Harus Diperbaiki Pemerintah

0
167
Pakar pertanian Khudori. (Istimewa)

KLIKMU.CO – Dalam diskusi Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah dengan tema “Menegakkan Kedaulatan Pangan: Tantangan dan Solusi” pada Sabtu (3/4/2021), terkuak sedikitnya ada empat kesalahan kelola impor pangan yang dilakukan pemerintah.

Hal itu disampaikan Khudori, pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian. Pertama, impor tak diputuskan di rapat di Kemenko Perekonomian. Ini terjadi pada impor gula kristal putih 1,69 juta ton untuk swasta, impor 50 ribu ekor sapi buat Bulog, impor daging sapi 97.100 ton pada 2016, impor 70.100 ton, dan 17 ribu ton daging sapi pada PT Impexindo Pratama.

“Kedua, impor tanpa persetujuan kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian,” katanya.

Menurut dia, hal itu terjadi pada impor gula kristal mentah 108 ribu ton kepada PT Adikarya Gemilang, impor beras kukus 200 ton oleh Bulog, impor daging sapi 97.100 ton pada 2016, impor daging sapi 17 ribu ton kepada PT Impexindo Pratama, dan impor daging sapi 10 ribu ton kepada Bulog.

Kesalahan ketiga, kata dia, impor tak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen. Ini terjadi pada impor raw sugar 108 ribu ton pada PT Adikarya Gemilang, impor beras 70.195 ton, impor sapi 9.370 ekor, impor daging sapi 86.567 ton pada 2016, impor daging sapi 70.100 ton, dan impor garam 3,35 juta ton.

“Keempat, pemasukan impor melebihi dari tenggat yang ditentukan. Ini terjadi pada impor beras 70.195 ton,” jelasnya.

Foto istimewa

Penyebab Impor Pangan Amburadul?

Lantas, apa yang mengakibatkan tata kelola impor pangan negeri ini acak adul? Khudori menyebut sistem pengendalian internal Kemendag belum efektif memantau realisasi impor dan kepatuhan importir pada peraturan. Selain itu, direktur impor dan direktur fasilitasi ekspor dan impor juga tidak memonitor laporan realisasi impor.

Berikutnya, pejabat penandatanganan izin impor tidak menjatuhkan sanksi pada importir yang tidak atau terlambat melaporkan realisasi impor. “Ini karena kepatuhan importir terhadap pemenuhan persyaratan dokumen, realisasi impor, dan impor tidak dilaporkan atau sulit dipantau,” jelasnya.

Kemendag juga tidak memiliki sistem terintegrasi yang menyediakan informasi dasar bagi pengambilan keputusan jumlah kebutuhan impor pangan untuk menjaga ketersediaan. Termasuk kaitannya dengan stabilisasi harga. Menurut Khudori, ini terjadi karena portal Inatrade Kemendag belum otomatis terhubung dengan portal instansi atau entitas lain yang menyediakan data dokumentasi hasil koordinasi dan rekomendasi.

“Akhirnya, meski ada rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian bisa saja impor menyimpang (tidak sesuai kebutuhan) karena datanya tak terintegrasi,” tegasnya.

Perbaiki Tata Kelola

Oleh karena itu, Khudori menyarankan agar tata kelola impor diperbaikai sehingga dapat mendorong kedaulatan pangan. Ada lima caranya. Pertama, Kemendag harus membangun sistem pengendalian internal yang efektif. Tujuannya, memastikan importir patuh terhadap aneka peraturan perundangan sekaligus sebagai instrumen pengawasan kepatuhan importir/eksportir dan pejabat untuk pemberian punishment dan reward.

“Kedua, mengintegrasikan secara otomatis portal Inatrade dengan portal instansi lain. Konsolisasi terkait data dokumentasi hasil koordinasi dan rekomendasi membuat perencanaan lebih mudah dibuat,” ujarnya.

Ketiga, konsolidasi data. Konsolidasi data ini, kata dia, menjadi prasyarat penting untuk membuat kebijakan yang baik dan prudent karena data K/L berbeda-beda. Keempat, kebijakan yang memastikan produsen untung. Bukan saja untuk mendorong produksi, tapi ini bagian mandat konstitusi untuk melindungi dan mengamankan kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri.

“Kelima, mendahulukan efisiensi sosial dari efisiensi komersial. Impor pangan dari luar negeri meski harganya lebih murah dari petani domestik akan menimbulkan dampak sosial berbeda. Mengimpor pangan dari luar negeri akan menimbulkan efek berantai di luar negeri,” kata dia.

“Sebaliknya, jika membeli pangan domestik meskipun lebih mahal akan menciptakan efek berantai di dalam negeri,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Aisyiyah sekaligus Ketua Majelis pemberdayaan masyarakat PP Muhammadiyah Dr Siti Noordjannah Djohantini mengatakan, kecintaan Muhammadiyah beserta majelis, lembagam dan ortomnya kepada bangsa dan negara Indonesia menjadikan tidak terbatas peran dan solusi yang dihadirkan untuk menyelesaikan masalah bangsa dan negara tercinta.

Noordjanah menegaskan bahwa peran Muhammadiyah mengatasi masalah bangsa adalah bentuk kesyukuran. Tentang kedaulatan pangan, kata dia, merupakan bagian dari konstitusi. Kedaulatan pangan merupakan hak bagi rakyat dan pemangku kebijakan dalam mengurusnya. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi rakyat untuk menentukan sistem pangan sesuai dengan sumber daya lokal.

“Itu menjadi tanggung jawa negara di dalam mengelola bagaimana kebijakan-kebijakan pangan di Indonesia ini,” tegasnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here