Sang Surya Air: Menerka Peluang Muhammadiyah di Industri Penerbangan

0
499

Oleh Irsyad Madjid
Ketua Umum PC IMM Malang Raya 2018-2019, Peneliti di Pegiat Riset Ekonomi (Perisai) Institute

KLIKMU.CO – Masyarakat di tanah air sedang mengalami kegelisahan yang disebabkan oleh mahalnya harga tiket pesawat di tengah musim mudik Lebaran. Sebagai negara kepulauan yang bergantung pada sistem penerbangan –di samping pelayaran– sebagai penghubung 17 ribu pulau yang tercatat, persoalan ini sesungguhnya amat serius.

Bayangkan saja, Kemenhub melaporkan pada tahun 2018 total 18,7 juta penduduk Indonesia yang melakukan mudik Lebaran, 4,8 juta orang/25,6 persen di antaranya menggunakan pesawat terbang. Angka ini merupakan yang paling tinggi dibanding moda transportasi lainnya.

Alhasil, kenaikan harga tiket pesawat sangat berefek pada jumlah pemudik tahun ini. Data terakhir dari Kemenhub tertanggal 07 Juni 2019, jumlah pemudik tahun ini ternyata turun sekitar 1 juta orang dan penurunan terbesar hingga 37 persen terjadi pada pos penerbangan.

Celakanya, pemerintah seolah tak bisa berkutik dan ingin mengambil langkah praktis yang terkesan populis, namun tak mampu menyelesaikan masalah. Presiden, misalnya, meminta Pertamina untuk menurunkan harga Avtur, sedangkan menhub akhirnya hanya menekan maskapai lewat penurunan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat.

Masalah yang Tak Kunjung Selesai

Namun, setelah harga Avtur dan TBA turun pun, belum ada perubahan yang signifikan. Padahal, jika tak segera diselesaikan, hal ini akan memunculkan kegaduhan yang akan mengganggu stabilitas nasional. Misalnya saja, ekonom senior INDEF malah menilai bahwa strategi tiket mahal penerbangan dilakukan agar jalan tol dipergunakan oleh masyarakat.

Prasangka liar ini pun semakin berkembang, karena beberapa kali kita melihat keputusan-keputusan konyol sekaligus lucu yang dilakukan pemerintah karena gugup dan gagap menghadapi problem ini. Mulai dari menteri perhubungan yang menegur agen travel hingga wacana presiden untuk mendatangkan maskapai asing demi menekan struktur duopoli pasar yang ternyata melanggar UU No 1 Tahun 2009.

Masalah duopoli menjadi salah satu sebab yang patut dicurigai. Struktur pasar yang saat ini hanya dikuasai oleh dua perusahaan yakni Lion Air dan Garuda Indonesia dengan total market share fantastis: 96 persen. Hal ini menjadi riskan, karena kekuatan terkait penentuan harga berada sepenuhnya pada tangan produsen, bukan lagi melalui dari konsensus tak langsung produsen dan konsumen yang menghasilkan titik ekuilibrium.

Terlebih, aroma kartel akibat duopoli pasar sudah tercium dengan hilangnya ketersediaan tiket AirAsia pada beberapa agen tiket yang ditengarai karena mendapat tekanan dari Lion dan Garuda. Padahal, sebagai satu-satunya maskapai yang masih menggratiskan bagasi penerbangan domestik, AirAsia sebenarnya berpotensi menjadi market leader pada kelas penerbangan berbiaya hemat.

Melihat struktur pasar yang seperti ini, tampaknya tiket murah penerbangan seperti dulu akan berakhir menjadi mimpi. Hal ini pun diamini oleh Menko Perekonomian dan juga KPPU yang sudah menginvestigasi kasus ini, meskipun belum ada hasil.

Sederet problematika ini menjadi semakin ironis karena masyarakat tak mempunyai opsi lain dalam memilih maskapai. Padahal, sebelum melonjaknya sekitar 40-120 persen harga tiket pesawat penerbangan domestik secara bersamaan yang dimulai akhir tahun lalu, masih terdapat banyak opsi dalam kelas penerbangan murah (Low Cost Carrier).

Namun, dengan bergeraknya harga kelas penerbangan murah ke ekuilibrium baru yang sulit dijangkau oleh masyarakat, pilihannya terpaksa menjadi: siapa yang menyediakan opsi harga paling murah. Sesuai dengan statement Rusdi Kirana ketika di wawancarai oleh Majalah Angkasa “Pesawat saya adalah yang terburuk di dunia, but you have no choice”.

Urgensi Muhammadiyah untuk Hadir

Oleh karena itu, melihat potensi krisis yang akan terjadi, tampaknya negara kembali butuh sang penyelamatnya. Layaknya 100 tahun yang lalu ketika negara mengalami krisis intelektual karena pendidikan dan kesehatan hanya milik mereka yang ningrat dan bangsawan, kali ini pun pesawat seakan hanya milik mereka yang ningrat dan bangsawan.

Sehingga, ide akan hadirnya maskapai penerbangan Muhammadiyah pun menjadi hal yang patut diperhitungkan untuk diwujudkan. Hal ini juga selaras jika merujuk pada amanat Muktamar ke 47 yakni pengembangan amal usaha dan gerakan sosial lewat program ekonomi sebagai modal kekuatan strategis Muhammadiyah. Ekspansi di industri penerbangan adalah salah satu cara memainkan peran strategis ekonomi lewat inisiatif untuk memperbaiki struktur pasar.

Pun ternyata pengembangan amal usaha pada bidang transportasi sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam catatan KH. Syoedja diceritakan bahwa Kiai Dahlan pernah sangat geram ketika ingin memberangkatkan warga Muhammadiyah untuk berhaji pada tahun 1922, akibat mahalnya biaya tiket kapal laut yang masih tergantung pada pelayaran asing milik Belanda dan India.

Kiai Dahlan pun berujar, bagaimanapun caranya Muhammadiyah harus dapat menegakkan pelayaran sendiri daripada membiarkan kongsi-kongsi pelayaran menggaruk keuntungan dari jamaah muslimin yang ingin berangkat haji.

Maka bagi Muhammadiyah, ekspansi amal usaha ke bidang transportasi sebenarnya adalah dorongan ideologis dan merupakan utang sejarah.

Nilai plus dari semua ini adalah, di luar dari aturan yang ketat, industri penerbangan adalah bisnis yang berpotensi menguntungkan bagi Muhammadiyah. Di tengah kondisi pasar domestik yang sedang jengah, rakyat merindukan hadirnya pihak ketiga yang merusak potensi kartel pada industri ini. Apalagi mengingat laporan Tirto.id yang mengutip sumber dari CAPA-Centre for Aviation bahwa pasar domestik Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan akan terus berkembang.

Data membuktikan, hanya dalam waktu 12 tahun, pengguna angkutan udara tumbuh drastis dari angka 30 nuta orang di 2005 menjadi total 97 juta orang pada tahun 2017. Maskapai Sang Surya Air nama maskapai imajiner saya, sebagaimana ciri khas Muhammadiyah dengan frasa “Sang Surya”, sebaiknya masuk pada kelas Low Cost Carrier untuk mendorong pergerakan harga ke titik ekuilibrium baru yang lebih terjangkau.

Tantangannya pasti berat, karena duo pemilik singgasana akan melakukan segala hal untuk menghalangi upaya ini. Namun dari segi market, Muhammadiyah tak akan memulai pencarian konsumen dari nol.

Selain masyarakat golongan menengah ke bawah yang ingin CLBK dengan harga tiket yang murah, basis dari anggota dan simpatisan Muhammadiyah yang ditaksir lebih dari 30 juta orang adalah kekuatan tersendiri. Bandingkan dengan total penumpang Citilink yang hanya 14,6 juta per tahun dan mendekati jumlah konsumen penguasa di kelas penerbangan murah, yakni Lion Air di angka 33,4 juta penumpang per tahun.

Apalagi, mengutip tulisan Pak M. Pakanna, terdapat 15 triliun dana likuid (jangka pendek) persyarikatan yang belum terpakai. Idle cash yang hanya tersimpan di rekening giro atau deposit pada bank konvensional itu lebih baik diputar pada bisnis ini dibanding hanya mengharapkan return yang ditaksir hanya sekitar 0,5-1 persen. Terlebih, modal itu sudah melebihi syarat Menhub yakni minimal modal 8 triliun untuk mendirikan maskapai penerbangan.

Pada akhirnya, dibanding duduk diam menyaksikan kegugupan pak Budi Karya memarahi agen travel atau kegagapan kontranasionalis Pak Jokowi memanggil maskapai asing hanya untuk melayani penerbangan domestik, sebaiknya Muhammadiyah kembali datang (sekali lagi) sebagai penyelamat. (*)

Pernah dimuat di situs Geotimes, dengan sedikit modifikasi isi dan judul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here