Simpang Siur Informasi Pemerintah Akibatkan Ketidakpatuhan Publik

0
141
Hasnan Bachtiar (kanan) saat menjadi pemateri dalam acara Ngupination. (Capture Humas UMM/KLIKMU.CO)

KLIKMU.CO – Sejak mewabahnya pandemi Covid-19, pola komunikasi masyarakat pun berubah. Pandemi virus itu mengakselerasi pemanfaatan media daring dalam setiap kesempatan. Hal ini juga dilakukan Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dalam rangka menyoroti praktik politik kebijakan pemerintah beserta problematikanya melalui forum Ngupination.

Yana Syafriyana Hijri SIP MIP, kepala Laboratorium Prodi Ilmu Pemerintahan UMM yang juga bertindak sebagai moderator, menyampaikan bahwa forum yang disiarkan melalui channel YouTube Lab IP UMM ini digunakan sebagai wadah ilmiah mendiskusikan isu-isu aktual kebangsaan yang dikemas ringan, namun tetap berbobot.

Misalnya, pada Selasa (8/6/2020), Ngupination mengangkat tema ”Dinamika Politik dan Kebangsaan di Tengah Pandemi”. Diskusi itu menghadirkan dua pembicara, yakni M. Khoirul Muaffqin (Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia) dan Hasnan Bachtiar MIMWAdv (aktivis muda Muhammadiyah).

Dalam penyampaiannya, Hasnan Bachtiar yang merupakan akademisi UMM menyebut bahwa kerja keras yang dilakukan pemerintah melalui beberapa kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar dan jaring pengaman sosial sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengomunikasikannya kepada publik.

Hasnan menilai, selama ini komunikasi soal Covid-19 kurang terkoordinasi dengan baik. Masih sering terjadi silang pendapat antara pejabat pemerintahan yang menandakan lemahnya koordinasi sehingga menimbulkan kebingungan buat publik. Ini berdampak pada ketidakpatuhan publik karena kesimpangsiuran informasi dan sosialisasi yang minim.

”Dalam komunikasi krisis, saluran informasi yang terintegrasi atau satu pintu itu sangat penting. Maka, pemerintah perlu membereskan persoalan ini agar kebijakan Covid-19 dapat diterima publik dengan baik,” tutur Hasnan.

Sementara itu, Khoirul menerangkan, berdasarkan pengamatannya, semua lapisan masyarakat di Indonesia harus bersatu padu dalam menghadapi Covid-19. Sebagai contoh, tanpa kepatuhan masyarakat langkah pencegahan seperti pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Surabaya Raya terlihat tidak efektif.

”Di sisi lain, bantuan sosial yang diberikan pemerintah menghadapi persoalan klasik, yaitu keakuratan data,” ungkap Khoirul.

Di banyak daerah, sambung dia, penerima manfaat yang tidak tepat sasaran tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Untuk menyelesaikan ini, sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan.

”Berkaca pada beberapa negara yang berhasil dalam penanganan Covid-19, kepatuhan publik pada protokol kesehatan terjadi karena kuatnya kepercayaan pada pemerintah. Itulah yang saat ini sedang dilakukan pemerintah,” jelas Khoirul.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here