Soal Rencana Mahutama JR Perppu No. 1/2020, Ini Kata Sekum PP Muhammadiyah

0
395
Dr. H. Abdul Mu'ti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. (Gambar diambil dari indopolitika.com)

KLIKMU.CO – Sebagaimana diberitakan di RMOL.ID, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Syaiful Bahri menyampaikan, wacana Masyarakat Hukum Tata Usaha Negara Muhammadiyah (Mahutama) melakukan Judicial Review (JR) atau Peninjauan Kembali Perppu No. 1/2020 mencuat dalam diskusi melalui telekonferensi bertajuk “Menggugat Perppu Covid-19”, Sabtu (11/4/2020).

“Agar juga tidak menjadi UU, begitu menjadi UU tentu semua permohonan ditarik dan kita mengajukan judicial review terhadap UU yang berasal dari Perppu itu,” kata Syaiful Bakhri.

Ketua Tim Hukum Judicial Review Perppu No. 1/2020 ini menyatakan, pihaknya masih terus melakukan kajian internal terkait Perppu No. 1/2020 itu. Pasalnya, Perppu itu akan memiliki dampak ekonomi dan sosial tersendiri di tengah pandemik Covid-19 seperti saat ini.

“Kita mesti mengujinya, dalam proses pengujian itulah maka akan dilihat sebagai teori yang bisa dimanfaatkan dan memberikan karpet merah kepada hakim MK yang negarawan untuk juga bisa bersepakat atau tidak bersepakat,” ujar Syaiful Bakhri.

Syaiful Bakhri mengurai, selain syarat kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perppu No. 1/2020 itu tidak terpenuhi, Perppu itu juga banyak bertentangan dengan sejumlah UU.

Terkait hal tersebut agar tidak menimbulkan perdebatan di kalangan warga Persyarikatan dan masyarakat secara luas, Arif An (AA) Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya melakukan konfirmasi kepada Abdul Mu’ti (AM) Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kamis (15/4/2020) pagi. Berikut petikan percakapan mereka.

AA: Assalammualaikum Pak Sekum, bagaimana kabar pagi ini. Semoga Pak Sekum PP Muhammadiyah sehat selalu. Kami selalu mendoakan.

AM: Alhamdulillah baik, Cak Arif An.

AA: Mohon pencerahan Sekum, dalam kondisi pandemi Covid-19 ada Lembaga Mahutama yang mau mengajukan Judicial Review (JR) Perppu No. 1/2020, mohon kami dikasih penjelasan karena kami tidak faham Mahutama itu apa.

AM: Saya sampaikan yah, dalam pernyataan poin 2 saya sampaikan bahwa PP Muhammadiyah menghormati individu warga negara dan organisasi yang melakukan JR Perppu No. 1/2020 sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh UU.

Ada pertanyaan dan kesalahpamahaman masyarakat, termasuk warga Muhammadiyah tentang Mahutama.
Selain untuk klarifikasi juga untuk menjadi pembelajaran dan kesadaran pentingnya berorganisasi dengan tertib.

Sekarang ada kecenderungan di Muhammadiyah untuk berjalan sendiri-sendiri ketika aspirasi tidak tersalurkan melalui struktur. Padahal ada sarana musyawarah di mana gagasan dan ide-ide dibicarakan bersama. Itulah makna berorganisasi.

Ada gejala di Muhammadiyah di mana banyak orang pintar dan orang besar yang tidak siap menerima kepemimpinan orang muda yang secara intelektual dianggap kurang atau lemah.

Kalau gejala tersebut menguat, maka akan semakin bertambah tokoh yang mendirikan lembaga-lembaga pribadi yang beririsan dengan amal usaha Muhammadiyah. Hubungan dengan Muhammadiyah hanya afiliasi ideologi. Tentu ini bisa memperluas dakwah, tapi dari sudut gerakan gejala itu bisa melemahkan Persyarikatan.

Soal Jihad Konstitusi, keputusan Muktamar ke-47 lebih fokus pada usaha-usaha memberikan masukan melalui DPR dan parpol dalam proses penyusunan RUU. Ini perjuangan dari hulu.

Betul bahwa Muhammadiyah berhasil “menang” dan sangat diperhitungkan dalam setiap JR. Tapi, berdasarkan evaluasi, banyak keputusan JR yang tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah seperti UU Migas, SDA, dan Ormas. Secara kelembagaan itu meningkatkan wibawa Muhammadiyah, tapi secara gerakan Muhammadiyah “manfaat”. Yang secara langsung dirasakan manfaat oleh Muhammadiyah hanya UU Rumah Sakit.

Secara teologis amar ma’ruf dan nahi munkar itu hakikatnya sama: mengajak kepada kebaikan. Yang membedakan adalah caranya. Contohnya: laksanakan shalat (amar ma’ruf) dan jangan meninggalkan shalat (nahi munkar). Dalam amaliah: buanglah sampah pada tempatnya (amar ma’ruf) dan jangan membuang sampah sembarangan.

AA: Siap Pak Sekum, jadi kita berorganisasi harus tertib karena kran dialog Muhammadiyah banyak.

AM: Iya, cak. Yang lebih penting dalam memimpin organisasi kita harus berani mengambil resiko, termasuk berbeda pendapat dengan orang besar. Kita besar karena mengemban amanah di struktur. Setelah tidak lagi di struktur akan kembali menjadi orang kecil. Kita besar ketika tanda tangan surat resmi, jadi kecil ketika di angkutan umum.

AA: Nuwun, Pak Sekum. Kopi pagi joss ini. Nambah semangat ber-Muhammadiyah. Teruslah biar ada yang jaga marwah Muhammadiyah. [*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here