Tanggung Jawab Negara dalam Mengatasi Pandemi Covid-19

0
92
Tribunnewsmaker.com

Oleh: Fitrah TA

Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang

KLIKMU.CO

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) nyatanya memberikan dorongan bagi suatu negara untuk mengambil kebijakan yang ‘abnormal’ demi memutus mata rantai Covid-19 (Bergkamp, 2020: 345), tak terkecuali di Indonesia. Dalam menghadapi pandemi tersebut, akhirnya pemerintah menerbitkan satu paket aturan sebagai legitimasi formil penanganan Covid-19, yakni Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (selanjutnya disebut dengan Keppres Kedaruratan Kesehatan), Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 (selanjutnya disebut dengan PP PSBB) yang sebenarnya menjadi tindak lanjut dari Pasal rumusan 15 Ayat (2) dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU Kekarantinaan Kesehatan), dan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Selanjutnya disebut dengan Perppu No. 1 Tahun 2020).

Tentu, terbitnya ketiga peraturan tersebut memberikan implikasi, salah satunya PP PSBB yang memberikan legitimasi atas opsi yang dipilih oleh pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19, yaitu opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (Disantara, 2020d). Opsi PSBB tentu menimbulkan konsekuensi kepada pemerintah, yaitu tanggung jawab pemerintah atau negara kepada masyarakat dalam masa pandemi Covid-19. Tanggung jawab negara terhadap masyarakat dalam pandemi Covid-19 sudah sangat menjadi penting, mengingat bahwa rakyat merupakan ‘pemilik’ atas kedaulatan tertinggi di Indonesia (Pasal 1 Ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945).

Maknanya, segala aspek kekuasan pemerintah berasal dari rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki posisi yang prinsipil dan sentral dalam keberlangsungan jalannya pemerintahan suatu negara. Negara merupakan ‘alat’ dari masyarakat untuk mencapai harapan bangsa. Konstruksi berpikir demikian sehendaknya juga berlaku dalam kebijakan PSBB. Tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat masih berada dalam pundak pemerintah.

Meski pada saat pandemi Covid-19, negara wajib setia menjalankan aktivitas berbangsa dan bernegara dengan pertimbangan nurani dan nilai-nilai moral yang tumbuh dan berkembang di masyarkat guna mewujudkan cita-cita hukum yaitu Pancasila.

Namun, tindakan penetapan status darurat kesehatan menimbulkan problematik, yakni apakah kedaruratan Covid-19 di Indonesia sama dengan ‘keadaan bahaya’ atau ‘kegentingan yang memaksa’ (Disantara, 2020a). Hal itu ditunjukkan dengan penetapan status ‘keadaan bahaya’ atas pandemi Covid-19 dengan KEPPRES Kedaruratan Kesehatan oleh pemerintah, namun di sisi lain pemerintah menetapkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan ‘kegentingan yang memaksa’ dengan diterbitkannya PERPPU No. 1 Tahun 2020.

Penetapan status hukum darurat di Indonesia wajib berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) yang menyatakan Presiden menyatakan keadaan bahaya; Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang, dan rumusan Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dalam hal ‘keadaan bahaya’, penetapan status darurat juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya.

Namun, penetapan ‘keadaan bahaya’ dengan menggunakan aturan tersebut dianggap tidak relevan dengan keadaan sekarang. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan payung (umbrella act) terkait penetapan status darurat hukum, baik dalam hal ‘kegentingan yang memaksa’ maupun ‘ keadaan bahaya’. Hadirnya umbrella act tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat dalam masa darurat di masa yang akan datang.

Pertanggungjawaban Negara dalam Ius Constituendum Keadaan Darurat Penetapan status darurat di suatu negara dapat membuat pemerintah mengesampingkan terlebih dahulu hak dan kewajiban yang berlaku pada kondisi normal (Gostin & Hodge, 2020: 1331). Dominasi pendekatan hukum darurat dalam masa pandemi Covid-19 menjadi hal yang lumrah (Shankar, 2018). Aspek prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan negara pada masa pandemi Covid-19 tentu juga berbeda dengan penyelenggara negara dalam keadaan normal. Namun, tanggung jawab negara berkaitan dengan perlindungan hak-hak prinsipil dari manusia sehendaknya tetap dilaksanakan (Cornell & Salminen, 2018).

Hal ini wajib diperhatikan mengingat tanggung jawab negara merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara yang telah dituangkan dalam UUD NRI 1945. Lalu, bagaimana cara menegakkan kembali berkaitan dengan tanggung jawab negara pada masa darurat maupun pada masa pandemi di masa mendatang ? Solusinya adalah diperlukan suatu Umbrella Act terkait penetapan masa darurat. Hal ini dikarenakan keberadaan Undang-Undang/Prp/No. 23 Tahun 1959 tidak relevan dengan kondisi seperti ini (Disantara, 2020c). Apalagi, hadirnya

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 memberikan warna baru dalam hal hukum tata negara darurat nasional yakni ‘kegentingan yang memaksa’ telah termasuk dalam kategori darurat hukum (Disantara & Prasetio, 2020a). Apabila berkaca pada fenomena pandemi Covid-19, masih terlihat banyak masyarakat (yang merasakan dampak Luar biasa akibat pandemi Covid-19) belum mendapatkan perlindungan.

Oleh karena itu, hadirnya Umbrella Act menjadi hal yang sangat penting, mengingat perlu adanya regulasi yang dapat mewakili seluruh aspirasi masyarakat. Di sisi lain, umbrella act merupakan wujud tanggung jawab moral pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Umbrella Act inilah yang akan menjadi legitimasi formil dalam penanganan pandemi atau wabah apabila terjadi kembali di kemudian hari. Di sisi lain, berbagai peraturan yang diterbitkan dalam masa pandemi Covid-19 hanya sebatas berusaha memenuhi aspek konstitusional yang telah tercantum dalam rumusan Pasal 12 dan 22 UUD NRI 1945.

Namun, fenomena yang terjadi adalah ketidakharmonisan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Bukan hanya mempertegas hak dan kewajiban pemerintah dalam masa darurat, umbrella act nantinya menjadi pedoman dan orientasi perundang undangan yang berada dibawahnya, tak terkecuali peraturan perundang undangan yang memiliki muatan yang berkaitan dengan umbrella act. Selanjutnya kebaradaan asas dan prinsip dalam umbrella act akan menjadi muara bagi peraturan perundang undangan yang berada dibawahnya sebagai pelaksaan secara empirik.

Kerangka hukum fundamental dalam umbrella act diharapkan dapat meminimalisir ketidak harmonisan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Di sisi lain, umbrella act merupakan salah satu langkah strategis dalam aspek implementasi peraturan yang disesuaikan dengan keadaan yang terus berkembang. Umbrella act terkait status darurat hukum ini diharapkan dapat menjawab keraguan masyarakat atas anggapan ketidakpastian hukum di dalam peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam masa darurat, seperti halnya saat ini.

Ketidakpastian tersebut bukan hanya dari segi terminologi dalam norma peraturan perundang-undangan, namun orientasi atau tujuan dari pembentukan umbrella act harus dijelaskan secara expressive verbis. Penjelasan umum dalam umbrella act harus dijelaskan secara terperinci guna memberikan informasi tambahan. Di sisi lain, jelaskan holistik akan meminimalisir terjadinya miss-interpretasi oleh para pembaca maupun penyelenggara negara. Oleh karena itu, struktur dan kualitas norma dalam umbrella act harus secara komprehensif mengakomodasi berkaitan dengan segala hal darurat hukum. Apabila dikaitkan dengan tanggung jawab negara, umbrella act dapat memberikan standar yang sistematis atas bentuk pertanggungjawaban negara dalam masa darurat hukum. Pertanggungjawaban tersebut harus dimaknai secara esensial (Reynolds, 2017: 98), sehingga norma tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara bukan hanya sebatas hitam diatas putih semata.

Pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk kristalisasi dari perlindungan hak asasi manusia dalam masa pandemi Covid-19. Hal tersebut merupakan prinsip dasar atas tuntutan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap orang. Dalam masa pandemi Covid-19, negara harus hadir dengan memberikan pelayanan yang prima atas aspek kesehatan terhadap masyarakat. Bahkan, negara harus mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi potensi timbulnya krisis di segala lini. Perlindungan atas keamanan dari masyarakat juga merupakan salah satu cermin dari pertanggungjawaban negara. Hal ini patut diperhatikan mengingat sangat terbuka munculnya konflik horizontal maupun vertikal di antara masyarakat.

Penyelenggaraan praktik kenegaraan harus diwujudkan guna mencapai tujuan hukum dan tujuan bernegara, sekalipun dalam masa Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap setia untuk hadir dalam kondisi apapun agar dapat memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional. Implikasinya, pemerintah tidak dapat mengambil suatu kebijakan dengan tidak memperhatikan tanggung jawab terhadap masyarakat atas pemenuhan hak-hak dasar selama masa Pandemi Covid-19. Tanggung jawab secara moral maupun hukum kepada masyarakat harus tetap dilakukan oleh pemerintah agar membentuk suatu penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan publik yang prima dalam masa pandemi Covid-19.

Diperlukan suatu formulasi baru terkait pengaturan penetapan status darurat hukum di masa yang akan datang, yakni dengan solusi umbrella act. Hal ini patut dilakukan melihat orientasi hukum penetapan status darurat hukum yang didasarkan pada Undang-Undang/Prp/No. 23 Tahun 1959 tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Di sisi lain, hadirnya umbrella act terkait penetapan status darurat hukum diharapkan dapat mempertegas hak dan kewajiban pemerintah dalam masa darurat, khususnya dalam hal pertanggungjawaban negara sebagai salah satu bentuk refleksi dari perlindungan hak asasi setiap manusia pada masa darurat hukum. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here