Tantangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia

0
290
Para peserta Konferensi Nasional Kewarganegaraan V. (Tau/KLIKMU.CO)

KLIKMU. CO – Program Studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta melaksanakan Konferensi Nasional Kewarganegaraan V sekaligus dirangkaikan dengan deklarasi pembentukan IKA (Ikatan Keluarga Alumni)  S2 PPKn, Fakultas Ilmu Sosial  Universitas Negeri Yogyakarta  Ke-1  lewat Zoom, Sabtu-Ahad (21-22/11/2022).

Acara diikuti oleh 450 peserta dan 42 pemakalah dari berbagai kalangan seperti,  akademisi,  guru, dosen, praktisi, dan mahasiswa.

Hadir sebagai narasumber, tokoh kebangsaan Yudi Latif PhD (kepala  BPIP 2017-2018), Freddy Kirana Kalidjernih PhD  (peneliti Interdisipliner Bidang Humaniora),  Prof.Dr Sapriya MEd (Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus Sekjen AP3KnI), dan Dr Eni Kusdarini MHum (dosen dan praktisi Universitas Negeri Yogyakarta).

Koordinator S2 Program Studi Pendidkan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Dr Mukhamad Murdiono MPd menyatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam menguatkan eksistensi ilmiah serta pendidikan kewarganegaraan dapat menyelesaikan masalah global dan lokal di negara Indonesia.

“Tujuan dari kegiatan ini untuk mendesiminasikan hasil- hasil kajian kewarganegaraan sehingga menghasilkan satu kompilasi pemikiran dengan melakukan kolaborasi dengan para pegiat rumpun pendidikan  Pancasila dan kewarganegaraan di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Freddy Kirana Kalidjernih PhD menyatakan, strategi PPKn dalam pengembangan keilmuannya harus bersifat  futuristik. Banyaknya isu-isu yang berkembang di era sekarang ini, seharusnya PPKn mampu mewujudkan masyarakat yang bermartabat serta mewujudkan masyarakat global tanpa harus melupakan lokalitas Indonesia.

“Berbagai macam tantangan untuk pendidikan kewarganegaraan akhir-akhir ini dengan sebagai kompleksitas masalah, maka penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan. Selain itu, civic engagement diperkuat  di era post truth dengan banyaknya orang yang saling mengadu domba yang begitu luar biasa. Maka, sebagai warga negara harus jeli dan mampu menjawab persoalan sosial  dan persoalan kontekstual dengan memahami urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara,” ungkapnya.

Sementara itu, Prof Sapriya MEd menjelaskan tentang tantangan dan refleksi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia. Kurikulum PPKn, kata dia, harus lebih bersifat statis dengan memperhatikan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila.

“Krisis karakter nasional di negara kita sekarang ini berkaitan dengan moral dan kepemimpinan sehingga pemahaman terhadap 4 pilar berbangsa dan bernegara,” tegasnya. (Tau/AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here