Tarif Cukai Tembakau Tidak Jadi Naik, Alarm bagi Angka Kemiskinan dan Kesehatan

0
171
Konsolidasi triwulan jaringan tobacco control Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng Raya, Jakarta (Foto:Gal)

KLIKMU.COMuhammadiyah Tobacco Control Centre (MTCC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bekerja sama dengan STIE Ahmad Dahlan Jakarta mengadakan rapat konsolidasi triwulan jaringan tobacco control Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng Raya, Jakarta, Jumat lalu (25/1/2019). Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka membantu kebijakan pemerintah menyusun instrumen untuk mengatasi lingkaran kemiskinan dan stunting melalui advokasi taps ban dan taxation di bidang tobacco control.

Hadir sebagai narasumber dr. Supriyatingsih, Sp.OG. Direktur program MTCC UMY itu mengatakan, adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.03/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berfungsi untuk mengatur kenaikan tarif cukai. Di samping itu, pemerintah juga akan mengimplementasikan penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai rokok untuk jenis sigaret keretek tangan (SKT), sigaret keretek mesin (SKM), dan sigaret putih mesin (SPM) agar rokok tidak dapat dijangkau anak-anak, remaja, dan rumah tangga miskin. Kinerja BPJS Kesehatan akan stabil dari sisi finansial.

Dia menambahkan, data menunjukkan dengan sangat kuat bahwa dominannya konsumsi rokok di tengah masyarakat menjadi salah satu pemicu utama berbagai penyakit katastropik. ”Konsistensi aturan penting demi menciptakan kepastian usaha bagi semua pihak,” ujar perempuan yang sedang melanjutkan studi program doktor di Jerman itu. Terlebih, kebijakan penyederhanaan itu sudah melalui kajian yang matang serta melalui diskusi dan sosialisasi yang cukup lama.

Wakil Direktur MTCC UMY Dianita Sugiyo menambahkan, dirinya sangat menyayangkan dan merasa prihatin mengetahui adanya politisasi terhadap persoalan tersebut. ”Yang lebih mencengangkan adalah mengetahui bahwa tarif cukai hasil tembakau untuk tahun 2019 tidak jadi dinaikkan,” katanya.

Hal itulah yang sebenarnya membuat angka kemiskinan, stunting, dan permasalahan kesehatan kepada generasi muda meningkat.
”Ini merupakan salah satu kegagalan pemerintah dalam melindungi generasi emas bangsa ini,” ungkapnya.

Di sisi lain, pada Jumat, 11 Januari 2019, dilakukan diskusi terbatas di Kantor Staf Presiden tentang hasil Riskesdas 2018, studi Universal Health Coverage (UHC), dan Indeks Pembangunan Keluarga. Fenomena yang melatarbelakangi hasil Riskesdas 2018 pun terungkap.

Diskusi terbatas tersebut melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi. Baik sebagai narasumber maupun penanggap. Salah seorang yang diundang adalah ketua Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak sekaligus project director Muhammadiyah Tobacco Control Centre Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Hasil diskusi menunjukkan bahwa beberapa problem memiliki relasi yang kuat dengan problem merokok. Misalnya, pelaksanaan germas (gerakan masyarakat hidup sehat) belum mendarah daging, terutama untuk gaya hidup yang mendukung peningkatan konsumsi sayuran, buah, dan tidak merokok.

Hasil riset Universal Health Coverage yang dilakukan HNRC-IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menunjukkan, beban BPJS untuk pembiayaan orang sakit paling besar adalah membiayai kasus penyakit tidak menular (65 persen). Salah satunya penyebabnya ialah angka prevalensi merokok di Indonesia masih tinggi. Sejalan dengan itu, hasil Riskesdas 2018 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan kepada kelompok usia 10-18 tahun.

Diah Setyawati Dewanti mengatakan, keberadaan industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia dari berbagai studi menunjukkan bahwa rokok telah terbukti memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan masyarakat.

”Di tengah contending values yang melekat pada rokok tersebut, sangat diperlukan dukungan terhadap pemerintah terkait dengan kebijakan untuk mengendalikan produksi dan konsumsi rokok dengan mengaturnya dalam penentuan tarif cukai hasil tembakau,” terang anggota Muhammadiyah Economic Team tersebut.

Dengan diadakannya kegiatan itu, besar harapan MTCC UMY dapat membantu pemerintah dalam menyusun instrumen untuk mengatasi lingkaran kemiskinan dan stunting melalui advokasi taps ban dan taxation di bidang tobacco control. (Gal/San)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here