Teguran untuk Ganjar: Jangan karena Nila Setitik, (Di)rusak Susu Sebelanga

0
260

 

Oleh: Achmad Santoso *)

KLIKMU.CO

Pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ingin memerger SMP Muhammadiyah Butuh dengan sekolah lain, bahkan sampai ingin melikuidasi, menyakiti warga persyarikatan. Hal itu buntut dari aksi perisakan (bullying) tiga siswa laki-laki kepada seorang siswi yang diketahui seorang difabel (different ability/berkemampuan beda). Telaah Ganjar Pranowo bahkan jauh dari esensi persoalan: ingin menutup sekolah tersebut karena kapasitas sedikit sehingga dianggap tidak mampu menyelenggarakan pendidikan.

“Kecelakaan” berupa perisakan murid adalah satu hal, menutup sekolah adalah hal lain. Bahwa sang gubernur akan membereskan kasus tersebut dengan cara mengirim tiga pelaku ke pengadilan dan prosesnya dilaksanakan secara tertutup, itu patut diberi aplaus. Tapi, wacana menutup sekolah Muhammadiyah yang menjadi lokasi perundungan tidak bisa dibenarkan. Persolannya tidak sesederhana itu. Apalagi dengan bahasa yang tampak emosional dan tendensius seperti berikut ini. “Dengan sekolah berkapasitas sedikit, jangan-jangan kapasitas sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan pun tidak mampu?” kata Ganjar melalui siaran pers seperti dilansir TribunJateng.com, Kamis (13/2/2020). “Saya kira kalau seperti itu, gak ada muridnya atau gak bisa keluar dengan baik, ditutup saja atau digabung dengan sekolah kiri kanannya,” ungkap Ganjar di laman berita lain, Wartakotalive.

Resistansi pun spontan muncul di mana-mana. “Anak panah” Muhammadiyah berlomba-lomba memberikan pandangan, bahkan juga sangkalan, kepada sang gubernur. Antara lain: Jangan Tutup Sekolah Muhammadiyah (Dina Afrianty), Kekerasan dan Stigma Disabilitas (Farid Arifandi), dan Kasus Perundungan di SMP Muhammadiyah Purworejo: Jangan Mudah Justifikasi (Diah Puspitarini).

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti bahkan sampai turun tangan untuk mengklarifikasi. Menurut Abdul Mu’ti, penyebab berkurangnya sedikit demi sedikit murid di SMP Muhammadiyah Butuh yang berdiri sejak 1989 adalah berdirinya sekolah negeri di sekitarnya. Biar begitu, tegas Mu’ti, siswa-siswinya tetap berprestasi dan banyak alumnusnya yang berhasil dalam karir profesional. Mu’ti juga menjelaskan bahwa SMP Muhammadiyah Butuh, saya pikir juga sekolah-sekolah Muhammadiyah lain pada umumnya, menerima siswa dari kalangan mana pun. Termasuk berkebutuhan khusus. Mereka pun diperlakukan sama dengan siswa lainnya, egaliter. Hal yang barangkali tidak selalu dilakukan sekolah-sekolah negeri.

“Jadi, tidak adil kalau hanya karena satu kasus, sekolah ditutup. Kalau mau dibuka, kekerasan di sekolah masih banyak terjadi termasuk sekolah negeri. Apakah pemerintah akan menutup sekolah-sekolah itu?” tegas Mu’ti.

Ya, jangan karena nila setitik, (di)rusak susu sebelanga. Jangan hanya karena satu kasus, kemudian ekosistem sekolah di dalamnya turut dihembalang. Itu yang pertama. Yang kedua, kekerasan di sekolah tentu dapat menimpa sekolah mana saja, termasuk negeri, berkapasitas besar ataupun kecil. Maka, ancaman seperti itu, apalagi terhadap Muhammadiyah yang menjadi salah satu perintis sekaligus pelestari sekolah-sekolah di Nusantara, tidak bisa diterima.

Saya merupakan salah satu saksi sekaligus pelaku betapa sekolah-sekolah Muhammadiyah di kampung-kampung, ranting-ranting, dan cabang-cabang berjuang tiada henti. Tepatnya di Watulimo, Trenggalek, tempat saya lahir dan tumbuh. Menampung siswa-siswa dari berbagai golongan. Bahkan dengan “negosiasi harga” yang bisa ditawar-tawar sampai kompromi.

Di sana ada anak nelayan, petani, pedagang, dan macam-macam. Sekolah-sekolah yang saya saksikan sekaligus alami terus “bersaing” dengan sekolah negeri. Maka, apa yang tidak dimiliki negeri sebisa-bisanya dimiliki Muhammadiyah. Menerima siswa difabel seperti yang dilakukan SMP Muhammadiyah Butuh di atas karena tidak diterima di sekolah negeri pun amat biasa dilakoni sekolah Muhammadiyah lainnya. Kini TK, MI, MTs, hingga MA Muhammadiyah yang memang sekompleks perlahan-lahan mampu bersaing dengan, bahkan melampaui, lembaga pendidikan sejenis lain, termasuk negeri.

Seperti tulisan Bu Dina Afrianty, saya sebagai lulusan sekolah Muhammadiyah pun turut bersuara lantang: “Jangan tutup sekolah Muhammadiyah”. Banyak hal milik Muhammadiyah yang tidak dipunyai sekolah negeri. Apa jadinya pemerintah jika tidak disokong sekolah-sekolah non-negeri, termasuk Muhammadiyah, dalam rangka melunasi janji-janji kemerdekaan berupa mencerdaskan kehidupan bangsa?

Terakhir, Guru Besar Unesa Prof Setya Yuwana dalam suatu kesempatan mengkritik sikap orang Indonesia yang senang mengadopsi pemikiran Barat, salah satunya Lickona, ihwal pendidikan karakter. Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki Ki Hajar Dewantara, KH Ahmad Dahlan, dan KH Hasyim Asy’ari yang pemikirannya tak kalah mumpuni soal pendidikan karakter. Prof Yu menyebut nama KH Ahmad Dahlan bukannya tanpa sebab. Ahmad Dahlan beserta pemikiran-pemikiran progresifnya soal pendidikan menjadi role model bagi tumbuh lestarinya sekolah-sekolah Muhammadiyah kini. Muhammadiyah bukanlah “orang” baru di medan pendidikan. Lembaga ini tahu caranya menjaga eksistensi. Maka, kalau kemudian Ganjar Pranowo berkehendak melikuidasi SMP Muhammadiyah Butuh, siap-siap saja ia kehilangan respek dari warga persyarikatan! Tidak sesempit itu, Bung!

*) Editor KLIKMU.CO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here