Terima Masukan dari Ormas Islam, Jokowi Akhirnya Batalkan Legalisasi Miras

0
314
Presiden Jokowi mencabut Perpres Investasi Miras. (Tangkapan layar Youtube Biro Pers Setpres)

KLIKMU.CO – Setelah menggelinding bak bola panas, Presiden Jokowi akhirnya resmi mencabut aturan investasi industri minuman keras (miras) pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

”Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden, Selasa hari ini (2/3/2021).

“Keputusan ini saya ambil setelah menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah,” ujarnya.

Sejumlah ormas keagamaan, termasuk Muhammadiyah dan NU, memang gencar melakukan penolakan atas legalisasi miras di sejumlah provinsi yang tertuang pada perpres, yakni Bali, NTT, Sulut, dan Papua.

“Setelah (saya) menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” kata Jokowi.

Sebagaimana diketahui, perpres tersebut terbit pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja. Perpres itu memang tidak mengatur khusus miras, melainkan soal penanaman modal. Namun, disebutkan dalam beleid tersebut bahwa industri miras di empat provinsi di atas.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta pemerintah bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat. “Khususnya umat Islam yang berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Produksi dan Distribusi Minuman Keras itu,” ujarnya Senin (1/3/2021).

Mu’ti berharap pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dampak kesehatan, sosial, dan yang paling penting moral bangsa. “selain bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan material, pemerintah juga berkewajiban menjaga dan membina moralitas masyarakat,” tegasnya.

PBNU juga mengatakan bahwa miras dengan tegas dilarang dalam Alquran. Sebab, menimbulkan banyak mudarat. “Kebijakan pemerintah harus selalu berpijak pada kemaslahatan orang banyak. Tasharruful imam ’alar ra’iyyah manuthun bil maslahah. Kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Karena agama melarang dengan tegas, seharusnya kebijakan pemerintah itu menekan konsumsi minuman beralkohol. Bukan malah didorong untuk naik.

“Bahaya minuman beralkohol sudah jelas membawa berbagai dampak negatif sehingga peredaran miras seharusnya dicegah dan tidak ditoleransi. Kalau kita rela terhadap rencana investasi miras ini, jangan salahkan kalau nanti bangsa kita rusak,” ucapnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here