Terkait RUU Antiterorisme, Dahnil: Ini Ancaman Serius buat Siapa Saja

0
2544
Rawan Membahayakan: Dahnil Anzar Simanjuntak Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. (Foto: Fuji)

KLIKMU.CO – Dahnil Anzar Simanjuntak tokoh muda Indonesia paling berpengaruh saat ini yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PPPM) mengkritisi sejumlah pasal di draf RUU Antiterorisme yang menurut rencana akan disahkan DPR dalam waktu dekat.

Anin, sapaan akrab Dahnil, juga menilai ada pasal yang liar dan sangat berbahaya, yakni Pasal 13 A. Menurutnya, pasal yang ada di draf RUU Antiterorisme itu mengesankan semangat kembali ke era Orde Baru.

“Siapapun bisa diangkut pakai pasal ini,” tutur Dahnil dalam acara diskusi tentang RUU Antiterorisme di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Jakarta, Rabu (23/5).

Pasal 13 A RUU Antiterorisme yang dikritisi Dahnil itu berbunyi: “… setiap orang yang memiliki hubungan dengan jaringan terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Menurut dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tangerang itu, pemberlakukan pasal 13 A bisa menyasar dan memidanakan siapa saja, baik perseorangan maupun organisasi, termasuk ormas Islam sebesar Muhammadiyah.

Menurut Dahnil, organisasi manapun bisa saja disusupi teroris, termasuk ormas sebesar Muhammadiyah. Caranya dengan pura-pura bergabung, ikut pengajian, dan kegiatan lainnya, namun pada akhirnya melakukan pemboman.

“Bisa kena Muhammadiyah pakai UU ini. Muhammadiyah bisa dipidanakan, Muhammadiyah bisa diangkut, dan segala macam. Siapa yang bisa kontrol ini? Enggak bisa,” tandasnya.

“Jadi Pasal 13 A ini ancaman serius buat siapa saja. Ini seperti menyeret kita kembali ke Orde Baru, bahaya sekali. Reformasi kita itu seperti enggak ada gunanya,” imbuhnya dengan nada serius.

Tak hanya mengkritisi isi, PP Muhammadiyah, sambung Dahnil, juga mempersoalkan nama dari RUU Antiterorisme itu. Menurutnya, nama yang lebih tepat yakni UU Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

“Pelibatan intelijen juga harus hati-hati karena intelijen punya kecenderungan monolog. Segala informasi atau data hanya satu suara,” ujar penulis buku ‘Dinasti Politik Rente’ itu.

PP Muhammdiyah, lanjut Dahnil, ingin agar data intelijen yang dijadikan alat bukti di pengadilan harus mendapatkan verifikasi dari ketua pengadilan setempat. (Yoga/Sabrina)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here