Ternyata Wapres Selama Ini Tak Diajak Rundingan soal Aturan Investasi Miras

0
226
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (kompas.com)

KLIKMU.CO – Ternyata Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tidak diajak berkomunikasi oleh Presiden Jokowi soal terbitnya aturan investasi miras dalam Lampiran III Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal nomor 31, 32, dan 33.

Sebelumnya, Wapres dituding tidak memberi tahu Jokowi mengenai hal itu. Apalagi, Ma’ruf Amin juga menjabat sebagai Dewan Pertimban gan MUI.

”Jadi gini, memang dalam beberapa hari terakhir itu Wapres sedang banyak berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan ormas,” kata Masduki Baidlowi, juru bicara Wapres, dikutip dari Jawa Pos.

Menurut Masduki, dalam koordinasi tersebut, Wapres juga menyampaikan agar keberatan para pimpinan ormas keagamaan itu bisa sampai ke presiden dengan tepat dan baik.

Masduki mengatakan bahwa Wapres selama ini tidak tahu soal aturan tersebut. Sebab, menurut dia, tidak semua pembahasan melibatkan Wapres. ”Makanya, Wapres kaget ketika mendengar berita ramai seperti itu. Apalagi ada serangan langsung kepada Wapres,” tuturnya.

Ada serangan seperti itu, Ma’ruf Amin pun melakukan langkah-langkah koordinasi agar beleid tersebut bisa segera dicabut. Antara lain berkoordinasi dengan pimpinan berbagai ormas Islam. “Jadi, memang ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi Wapres kalau berlanjut,” katanya.

Baru setelah itu, Wapres Ma’ruf Amin meyakinkan Presiden Jokowi agar mencabut perpres tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Wapres meminta para menteri yang hadir untuk menyampaikan hasil pembahasan itu kepada Presiden Jokowi.

“Setelah sampai (hasilnya), dimantapkan lagi oleh Wapres tadi pagi (Selasa) ketemu empat mata dengan presiden. Presiden diyakinkan untuk bagaimana agar itu dicabut dan akhirnya memang presiden sudah (mencabut),” terangnya.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Jokowi akhirnya resmi mencabut aturan investasi industri minuman keras (miras) pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

”Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021).

“Keputusan ini saya ambil setelah menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah,” ujarnya.

Sejumlah ormas keagamaan, termasuk Muhammadiyah dan NU, memang gencar melakukan penolakan atas legalisasi miras di sejumlah provinsi yang tertuang pada perpres, yakni Bali, NTT, Sulut, dan Papua.

“Setelah (saya) menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” kata Jokowi. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here