Tindak Tegas Demonstran yang Anarkistis dan Polisi yang Represif

0
136
Halte Transjakarta yang terbakar dalam demo. (detiknews)

Oleh: Yusuf Warsyim

Anggota Kompolnas, mantan Sekjen DPP IMM

KLIKMU.CO

Unjuk rasa mahasiswa dan buruh memprotes dan menolak UU Cipta Kerja yang berlangsung kemarin, baik di ibu kota Jakarta maupun di berbagai daerah, telah berujung anarkistis. Tidak sedikit fasilitas umum yang dibangun oleh uang pajak dirusak dan dibakar massa secara brutal. Bentrokan para pengunjuk rasa dengan polisi yang menimbulkan korban luka-luka dari kedua belah pihak pun akhirnya terjadi.

Ironisnya, beredar potongan rekaman video secara sepihak di media sosial yang memojokkan pihak polisi dalam bertugas menjaga keamanan dan ketertiban unjuk rasa tersebut disebut anarkis. Seoalah-olah anarkisme yang muncul dalam unjuk rasa dari kelompok pengunjuk rasa dilatarbelakangi oleh polisi. Padahal, ada juga potongan video lain yang berisi tindakan kekerasan dari pihak pengunjuk rasa terhadap polisi, seperti melempari batu dengan menggunakan alat lainnya, semisal pentungan kayu atau besi kepada anggota polisi.

Sehubungan dengan peristiwa anarki tersebut, saya sebagai anggota Kompolnas sangat prihatin dan menyesalkan terjadinya unjuk rasa yang anarkis. Oleh karena itu, saya meminta Polri untuk tegas menggunakan aturan hukum menindak para pengunjuk rasa yang melakukan perbuatan yang anarkistis, seperti penyerangan terhadap polisi yang bertugas, perusakan dan pembakaran fasilitas umum. Usut melalui prosedur dan mekanisme penegakan hukum siapa pun yang melakukan tindak pidana penyerangan aparat yang bertugas, perusakan, dan pembakaran fasilitas umum.

Sembari itu, tentu meminta juga pihak Polri melalui Propam untuk memeriksa dan menindak terhadap anggota Polri yang bertugas secara represif dan tidak sesuai dengan SOP penanganan unjuk rasa.

Indonesia adalah negara hukum. Siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak. Dalam mengemukakan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam UU No.9/1998 harus mematuhi hukum yang berlaku.

Jakarta, 9 Oktober 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here