Vaksinasi Gotong Royong Tak Boleh Ganggu Program Vaksinasi Gratis Pemerintah

0
95
Kompas.com

KLIKMU.CO – Pemerintah resmi mengizinkan pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Hal itu bertujuan untuk mempercepat sekaligus memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 agar segera tercapai kekebalan kelompok (herd immunnity).

Ketentuan ini tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada 24 Februari 2021 lalu.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi gotong royong akan diserahkan kepada BUMN. Dengan begitu, tidak akan mengganggu program vaksinasi nasional Covid-19 yang digalakkan pemerintah.

“Vaksinasi gorong royong ini tentu tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi gratis yang sedang dijalankan oleh pemerintah,” kata Nadia dalam konferensi pers kebijakan vaksinasi gotong royong secara virtual pada Jumat (26/2/2021).

Menurut Nadia, layanan vaksinasi gotong royong tidak boleh dilakukan di fasyankes milik pemerintah. Penyelenggaraan bisa dilakukan di fasyankes milik swasta dan BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi.

“Dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong, pelaksana harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat,” tegasnya.

Secara teknis, kata Nadia, pelayanan vaksinasi gotong royong mengacu pada standar pelayanan dan SOP sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi. Vaksin gotong royong akan diberikan secara gratis. Setiap perusahaan yang akan melaksanakan vaksinasi gotong royong harus bertanggung jawab terhadap pendanaan serta melaporkan jumlah peserta vaksinasi gotong royong.

Adapun jenis vaksin yang akan digunakan pada vaksinasi gorong royong tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer yang merupakan vaksin gratis program pemerintah.“Saat ini Bio Farma sudah mulai menjajaki perusahaan vaksin Sinopharm dan Moderna dan melakukan pembicaraan supply vaksin dengan prinsip harus berbeda dengan vaksin program pemerintah,” terang Bambang.

Pengadaan vaksin Gotong Royong dilakukan oleh Kementerian BUMN & PT Bio farma. Selain itu, PT Bio Farma bertanggung jawab terhadap pendistribusian vaksin Covid-19 gotong royong ke fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta dan BUMN yang bekerjasama dengan badan hukum/badan usaha.

Untuk mempercepat pendistribusian vaksin, Juru Bicara Bio Farma untuk Vaksinasi Bambang Heryanto mengatakan, pendistribusian vaksin gotong royong akan disesuaikan dengan kebutuhan badan hukum/badan usaha. Pihaknya akan menggandeng pihak swasta untuk memastikan seluruh proses distribusi berjalan lancar, tidak akan mengganggu vaksin program pemerintah.

Sama dengan vaksinasi yang dijalankan pemerintah, setiap orang yang telah diberi vaksin  gotong royong akan memperoleh kartu vaksinasi COVID-19 atau sertifikat elektronik.

Arya Sinulingga, Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN dan Jubir Kementerian BUMN, menuturkan bahwa vaksinasi gotong royong merupakan upaya pemerintah untuk mengakomodasi perusahaan yang berkeinginan membantu menangani pandemi Covid-19. Tentunya disertai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Justru ini upaya paralel yang saling melengkapi dan menguatkan. Program vaksinasi pemerintah tetap berjalan, jadi tidak akan mengubah jadwal maupun sasaran yang telah ditetapkan,” ucapnya. (AS)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here