Viral 7 Kontainer Surat Suara Dicoblos, Pengamat Politik: Tidak Mungkin Sebagai Acuan Rekapitulasi Penghitungan Suara

0
4708
Rabu malam (2/1) KPU RI dan Bawaslu RI mengecek kebenaran akan informasi bahwa ada 7 kontainer kertas suara yang sudah dicoblos

KLIKMU.CO – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arif Budiman menegaskan terkait informasi ditemukannya 7 kontainer berisi surat suara tercoblos adalah berita palsu (hoax). KPU bersama Bawaslu RI memastikan akan beredarnya informasi tersebut dengan mengkronscek secara langsung ke kantor Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu malam (2/1).

Kabar ini bermula ketika dalam twitternya Andi Arif Politisi Partai Demokrat mengatakan, mohon dicek kebarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok.Supaya tidak jadi fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar yang sudah beredar.1

Menanggapi hal tersebut menurut Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si. bahwa mendekati momen 17 April 2019 yakni pesta demokrasi, surat suara selalu menjadi isu panas yang selalu diletupkan oleh rival politik untuk menjatuhkan lawan politiknya. “Biasanya mendekati pesta demokrasi isu-isu ini selalu muncul,” kata Fauzi.

Bagi Mantan Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur ini, sulit bagi peserta pemilu untuk mempersiapkan surat suara kemudian dicoblos.Sebab, struktur yang dimiliki KPU sangat lengkap dari Pusat sampai tingkat TPS, dan itu tidak mudah bagi siapapun termasuk peserta pemilu dengan mudah menembus ke arah situ (surat suara dicoblos).

Fauzi tidak yakin bahwa surat suara yang diinformasikan dicoblos tersebut kemudian sebagai acuan untuk rekapitulasi penghitungan suara. “Jika ada kertas suara yang dicoblos, mungkin hanya sebatas untuk sosialisasi peserta pemilu,” tandasnya.

Menurut Fauzi, ketika media sosial menjadi alat utama proses kampanye seperti itu dan regulasi yang diatur tidak seperti media konvensional, maka peserta pemilu dan pendukung harus tahu diri bahwa hal tersebut (black campaign) akan dilakukan untuk menghantam rivalitas politik dengan pola-pola seperti itu.
Fauzi tidak menampik bahwa kampanye hitam itu dilakukan oleh setiap lawan politik terhadap rival politiknya. Meskipun dalam etika komunikasi politik hal itu tidak dibenarkan. Kendati begitu, banyak yang melakukan karena semata-mata ingin mendapatkan kemenangan dalam kontestasi politik.

“Dan itu menurut saya tidak dibenarkan dalam etika politik,” pungkas Ketua Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru UNESA. (Abd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here