Virtual Police Tangkap Pengkritik Gibran, Inilah Demokrasi Semu

0
242
Gibran Rakabuming Raka. (Foto Antara)

KLIKMU.CO – Tim Virtual Police (tim yang memantau aktivitas di media sosial yang berpotensi melanggar UU ITE) sudah memakan “mangsa”. Kali ini, Virtual Police Polresta Surakarta menangkap warga Slawi inisial AM atas komentarnya terhadap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Petugas menganggap komentar itu bermuatan hoaks.

Melalui akun instagramnya, AM berkomentar di unggahan akun @garudarevolution tentang Gibran yang meminta semifinal dan final Piala Menpora digelar di Solo. “Tau apa dia tentang sepak bola, taunya dikasih jabatan saja,” tulis AM di akun pribadinya, @arkham_87, pada Sabtu (13/3) pukul 18.00 WIB.

Kapolresta Kota Surakarta Kombespol Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa komentar AM dianggap mengandung unsur hoaks karena menyebut Gibran mendapat jabatan dari bapaknya, Presiden Joko Widodo. Menurutnya, komentar tersebut tidak benar karena Gibran menjabat wali kota Solo usai memenangkan Pilkada Kota Solo 2020.

“Komentar tersebut sangat mencederai KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat Kota Solo yang telah menyelenggarakan pilkada langsung sesuai UUD 1945,” paparnya.

Ade mengatakan, tim virtual police telah berkonsultasi dengan ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli ITE sebelum menangkap AM. “Langkah-langkah persuasif tetap kita kedepankan,” katanya.

Tim virtual police baru melepaskan pria tersebut setelah mau menghapus komentarnya dan meminta maaf. Permintaan maaf dibuat secara terbuka melalui akun resmi Instagram Polresta Surakarta, @PolrestaSurakarta.

Menurut wartawan senior Kardono Setyorakhmadi, perlakuan polisi itu menunjukkan bahwa mereka tampaknya harus memperdalam pengetahuannya tentang demokrasi. Demokrasi semu, dalam istilahnya.

“Saya tak tahu saksi ahli demokrasi mana yang diperiksa oleh polisi. Namun, dalam perkembangannya, ukuran dan parameter demokrasi menjadi sangat banyak,” paparnya kepada Klikmu.co.

Menurut Ano, sapaannya, demokrasi tidak sekadar ada pemilu, rezim pemilunya, bisa demo dengan aturan yang ada saja. Tapi, ada faktor-faktor lain seperti bagaimana rezim pemerintah memperlakukan kebijakan dan mendorong penguatan masyarakat sipil dan hal-hal lainnya.

Sejumlah lembaga di luar negeri mempunyai banyak kategori demokrasi. Mulai “flawed democracy”, “free partially democracy”, hingga “electoral autocracy”. “Dan apa yang dilakukan Polresta Solo ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Indonesia ya demokrasi kelas kere yang tak jauh dari indeks tiga jenis demokrasi di atas. Indonesia memang masih negara demokratis, tapi ya bisa dipertanyakan sejauh mana demokratisasinya,” papar mantan wartawan Jawa Pos itu.

Ano menjelaskan, siapa pun tahu bahwa Gibran terpilih jadi wali kota Solo melalui cara demokrasi: pilkada. Tapi, siapa pun juga tahu bahwa proses politik yang terjadi menunjukkan privilese tertentu yang hanya dipunyai Gibran karena dia anak presiden.

Belum pernah terdengar aktif di DPC PDIP Solo, menggeser nama lainnya yang telah berjuang bertahun-tahun, hingga kemudian koalisi politik yang oligarki, tegas Ano, membuat Gibran melawan yang bagi banyak orang dianggap sebagai bagong-bagongan.

“Hal-hal seperti ini yang seharusnya juga diperhatikan oleh polisi. Sehingga tidak gebyah-uyah. Dan dalam derajat tertentu, cuitan tersebut ada benarnya juga,” ujarnya.

Lagi pula, kata Ano, Gibran memang telah memperoleh kekuasaan dan tentu banyak warga yang tak puas atas kinerjanya sehingga kemudian mengkritik. “Itu hal yang biasa dalam demokrasi,” ujarnya.

“Kecuali misalnya cuitannya benar-benar kurang ajar dan menyentuh wilayah privat. Itu lain urusannya,” tandasnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here